Saat ini rakyat Indonesia sedang mengalami sebuah cobaan yang begitu berat. Setelah dihantam badai Covid-19 yang memporak-porandakan seluruh sendi-sendi kehidupan baik ekonomi, sosial, pendidikan maupun kesehatan.
Kini setelah Covid-19 mulai mereda dan rakyat mulai bangkit dari keterpurukan, tiba-tiba harga minyak goreng curah dan premium melambung tinggi di pasaran serta tidak terkendali. Kejadian ini sungguh sangat memprihatinkan dan menjadi sebuah ironi bagi rakyat Indonesia yang notabena adalah negara penghasil CPO nomor satu di dunia.
Pemerintah dalam kasus melambungnya harga minyak goreng seakan tidak berdaya menghadapi para oligarki yang telah mencengkeram bisnis CPO. Bahkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak pernah bisa berlangsung lama, seakan pemerintah gagap dalam menghadapi keadaan yang tengah dihadapi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah.
Belum selesai kasus melambungnya harga minyak goreng. Kini pemerintah kembali dipusingkan dengan adanya konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina. Yang mana dampak dari perang ini sudah mulai bisa dirasakan dengan terus naiknya harga minyak mentah dunia serta harga pangan dunia. Mengingat kedua negara yang sedang berperang merupakan negara pengekspor gandum juga energi terbesar di dunia. Sedangkan Indonesia sampai saat ini masih sangat bergantung dengan impor untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya.
Ada tiga faktor utama yang membuat situasi Indonesia saat ini sangat rentan dan seakan berada di ujung tanduk. Ketiga faktor itu di antaranya:
Pertama, naiknya harga minyak mentah dan pangan dunia.
Saat ini harga minyak mentah dunia telah mencapai angka tertingginya dan telah menyentuh di angka US$150 per barel. Harga saat ini telah jauh melewati ambang batas yang telah ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar US$ 63 per barel. Situasi ini masih ditambah lagi dengan melambungnya harga gandum di pasar internasional. Akibatnya, bisa dipastikan dalam waktu dekat APBN sudah tidak akan mampu lagi untuk menopang subsidi pangan dan energi. Kondisi ini bisa menjadi awal dari munculnya krisis energi dan pangan yang bisa berdampak sangat serius.
Kedua, bertumbangnya beberapa perusahaan startup.
Baru-baru ini kita mendengar berita mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh beberapa perusahaan rintisan atau startup yang selama ini begitu dibanggakan oleh pemerintah. Fenomena ini bisa menjadi indikasi awal jika pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalmai perlambatan atau menurun.
Sebelumnya banyak dari perusahaan serta industri padat karya yang telah lebih dulu gulung tikar sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), dan sekarang ditambah lagi dengan perusahaan rintisan. Dampak dari fenomena ini adalah meningkatnya angka pengangguran pada usía produktif di tengah masyarakat yang jumlahnya akan semakin bertambah dalam waktu dekat. Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dituntut untuk segera dapat menemukan solusi yang tepat dalam mengurangi angka pengangguran yang tinggi pada usía produktif, agar dampak negatif dari terjadinya krisis sosial yang membahayakan bisa dihindari.
Ketiga, jatuhnya nilai mata uang rupiah.
Saat ini nilai tukar mata uang rupiah terhadap US dolar telah menyentuh di angka Rp16.700, dan ini merupakan lampu kuning bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan guna menstabilkan kembali nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Jika tidak, ekonomi Indonesia akan semakin tertekan dalam waktu dekat ini dikarenakan naiknya harga bahan baku produksi juga bahan pangan yang sebagian besar masih bergantung pada impor dari luar negeri. Dengan melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar, bisa dipastikan daya beli Masyarakat golongan menengah ke bawah akan menurun dengan sendirinya dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang akan terkena imbasnya.
Bagaimana dengan antipisipasi atau langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi terjadinya krisis multidimensi yang sudah di depan mata? Sampai saat ini pemerintah masih belum memiliki rencana yang nyata dalam menanggulangi dampak krisis yang semakin lama akan semakin membesar dan dikhawatirkan akan lepas kendali. Bahkan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasaran pemerintah sampai saat ini masih belum mampu.
Yang paling mengkawatirkan jika krisis ini nantinya benar-benar terjadi adalah runtuhnya fundamental ekonomi Indonesia bagaikan kartu domino yang menimbulkan efek berantai mulai dari krisis sosial, krisis pangan, krisis energi dan BBM, hingga krisis kesehatan. Pemerintah harus benar-benar fokus untuk segera mencari jalan keluar terbaik guna menghindarkan Indonesia dari krisis yang sangat mengkhawatirkan ini.
Namun sayangnya, pilihan atau solusi yang akan diambil oleh pemerintah dalam menghadapi krisis kali ini hampir tidak ada. Pemerintah akan selalu mengambil jalan pintas dalam setiap menghadapi krisis, yaitu dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta menaikkan pajak yang pada akhirnya akan dibebankan kepada masyarakat golongan menengah ke bawah..
Apakah Indonesia dalam waktu dekat akan segera menyusul negara Banglades yang telah lebih dulu mengalami krisis multidemensi yang begitu parah, dan akhirnya menyatakan negaranya bangkrut akibat tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan, memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya, membayar gaji pegawai negeri serta mengalami krisis energi. Semua gejala krisis yang saat ini sedang terjadi di Banglades juga ada di Indonesia. Dan yang lebih buruk, jika krisis multidimensi ini benar-benar terjadi di Indonesia adalah karena Indonesia memiliki 270 juta penduduk dan ini bisa menjadi bom waktu sosial yang sangat berbahaya.
