Rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali berkeliling Indonesia memantik respons beragam di ruang publik. Banyak yang menyambut antusias, tetapi ada pula yang bereaksi sinis. Bahkan, sebagian pihak tampak keberatan melihat Jokowi kembali turun ke tengah masyarakat setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Padahal, jika dipikir secara sederhana, memangnya apa yang salah? Jokowi sendiri telah menyampaikan bahwa kondisinya kini sudah sehat dan siap kembali mengunjungi sejumlah daerah di Indonesia. Perjalanan itu, menurut Jokowi, dilakukan untuk memenuhi undangan masyarakat sekaligus bertemu pengurus PSI dan relawan di berbagai daerah.
Jika dicermati secara jernih, sebenarnya sulit menemukan letak persoalan dari agenda tersebut. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk bepergian, bertemu masyarakat, menghadiri undangan, hingga menyampaikan pandangan di ruang publik. Hak itu tidak hilang hanya karena seseorang telah selesai menjabat.
Hari ini Jokowi memang bukan lagi kepala negara. Namun, ia tetap warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana rakyat lainnya. Karena itu, narasi yang mencoba menggiring opini seolah Jokowi tidak pantas atau tidak boleh kembali turun ke masyarakat terasa berlebihan. Persoalan ini tampaknya bukan lagi menyangkut aturan atau etika, melainkan lebih dekat pada sentimen politik dan ketidaksukaan pribadi.
Padahal, jika melihat rekam jejaknya, apa yang dilakukan Jokowi justru sangat konsisten dengan gaya kepemimpinannya selama ini. Sejak menjadi Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI dua periode, Jokowi dikenal lewat pendekatan “blusukan” — mendatangi masyarakat secara langsung, mendengar keluhan warga, dan membangun komunikasi dari bawah.
Karena itu, ketika hari ini Jokowi kembali mengunjungi daerah-daerah, publik sebenarnya tidak sedang melihat sesuatu yang baru. Publik hanya melihat Jokowi kembali pada karakter politik yang selama ini melekat kuat pada dirinya: dekat dengan rakyat.
Yang menarik, kegaduhan yang muncul tampaknya bukan disebabkan oleh aktivitas kunjungan itu sendiri. Sebab, tidak ada aturan yang dilanggar. Tidak ada pula ancaman terhadap demokrasi. Yang terlihat justru kegelisahan sebagian pihak karena pengaruh Jokowi ternyata masih sangat besar.
Nama Jokowi masih mampu menarik perhatian publik. Rumahnya di Solo nyaris tidak pernah sepi dari kunjungan tokoh politik, relawan, maupun masyarakat biasa yang ingin bertemu. Kehadirannya tetap menjadi magnet media. Kedatangannya masih disambut antusias warga. Bahkan setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, pengaruh sosial dan politik Jokowi masih terasa kuat.
Di titik inilah polemik itu menjadi lebih mudah dipahami. Ada kelompok yang tampaknya berharap Jokowi perlahan menghilang dari ruang publik setelah lengser dari kekuasaan. Seolah-olah seorang mantan presiden harus diam, tidak boleh muncul, tidak boleh bertemu rakyat, dan tidak boleh lagi memiliki pengaruh politik maupun sosial.
Padahal demokrasi tidak pernah bekerja dengan cara seperti itu. Dalam demokrasi modern, pengaruh seseorang tidak hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh rekam jejak, kedekatan dengan masyarakat, dan tingkat kepercayaan publik yang dibangun dalam waktu panjang. Antusiasme masyarakat terhadap Jokowi hari ini lahir dari proses tersebut. Itu bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari hubungan politik dan emosional yang terbangun bertahun-tahun.
Tentu kritik terhadap Jokowi tetap sah dan wajar. Demokrasi memang menyediakan ruang bagi perbedaan pandangan. Namun kritik seharusnya dibangun di atas argumentasi yang sehat dan objektif, bukan sekadar rasa tidak suka atau kekhawatiran berlebihan terhadap popularitas seseorang.
Jangan sampai demokrasi dipahami secara sempit: bebas ketika tokoh yang bergerak berasal dari kelompok sendiri, tetapi dipersoalkan ketika dilakukan oleh tokoh yang tidak disukai. Pada akhirnya, masyarakatlah yang akan menilai. Selama semua dilakukan dalam koridor hukum dan demokrasi, tidak ada alasan untuk melarang atau mempersoalkannya secara berlebihan.
Rencana Jokowi keliling Indonesia adalah sesuatu yang wajar. Ia memang bukan presiden lagi, tetapi ia tetap memiliki hak untuk hadir di tengah masyarakat. Dan jika hari ini langkahnya masih menyita perhatian nasional, itu bukan kesalahan siapa-siapa. Itu hanya menunjukkan satu hal: pengaruh dan kedekatan Jokowi dengan rakyat memang belum hilang.
