Jumat, Juni 18, 2021

Korupsi Politik, Benarkah Tidak Berhubungan Dengan Pilpres 2019?

Teknologi dan Ancaman Degradasi Nilai Beragama

Perkembangan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan bagi kehidupan kita. Kemudahan, kecepatan, ketepatan, kesangkilan dan kemangkusan adalah beberapa di antara perubahan yang paling terasa....

Egoisme Pemerintah dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Permasalahan lingkungan selalu menjadi persoalan yang sangat dinamis dan rumit. Bagaimana tidak, permasalahan lingkungan bukan hanya disebabkan oleh perubahan iklim secara alami. Banyak hal yang...

Seandainya Media Sosial Hadir Waktu Orde Baru

Penggunaan media sosial terasa mengasyikkan di zaman sekarang. Lain lagi kalau di zaman orde baru, pasti ada penyesoran ketat secara massal tanpa ampun. Media sosial...

Mudik dan Masyarakat Konsumtif

Masyarakat di negara ber-flower saat ini bisa dikatakan lekat dekat dengan perilaku konsumtif. Bagaimana tidak? Saat barang-barang yang dimiliki masih berfungsi, kemudian produk terbaru...
Rudi Hartono
Penulis lepas dan penikmat kopi. Tertarik pada kajian ekonomi politik, poilitik lokal, dan kebijakan publik.

Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (15/3/2019), melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Romahurmuziy alias Rommy yang notabene Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sekaligus anggota aktif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), terkait transaksi pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Selain itu Rommy juga menjabat sebagai dewan penasehat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019.

Usai penangkapan Rommy dan beberapa tersangka lainnya. TKN Jokowi-Ma’ruf menggelar konferensi Pers dengan mengatakan bahwa kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan Pilpres.

Membangun narasi semacam itu, sebagai upaya melakukan counter terhadap kubu oposisi yang di khawatirkan akan “menggoreng” kasus tersebut merupakan sesuatu yang wajar. Namun, mengatakan kasus tersebut merupakan murni kasus pribadi Rommy yang tidak terkait dengan Pilpres adalah kesalahan.

Momentum elektoral, baik itu Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan awal dari terjadinya korupsi yang di tandai dengan tingginya cost of fund dalam kegiatan kampanye dan koalisi berbasis kartel.

Sistem politik multipartai telah menghasilkan kartelisasi partai dan terciptanya sistem kerjasama antar elite oligarki dalam menjawab kebutuhan partai untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya negara serta mengamankan sumber daya material yang dimiliki. Dari perspektif kartel jelas bahwa kasus OTT KPK yang menimpa Rommy merupakan konsekuensi logis dari bobroknya sistem politik dan kepartaian.

Kita tak dapat mengabaikan fakta bahwa bobroknya sistem politik dan kepartaian pasca orde baru turut berkontribusi dalam menyuburkan korupsi. Tentu korupsi bukan sesuatu yang baru terjadi di era reformasi. Di masa orde baru pun korupsi juga marak terjadi, meski orang-orang yang terlibat hanya mereka yang berada dalam lingkaran penguasa. Sedangkan di era reformasi, korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa, namun yang seharusnya menjadi oposisi juga terlibat.

Maslaha Oligarki dan Kartel Partai

Ketika rejim orde baru runtuh, sistem politik mengalami transformasi ke arah yang lebih terbuka. Kendati proses depolitisasi dan deideologisi yang berlangsung selama orde baru telah melemahkan kekuatan politik rakyat, namun kondisi sekarang relatif lebih baik dari sebelumnya. Rakyat beserta Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) sudah dapat berpartisipasi langsung, tanpa ada hambatan yang signifikan, dalam melakukan pengendalian dan kontrol terhadap kekuasaan negara.

Terlepas dari berbagai kemajuan yang telah di hasilkan reformasi, baik dalam pembangunan infrastruktur demokrasi maupun perubahan struktural dan institusional yang memungkinkan terwujudkan kebebasan berpendapat, berserikat dan sebagainya.

Keberhasilan elite oligarkis, yang di besarkan di dibawa sistem patronase orde baru, dalam mereorganisasi diri dari kondisi keterceraiberaian menjadikan mereka sebagai kekuatan politik dominan yang tak terdingi. Persis di titik ini muncul tantangan serius bagi terlaksananya agenda kerakyatan yang di hadapkan oleh kepentingan oligarki dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan kekayaan material.

Dengan membasiskan kekuasaan pada kekayaan material. Para oligark berhasil mengambil posisi sebagai patron politik dari elite birokrat dan politisi yang ingin masuk dalam arena kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif dan lembaga publik lainnya). Hal ini menandakan bahwa kemunculan elite baru dalam arena kekuasaan tidak terlepas dari kesediaan mereka untuk bergabung atau menjadi bagian dari koalisi oligarki.

