Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, banyak pertemuan atau halaqoh-halaqoh yang diselenggarakan oleh para kyai, ustad, alim, ulama dan warga nahdliyin. Sebut saja diskusi bertajuk Stop Politik Transaksional di Muktamar NU di Jakarta Pusat, pada Rabu 19 Agustus 2026. Ada juga Forum Ulama Nahdliyyin (FUN) bersama sejumlah pengurus syuriyah dan tanfidziyah serta pengasuh pesantren menyerukan penolakan politik uang dalam pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), pada Minggu 21 Agustus 2026.
Terakhir adalah adalah Halaqoh Alim Ulama’ Pengasuh Pondok Pesantren di Pondok Pesantren Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Senin (24/8/2026), dengan tema “Merawat Khittoh, Menjaga Persatuan Jam’iyyah Nahdlatul Ulama.” yang antara lain di hadiri oleh jajaran ulama sepuh dan tokoh pesantren terkemuka,diantaranya KHR. Abdussalam Mujib Buduran. KH. Lukman Hafis Dirnyati Tremas, KH. Kafabihi Mahrus Lirboyo Kediri, KH. Nurul Huda Djazuli Kediri, KH. Masnur Hasan Sidoarjo, KH. Jami’ Bangil, KH. R Abdul Hamid Abd Oodir Krapyak Jogja, KH. Al Akbar Marbun Medan, dan KH. Ubaidillah Sodaqoh Semarang serta KH Said Aqil Siradj hafir melalui zoom.
Menurut Ketua Panitia Halaqoh Alim Ulama’ Pengasuh Pondok Pesantren, H. Dody Nugroho, SH., M.I.Kom, bahwa halaqoh tersebut untuk mengingatkan dan mengembalikan Nahdlatul Ulama (NU) pada khittoh dan akar perjuangannya: umat, pesantren, dan jamaah. Dody menegaskan, NU harus tetap kokoh sebagai organisasi sosial keagamaan. Orientasi utamanya adalah khidmat kepada umat, bangsa, dan kemaslahatan masyarakat, bukan bergeser menjadi arena kepentingan jangka pendek.
Ia juga menilai pesantren tidak boleh ditempatkan sekadar sebagai pelengkap dalam perjalanan NU. Pesantren merupakan pusat tradisi keilmuan, kaderisasi ulama, pembentukan karakter, sekaligus penjaga turats dan nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam soal kepemimpinan, Dody menekankan bahwa kekuatan NU tidak cukup dibangun melalui struktur organisasi. Kepemimpinan harus memiliki keteladanan spiritual, akhlakul karimah, sekaligus tetap berpijak pada jamaah. (Detik.com/jatim).
Berbagai forum diskusi dan halaqoh-halaqoh yang banyak dilaksanakan menjeklang Muktamar NU ke-35 tentunya sebagai sebuah gerakan moral agar pelaksanaan Muktamar NU ke-35 tidak dinodai dengan praktek-praktek politik uang, intervensi kekuasaan, serta ajang pertarungan para politiksi di Indonesia sebagai pemanasan untuk mencari dukungan politik menjelang Pemilu 2029.
Serangkaian halaqoh ini justru menyisakan sebuah pesan, “apa yang sebenarnya sedang terjadi di tubuh NU, sehingga mendorong keprihatinan banyak kalangan ?”.
Menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35, isu politik uang, intervensi pemerintah sampai dengan isu perpecahan dan konflik masa lalu menjadi perdebatan di media sosial maupun perbincangan dari forum ke forum jajaran jam’iyyah maupun jamaah NU. Beredarnya rekaman video tentang bagi-bagi uang menjelang muktamar, konsolidasi pengurus cabang dengan melipatkan aparat yang sedang berkuasa dan lain sebagainya adalah sebuah fenomena yang mengiringi perjalanan Muktamar NU ke-35. Terlepas benar atau tidaknya isu-isu tersebut, kita tentunya layak dan cukup prihatin dengan fenomena tersebut. Terlebih secara terbuka muncul dalam berbagai media sosial yang pada akhirnya tentu akan berdampak pada nama baik NU sebagai organisasi masyarakat berbasis agama Islam terbesar di dunia.
