Di masyarakat umum, jika orang-orang mendengar singkatan PNS, beberapa hal yang terbersit di pikiran mereka adalah PNS itu mendapat gaji yang layak, mendapat dana pensiun dan dihormati masyarakat. Di kalangan pegawai honorer jika mendengar singkatan PNS, selain terbersit hal sama dengan apa yang terbersit di pikiran masyarakat umum, juga terbersit di pikiran bahwa PNS itu banyak yang kurang kompeten dan malas bekerja.
Pegawai honorer, walaupun juga mengasumsikan bahwa PNS itu kurang kompeten dan malas bekerja, juga ingin menjadi PNS. Kalau sudah berkaitan dengan kemakmuran hidup, hal-hal lain, seperti asumsi buruk tentang PNS diabaikan begitu saja.
Bagaimanapun, kemakmuran hidup di negeri ini, terutama di kalangan rakyat kecil, adalah sesuatu yang cukup sulit untuk didapatkan. Menjadi PNS adalah salah satu jalan yang cukup banyak digemari untuk mencapainya. Oleh karenanya, tidak salah juga jika siapa pun saja yang punya kesempatan menjadi PNS, alasan utamanya mendaftar PNS adalah untuk mencapai kemakmuran hidup.
Seharusnya, jika memang semenjak awal tujuan menjadi PNS adalah untuk mencapai kemakmuran hidup, asumsi selanjutnya yang muncul setelah seseorang berhasil menjadi PNS adalah hidup seseorang menjadi makmur. Perihal kemakmuran sudah selesai dipikirkannya. Ia bisa fokus bekerja. Mencurahkan seluruh dedikasinya untuk mengabdi kepada rakyat.
Sementara ini, yang sering terjadi tidak seperti itu. Entah siapa yang mengawalinya, status PNS justru dimanfaatkan untuk hal yang kurang baik. Apalagi kalau sudah senior. Karena kemungkinan untuk di-PHK sangat kecil, para PNS yang senior itu agaknya berpikiran, saya kerja bagus atau tidak gajinya tetap sama, tetap dapat tunjangan juga.
Akhirnya, alih-alih semangat dan rajin dalam bekerja, PNS senior itu bekerja asal-asalan. Jika ada bawahan yang honorer senioritas dimanfaatkan. Ia akan menyuruh seenaknya bawahannya yang honorer itu. Bahkan tidak jarang untuk urusan yang bersifat pribadi.
Saya punya seorang teman. Suatu ketika saya melihat teman saya itu sedang sibuk, fokus di depan laptop. Saya bertanya kepada teman saya, “Sedang sibuk mengerjakan apa ?” Pertanyaan saya itu memicunya menceritakan banyak hal tentang apa yang dikerjakannya. Rupanya, ia sedang menerjemahkan 10 jurnal berbahasa Inggris.
Katanya ia sedang membantu pacarnya yang disuruh oleh atasannya menerjemahkan jurnal berbahasa inggris. Pacar teman saya itu bekerja di sebuah instansi negeri. Atasannya seorang PNS. Atasannya tersebut punya beban mengumpulkan terjemahan jurnal berbahasa Inggris untuk keperluan kenaikan pangkat. Bukankah seharusnya beban semacam itu dikerjakan sendiri oleh si PNS ? Bukankah menyuruh seseorng seenaknya seperti itu tak ubahnya eksploitasi?
Kejadian – kejadian semacam itu sangat sering terjadi di instansi-instansi negeri. Modus operandinya sama. PNS senior memanfaatkan pangkat dan statusnya untuk pemenuhan kebutuhan pribadi dengan menyuruh–nyuruh pegawai honorer mengerjakan tugas di luar tugas dari pegawai honorer tersebut.
PNS semacam itu mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Pola perhubungan tidak sehat seperti menyuruh orang seenaknya sendiri akan mengakibatkan perhubungan sosial di lingkungan kerja menjadi tidak sehat. Karena pola perhubungan sosial tidak sehat, kerja pun menjadi tidak maksimal. Akhirnya output yang dihasilkan instansi tersebut ke masyarakat juga menjadi menjadi tidak maksimal.
Bukan hanya itu saja yang membuat PNS kurang produktif. Sistem yang dibangun, termasuk peraturan–peraturan yang ada di dalamnya terkadang aneh, tidak efektif dan efisien dan tidak memberikan output maksimal terhadap masyarakat, namun tetap dipaksakan untuk dijalankan.
Misalnya, dalam dunia PNS guru. Pertama, tentang administrasi guru. Guru harus membuat administrasi yang diprint, yang jika ditumpuk bisa sampai satu rim atau lebih di setiap semesternya. Administrasi tersebut hampir tak ada fungsi yang berarti dalam pembelajaran. Bukankah itu sama saja kita memberikan kertas satu rim kepada anak kecil dan menyuruhnya untuk membuat pesawat–pesawatan menggunakan kertas tersebut?
Kedua, dalam dunia PNS guru ada yang namanya PPG (pendidikan profesi guru). Kegiatan tersebut diperuntukkan kepada guru–guru yang belum mempunyai sertifikat pendidik. Kegiatannya sama persis dengan kuliah pendidikan dan keguruan. Berlatih membuat silabus, RPP, program tahunan, program semester dan microteaching.
Setelah mengikuti PPG, guru akan mendapatkan sertfikat yang digunakan untuk mendapatkan tunjangan. Seperti ini anehnya, lalu apa fungsi kuliah pendidikan dan keguruan kalau setelah menjadi guru harus mengulang hal–hal yang dulu pernah didapatkan sewaktu kuliah pendidikan dan keguruan? Kalau memang meningkatkan kualitas seorang guru bisa diisi dengan jenis kegiatan lain yang mempunyai dampak signifikan dalam pembelajaran.
Tentu saja guru–guru PNS itu hanya bisa mengikuti hal–hal konyol yang hanya menghambur–hamburkan uang rakyat tanpa hasil yang jelas tersebut. Peraturan datang dari atas. Bawahan, mau tidak mau harus mengikuti. Bukankah seperti itu yang didengungkan oleh para atasan?
Artinya, selama ini masih banyak uang rakyat yang dihambur – hamburkan sedemekian rupa, untuk hal–hal yang tidak memberikan kemanfaatan yang signifikan terhadap masyarakat.
Tidak produktifnya para PNS terjadi karena banyak hal. Selain dari cara pandang, mental yang terbangun dalam diri PNS, juga dari sistem yang dibangun. Jika ingin berubah, tak ada waktu yang tepat untuk memulainya kecuali harus segera memulainya sekarang juga. Sebelum semakin banyak uang rakyat dihambur–hamburkan tanpa hasil yang nyata di masyarakat. Ditahan dulu berisik–berisiknya di internet untuk cari perhatian, dimulai kerja–kerja serius yang reformatif, syukur–syukur revolutif.
