Pemilu memang baru akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang, pesta demokrasi yang berlangsung selama lima tahun sekali in selalu mendapatkan perhatian masyarakat luas baik dalam dan luar negeri.
Diantara banyak isu yang menjadi perbicangan di berbagai media sosial dan media mainstream soal potensi kembalinya penggunaan isu Politik Identitas dalam Pemilihan umum 2024.
Politik Identitas pada Pilkada DKI Jakarta
Peristiwa Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu telah menjadi fenomena dan menjadi sorotan publik, bukan hanya bagi masyarakat DKI Jakarta tetapi juga bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Peristiwa penistaan agama Surah Al Maidah ayat 51 merupakan kasus dugaan penistaan agama di Indonesia yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tiahaia Purnama atau yang akrab disapa Ahok pasca pidatonya yang kontroversial di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu pada bulan September 2016 lalu.
Lewat kanal YouTube dan media sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, menimbulkan aksi damai 212 yang menjadi begitu fenomenal.
Aksi damai 212 yang diselenggarakan di Jakarta sebagai wujud dari kuatnya hubungan agama (Islam) dan politik (Negara) merupakan salah satu bentuk gejala politik identitas yang begitu kental mewarnai Pilkada DKI Jakarta 2017 (Pradipta, Hidayah, Haya, Ervani, & Kristanto, 2018).
Politik Identitas pada Pilpres 2019
Sementara itu, pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019, penggunaan politik identitas memainkan peran utama dalam kampanye Pilpres 2019.
Politik identitas seringkali digunakan sebagai senjata dalam merebut suara masyarakat. Keberadaan politik identitas dalam pemilu terbukti menghasilkan polarisasi yang tajam (Ardipandanto, 2020).
Exit Poll Indikator Politik pada tahun 2019 dengan 2.975 responden yang telah memberikan suara pada tahun 2019 memberikan gambaran mengenai pembelahan masyarakat di Indonesia.
Indikator Politik mendapati bahwa kelompok Muslim dan non-Muslim tradisionalis cenderung memilih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, sementara Muslim modernis cenderung memilih Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
Selanjutnya, pemilih non-Muslim yang memilih Jokowi dan Ma’aruf Amin meningkat 15 persen menjadi 97 persen dibandingkan tahun 2014. Begitu juga dengan pemilih yang dekat dengan NU yang memilih Jokowi-Ma’ruf.Pada Pilpres 2019, 56 persen warga Nahdiyin mengaku memilih Jokowi-Ma’ruf, naik 12 persen dibanding Pemilu 2014.
Sebaliknya, Prabowo – Sandiaga menang telak di kalangan, Persis, dan Muhammadiyah organisasi modernis lainnya. Karena politik identitas, para pemili telah menentukan pilihan mereka jauh sebelum masa kampanye terbuka dimulai (Ristianto, 2019). Ini membuktikan bahwa penggunaan politik identitas mash menjadi cara yang efektif bagi para kontestan pemilu dalam menarik minat pemilih.
Partai Ummat Usung Politik Identitas di Pemilu 2024
Politik identitas kembali mencuat setelah Partai Ummat, besutan Amien Rais terang- terangan mendeklarasikan mengusung strategi politik identitas pada pemilu 2024 mendatang.
Deklarasi tersebut di sampaikan langsung oleh Ketua mum Partai Ummat Ridho Rahmadi yang secara gambling dan tegas menyatakan partai nya akan mengusung politik identitas sebagai sarana menggaet massa dan pemilih.
Stetmen Ridho ini sampaikan saat orasi di acara rapat pimpinan Nasional partai ummat dan sontak saja memacing berbagai pendapat dari masyarakat luas serta dari kalangan sesama politisi.
Dirinya mengklaim Politik identitas merupakan strategi politik yang sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Faktor Politik Identitas Di Indonesia
Secara teoritis politik identitas menurut Lukmantoro adalah politis untuk mengedepankan kepentingan- kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan.
Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Politik Identitas ialah tidakan politis dengan upaya-upaya penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai- nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yakni penentuan nasib sendiri atas dasar keprimordialan.
Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mula dari upaya memasukan nilai- nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah pemerintahan, keinginan mendaratkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis.
Politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya perda syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.
Cressida Heyes mendefinisikan politik identitas sebagai sebuah penandaan aktivitaspolitis (Cressida Heyes, 2007). Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas.
Jika dicermati Politik identitas sebenarnya merupakan nama lain dari biopolitik yang berbicara tentang satu kelompok yang diidentikkan oleh karakteristik biologis atau tujuan-tujuan biologisnya dari suatu titik pandang.
Sebagai contoh adalah politik ras dan politik gender. Menurut Agnes Heller politik identitas adalah gerakan politik yang fokus perhatiannya pada perbedaan sebagai satu kategori politik utama. Politik identitas muncul atas kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular, dalam bentuk relasi dalam identitas primordial etnik dan agama. (Hellner, 1994:4).