Sebagai ormas terbesar, keberadaan NU memang cukup memberikan daya tarik. Ibarat pepatah bunga yang sedang mekar, akan datang kumbang-kumbang untuk menghidap sarinya. Wajar kemudian dalam momentum Muktamar NU ke-35 ini banyak pihak yang “ikut mempolitisasi” NU, sekaligus sebagai pemanasan untuk merebut suara dan mencari dukungan menjelang pemilu 2029.
Namun harus disadai bersama harokah NU adalah kumpulan dari serpihan dan gerakan-gerakan kecil yang bersifat lokalistik dari harokah yang dilakukan oleh para muharik (pengerak) NU, khususnya di level yang paling bawah, yakni Ranting dan Anak Ranting NU. Semuanya ber-harokah dalam irama dan nada orchestra yang sama dengan komando atau dirijen PBNU, selaku induk organisasi.
Artinya visi besar dan peran besar NU terhadap umat adalah sumbangsih dari para muharik NU dari semua lapisan. Sumbangan dan harokah-harokah kecil yang terkumpul dari banyak orang akan bernilai dan menghasilkan manfaat besar bagi landasan perjuangan NU mengawal umat dan bangsa Indonesia, tentunya agar lebih maslahat dan bermanfaat.
Sebagai sebuah refleksi bersama adalah harokah penulis sebagai Ketua Tanfidziyah Ranting NU Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang juga berkhidmah di NU pada level Pengurus Ranting NU di salah satu desa di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dimana populasi warga NU tidak sebanyak desa-desa yang ada di Provinsi Jawa Timur maupun Jawa Tengah.
Dalam topografi sosial ekonomi, sosial politik dan sosial budaya masyarakat desa dengan minimnya warga NU, membesarkan dan mengurus NU paling tidak bisa disandarkan pada 3 pendekatan utama, yakni ;
Pertama, kaderisasi secara massif, baik dengan sasaran santri maupun non santri. Pada level struktur organisasi yang di bawah atau akar rumput, seperti Ranting NU dan Anak Ranting NU, peran kaderisasi jauh lebih kompleks dan dinamis. Pasalnya kaderisasi dalam tubuh Ranting NU dan Anak Ranting NU bukan semata-mata berorientasi keberlanjutan kepemimpinan dan eksistensi organisasi, tetapi juga berorientasi untuk men-jami’yah-kan warga dan masyarakat yang selama ini adalah jamaah NU, yang semuanya bermuara pada peran besar NU yang mampu memberikan azas kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat di lingkungannya masing-masing.
Kedua, membuat program yang berdampak luas dan dirasakan secara langsung oleh warga masyarakat sekitar. Hal ini penting untuk meningkatkan partisipasi dan peran Ranting dan Anak Ranting NU dalam kehidupan di masyarakat dengan mengedepankan azas kemanfaatan, sinergitas dan keberlanjutan.
Ketiga, beramaliah aswaja secara istiqamah dari rumah ke rumah atau dari masjid/musholla ke masjid/musholla. Baik itu dengan melaksanakan rutinan istighotsah, pembacaan yasin, tahlil, al barjanji, ratib al hadad atapun amaliah-amaliah aswaja yang lainnya.
Ketiga hal tersebut harusnya menjadi pengayaan diskusi dan materi menjelang pelaksanaan Muktamar NU ke-35, karena hal ini akan lebih konstruktif untuk membangun kebesaran NU ke depan. Karena bagaimanapun mempertontonkan, mempolitisasi, apalagi menciderai Muktamar NU dengan praktek-praktek politik uang justru akan berdampak pada nama baik NU sebagai organisasi, maupun kyai sebagai tokoh dan ulama panutan bagi warga nahdliyin.
