Tabuh kontestasi pemilu presiden (pilpres) 2019 masih terus berlangsung dengan berbagai dinamika. Masing-masing pasangan calon (paslon), baik nomor urut 01 dan nomor urut 02 secara intensif melakukan safari politiknya ke pelosok Negeri.
Namun disadari atau tidak, dinamika yang terus bergulir justru semakin keluar dari substansi kampanye sehat dan lebih mengarah pada hal-hal yang berorientasi pada kemunduran proses berpolitik. Hal ini publik rasakan dimana kemunduran ini tidak hanya dilakukan oleh salah satu calon saja.
Jika merujuk pada teori, disebutkan oleh Imawan dalam Cangara (2011:223) bahwa kampanye merupakan upaya persuasif untuk mengajak orang lain yang belum sepaham dan yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya.
Teori lainnya, kampanye merupakan aktivitas komunikasi yang ditujukan ntuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan penyebar informasi (Cangara, 2011:223). Dari teori tersebut, kampanye harus yang bermaterikan hal-hal positif dan mengajak pada kebaikan untuk perubahan bangsa dan negara.
Namun, yang terjadi saat ini justru dirasa sebaliknya. Tentu saja hal tersebut membuat publik bertanya-tanya, mengapa para paslon mempertontonkan proses berkampanye yang tidak sehat? Dimanakah lketulusan calon pemimpin bangsa jika yang mereka perlihatkan jauh dari sikap negarawan?
Semakin hari, kontestasi pilpres 2019 dirasa semakin mengkhawatirkan, terutama mengenai konten kampanye atau substansi yang mereka “jual” ke publik. Kampanye pilpres yang sejatinya menjadi ajang adu gagasan, rencana program, dan kreativitas justru berubah menjadi arena saling sindir, saling serang pernyataan, dan saling “baper” antara masing-masing paslon.
Setidaknya ada empat momentum yang kemudian dinilai sebagai kampanye yang kurang dewasa dan bermartabat. Pertama mengenai pernyataan tempe setipis ATM, dimana pernyataan tersebut diucapkan oleh cawapres nomor urut 02 yang ditujukan kepada pemerintah saat ini sebagai respon tingginya harga kebutuhan bahan pokok.
Kedua, pernyataan “politikus sontoloyo”. Pernyataan tersebut keluar dari capres nomor urut 01. Meskipun tidak ditujukan kepada pihak tertentu, namun karena dalam kontestasi ini hanya terdapat dua pasang calon, tentu saja paslon nomor urut 02 yang akhirnya merasa, merespon dan meradang.
Ketiga, terkait dengan pernyataan “tampang Boyolali” yang diucapkan oleh capres nomor urut 02. Peryataan ini yang kemudian dapat dijadikan momentum counter attack oleh tim paslon nomor urut 01. Terlebih lagi Boyolali merupakan salah kota basis partai pendukung paslon nomor urut 01.
Keempat, atau yang terbaru adalah pernyataan “politikus genderuwo” yang diucapkan oleh capres nomor urut 01 yang meskipun tidak ditujukan kepada kelompok tertentu, namun dalam masa tahun politik seperti saat ini, tentu saja membuat pihak lawan menjadi merasa.
Apa yang ditunjukkan oleh masing-masing paslon tentu saja jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Sampai saat ini, visi-misi kedua pasangan calon memang sudah resmi diinformasikan kepada publik, namun terasa belum ada gagasan baru nan cerah dan menjanjikan yang mampu menarik dan membekas di memori ingatan masyarakat.
Paslon nomor urut 01 masih setia dan yakin dengan program yang telah dijalankan selama periode ini. Tidak salah memang karena faktanya mereka mampu menghadirkan perubahan yang cukup berarti, terutama dalam bidang infrastruktur. Namun dalam bidang lainnya misalnya bidang ekonomi, penegakan hukum, dan ruang aspirasi masyarakat masih banyak beberapa kelemahan mendasar. Poin kelemahan tersebut yang seharusnya dapat dicarikan solusinya, setidaknya dalam masa kampanye seperti saat ini.
Begitupun dari paslon nomor urut 02 yang juga dirasa tidak memiliki hal yang benar-benar baru dan unggul untuk dijadikan “komoditas” utama dalam masa kampanye saat ini. paslon nomor urut 02 lebih mengarahkan substansi kampanye dengan mengkritik hasil kerja capres nomor urut 01 tanpa berupaya menawarkan solusi aplikatif dan benar-benar kongkrit terkait dengan hal yang menjadi poin kritikan.
Pola-pola kampanye keduanya sudah sangat usang dan justru berpotensi membuat masyarakat semakin apatis jelang pilpres 2019 mendatang. Kekhawatiran yang lain adalah kekhawatiran mengenai dampak “perpecahan” antar pendukung pasca pilpres berlangsung.
Kekhawatiran tersebut telah terbukti pada pilpres 2014 hingga saat ini, dimana pasca pilpres tensi tinggi politik para pendukungnya masih terpelihara dengan baik terutama di media sosial, melalui para “cebong” dan “kampret”. Pola kampanye tersebut yang pada akhirnya membuat masyarakat merasa semakin tidak memiliki pilihan terbaik diantara dua paslon tersebut. Bahkan tak jarang, banyak publik yang merindukan adanya poros ketiga (meskipun hal tersebut mustahil terjadi saat ini) sebagai jalan alternatif dikala kedua capres yang pernah bertarung kembali bertarung untuk kedua kalinya.
Publik saat ini hanya bisa berharap disisa-sisa waktu kampanye pilpres, muncul perubahan signifikan terutama terkait dengan adab, etika, dan substansi kampanye yang dipertontonkan oleh masing-masing paslon. Publik merindukan kampanye yang diisi dengan berbagai gagasan ide terbaru yang diharapkan dapat membawa Indonesia kearah yang lebih baik. Tawaran ide dan program tersebut yang kemudian dapat dijadikan pertimbangan pokok, terutama bagi para swing voters dan pemilih rasional untuk dapat menentukan pilihan yang paling tepat dalam pilpres 2019 mendatang untuk Indonesia yang lebih baik.
