Buzzer selalu hadir membingkai perdebatan carut-marut di ruang media sosial atau paltform digital lainnya. Seperti di twitter, facebook, instagram, dan media lainnya. Buzzer memiliki pengaruh tertentu untuk menyuarakan sebuah kepentingan.
Jika mengamati di media sosial perannya jelas sekali, menepis kritik-kritik yang berseberangan dengan pemerintah. Bahkan sering sekali memberikan komentar yang menyerang pribadi atau fisik seseorang, tidak argumentatif dalam menyangkal kritikan para kritisi, menepis tapi tidak logis atau jauh diluar kata nalar.
Publik selalu memcurigai bahwa para buzzer adalah titipan dan peliharaan dari pemerintah atau istana, meskipun itu belum bisa dibuktikan. Hanya pemerintah sendirilah yang mampu menertibkan dan mendeteksi keberadaannya, karena pemerintah memiliki instrumen yang memadai untuk melacaknya.
Namun tindakan tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah atau penegak aparat hukum, sehingga membenarkan apa yang menjadi asumsi dan kecurigaan publik. Stigma yang ada adalah seolah-olah buzzer bagian dari senjata penguasa.
Fakta yang tidak bisa dipungkiri bahwa sudah tersemat konotasi negatif terhadap buzzer, baik yang sukarelawan ataupun yang komersil, ini merupakan akibat dari banyaknya keterlibatan buzzer dalam hal-hal politik.
Seharusnya keberadaan buzzer harus mampu dikelola dengan baik, menjadi buzzer yang efektif dan produktif. Terlepas para buzzer tersebut milik penguasa atau bukan. Yang jelas buzzer bisa difungsikan sebagai marketing politik untuk mensosialisasikan prestasi penguasa, untuk mematahkan argumentasi para pengkritik yang tidak suka dengan kebijakan pemerintah, bukan malah menyerang para kritisi dengan cara destruktif.
Jika kritik dan argumentasi dari kalangan akademisi, rakyat, dan tokoh ditanggapi dengan cara menyerang, kemudian serangan yang tidak relevan sama sekali dengan subtansi objek yang dikritisi, bukankah hanya menghadirkan kegaduhan dan perang mencaci maki.
Hanya dengan releasi dan bukti yang dapat mematahkan argumentasi dan teori dari kalangan yang tidak menyukai pemerintahan Presiden Jokowi, jangan biarkan asumsi publik menjadi fakta bahwa pemerintahan saat ini tanpa prestasi.
Saatnya para buzzer bekerja mengkampayekan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jokowi, seharusnya para menteri harus memiliki satuan prestasi dan terobosan baru dalam satuan waktu, sehingga menjadi jelas dan terukur kinerja yang dilakukan selama menjadi menteri.