Maka tantangan bagi elite baru yang ingin berkuasa terletak pada kemampuannya melayani kepentingan oligark dalam menyediakan akses langsung pada sumber daya negara dan kendali birokrasi. Akibatnya terjadi penyelewengan terhadap lembaga-lembaga publik lantaran dijadikan sebagai sapi perah dalam melayani kepentingan akumulasi kapital semata – berujung pada korupsi politik. Korupsi politik tidak hanya menimbulkan masalah sosial dan ekonomi, tapi juga kerusakan lingkungan.

Meskipun konstitusi telah menjamin hak politik setiap individu, namun ketimpangan sumber daya material yang begitu besar, hanya menempatkan kelompok oligarkis dalam mengatur dan mengendalikan urusan-urusan ekonomi dan politik. Keterpinggiran rakyat dalam urusan ekonomi dan politik telah memunculkan tuntutan masyarakat yang sangat beragam.

Kondisi ini juga mendorong munculnya pasca-klientalisme (post-clientelism). Sebagaimana di jelaskan Eric Hiariej (2017) bahwa post-clientelism adalah bentuk politik yang tampil ketika meningkatnya tuntutan masyarakat yang sangat beragam semakin sulit terpenuhi secara institusional. Tak ada hubungan permanen antara elite politik dengan oligark. Prinsipnya mempatronkan siapapun yang dapat menjawab kepentingan individual maupun kelompok.

Korupsi yang di lakukan Romahurmuziz bukanlah korupsi biasa, melainkan praktik korupsi politik. Korupsi politik kerapkali di lakukan secara kolektif oleh mereka yang memegang jabatan resmi dalam pemerintahan – baik tingkat pusat maupun daerah.

Meskipun basis material yang di miliki Rommy tidak menempatkan dirinya sebagai seorang oligark–mengacu pada gagasan oligarki Jeffrey Winters–namun sebagai posisi sebagai Ketum PPP di mana sala satu kader partai tersebut, Lukman Hakim Saifuddin, menempati jabatan tertinggi di kementerian agama membuat dirinya punya bargaining position di mata orang-orang yang hendak mengincar jabatan di lembaga tersebut.

Transaksi jabatan bukan sekadar bicara berapa jumlah uang yang harus di bayar untuk menempati posisi yang di inginkan. Namun yang jauh lebih substantif adalah kesediaan menjadi bagian dari koalisi oligarki dalam menjalankan agenda-agenda akumulasi.

Korupsi politik terjadi karena adanya kartelisasi politik yang memungkinkan adanya kerjasama–secara individual maupun kolektif–yang mengutamakan kelangsungan hidup kolektif melalui perburuan rente (rent-seeking) ekonomi dengen menempatkan kader atau orang kepercayaan mengisi jabatan di pemerintahan. Oleh karenanya kasus yang menimpa Rommy, secara tidak langsung, punya keterkaitan dengan kontestasi elektoral. Meski dalam beberapa hal, pernyataan TKN untuk tidak mengaitkan kasus itu dengan kontestasi elektoral 2019 ada benarnya.

Rudi Hartono
Penulis lepas dan penikmat kopi. Tertarik pada kajian ekonomi politik, poilitik lokal, dan kebijakan publik.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Manifesto Arsip Bagi Pengelolaan Cagar Budaya

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam peninggalan sejarah, mengingat eksistensi terhadap banyaknya kerajaan-kerajaan yang pernah bertahta di bumi nusantara. Selain menjadi negara yang terkenal...

Setelah Sayyid Syarief Mengenolkan Diri

Syariefhans tampil di mimbar dengan gagah dan perlente. Ia mengenakan kemeja hijau tua, dengan lengan panjang yang dikancing rapi. Ketampanan dan kulit putihnya membuat...

Viral, BTS Meal di Tengah Pandemi

BTS Meal adalah menu yang dihasilkan dari kolaborasi antara McDonal dengan Boyband Grup BTS, Korea Selatan. McDonald didirikan pada tahun 1940 oleh Richard dan...

Meluruskan Kasus Takmir Melarang Salat Bermasker di Masjid

Ramai menjadi perbincangan publik saat video berdurasi 2 menit sekian memperlihatkan “brutal”-nya ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al Amanah, Jalan Kampung, Tanah Apit, RT...

Radikalisme, Anak Muda dan Pendidikan Tinggi: Antisipasi, Respon dan Kebijakan

Ekstrimisme dan radikalisme nampaknya tidak mengenal negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia atau negara-negara Eropa di mana kaum Muslimin merupakan komunitas minoritas. Ekstrimisme tumbuh...

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.