Pilkada DKI Jakarta 2017 sudah berakhir. KPU DKI Jakarta menetapkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno meraih suara terbanyak, 57,96%. Ada pun pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat meraih 42,04% (Kompas.com, 30/4/2017). Sebagai fakta, tidak ada yang membantah kebenaran hasil akhir ini. Persoalannya, terutama bagi para intelektual, adalah bagaimana menjelaskan fenomena kemenangan pasangan Anies-Sandi atau kekalahan Ahok-Djarot. Lebih jauh lagi, apa arti kemenangan Anies-Sandi/kekalahan Ahok-Djarot dalam lanskap politik Indonesia?
Artikel Geger Riyanto kekalahan-ahok-bukan-kekalahan-kemajemukan berupaya memaknai kekalahan Ahok. Tesis yang diajukan adalah kekalahan Ahok bukan kekalahan kemajemukan. Tesis ini, setidaknya bagi saya, kontroversial dan menantang untuk diperiksa secara kritis. Apa alasan Riyanto menyimpulkan hal itu?
Setidaknya, saya mengidentifikasi dua premis pendukung tesis Geger. Premis pertama, riset Ian Wilson tentang perubahan preferensi warga-warga di wilayah perkampungan yang terpinggirkan, misalnya Kampung Akuarium, Jakarta Timur. Pada Pilkada 2012, 95% warga Kampung Akuarium mendukung pasangan Jokowi-Ahok. Dukungan itu diberikan tanpa pertimbangkan latar belakang agama, melainkan berdasarkan keberpihakan Jokowi-Ahok pada warga.
Jokowi-Ahok berjanji menerbitkan sertifikat bagi warga yang sudah menetap di sana selama 20 tahun. Sayangnya, ketika menjadi menggantikan Jokowi, alih-alih mewujudkan harapan, Gubernur Ahok malah menggusur warga Kampung Akuarium. Hal serupa juga dialami oleh warga Bukit Duri, Jakarta Selatan.
Tentu saja premis pertama ini benar. Sayangnya tidak cukup kuat menjustifikasi tesis Geger Riyanto. Karena itu, premis kedua muncul. Premis kedua adalah [kemungkinan imajinatif terjadinya] viralisasi citra negatif Ahok oleh warga-warga yang tergusur menjelang pemungutan suara. Dan persis di sinilah kelemahan mendasar argumentasi Geger.
Kemungkinan imajinatif terjadinya] viralisasi citra negatif Ahok itu tidak terjadi secara faktual. Alih-alih mencari riset yang membenarkan premis itu, Geger malah menggunakan hasil exit poll yang perlihatkan peralihan suara kelas menengah bawah kepada pasangan Anies-Sandi.
Disadari atau tidak, data inilah yang ditafsirkan Geger sebagai hal yang potensial membuktikan telah terjadi viralisasi citra negatif Ahok. Di sini, Geger melakukan dua kesesatan. Pertama, mereduksi penjelasan atas peralihan suara kelas menengah itu semata-mata kepada faktor viralisasi citra negatif Ahok yang tidak terkonfirmasi secara aktual.
Kedua, membangun argumentasi modus ponens secara sesat dengan mengafirmasi konsekuen, bukan anteseden. Dalam hal ini, konsekuen adalah peralihan suara; anteseden adalah viralisasi citra negatif. Dalam penalaran modus ponens, afirmasi anteseden pada premis minor secara konklusif akan menghasilkan afirmasi terhadap konsekuen pada konklusi.
Penyimpulan Geger bekerja sebaliknya, yaitu afirmasi atas konsekuen pada premis minor secara konklusif menghasilkan afirmasi terhadap anteseden pada konklusi—dan sudah pasti hal begini sesat (fallacy) seturut ilmu logika.
Kemenangan Politik Identitas
Argumentasi Geger tidak hanya mengandung kesesatan internal, tetapi juga terbatas dalam membaca realitas. Geger tidak pertimbangkan hasil riset terkait tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Ahok-Djarot. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) merilis angka 73% (Kompas.com, 13/4/2017) dan Charta Politika merilis angka 71,8% (Kompas.com, 15/4/2017).
Tingkat kepuasan publik adalah dampak dari beragam program, mulai Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), pelayanan di kantor pemerintahan dan lainnya. Program-program itu tidak lain adalah upaya pemerintahan Ahok-Djarot mewujudkan keadilan sosial—suatu fakta yang tampaknya diabaikan Riyanto dalam tulisannya.
Meski tingkat kepuasan publik tinggi, sayangnya tingkat elektabilitas Ahok-Djarot rendah. LSI merilis angka 42,7% (Kompas.com, 13/4/2017) dan Charta Politika merilis angka 47,3% (Kompas.com, 15/4/2017). Ternyata, fenomena “kepala dan hati terbelah” yang sudah dinyatakan oleh Burhanuddin Muhtadi dalam artikelnya yang berjudul “Rasionalitas Pemilih Jakarta” (Kompas.com, 21/2/2017) masih mewarnai kompetisi Pilkada DKI Jakarta putaran kedua.
Fenomena “kepala dan hati terbelah” ini mengisyaratkan bahwa warga Jakarta terbelah antara pemilih rasional dan emosional, yang menggunakan kepala dan hati.
Faktor emosional yang mempengaruhi elektabilitas Ahok-Djarot adalah dugaan penodaan agama, kasus Al Maidah. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa identitas menjadi pertimbangan utama warga Jakarta dalam menentukan pilihan. Meski begitu, melalui artikel “Menangkap Angin Populisme di Jakarta” (Majalah Tempo, 12/3/2017), Eep Saefulloh Fatah membantah tesis Muhtadi. Exit poll PolMark yang menemukan data hanya 9,4% pemilih Jakarta yang pertimbangkan agama sebagai dasar menetapkan pilihan. Persoalannya, apakah bantahan Fatah ini dapat diterima secara sah dan meyakinkan? Menurut saya: Tidak.
Dalam argumennya, Fatah menyatakan bahwa preferensi pemilih Jakarta ditentukan oleh dua faktor, yaitu (i) hasil kerja Gubernur dan (ii) di luar hasil kerja Gubernur. Faktor hasil kerja Gubernur ini adalah beragam program yang menghasilkan tingkat kepuasan publik yang mencapai angka lebih dari 70%. Ada pun faktor di luar hasil kerja Gubernur adalah “kemampuan komunikasi politik” dan “perilaku kepemimpinan”—yang dapat berdampak pada terpecahnya warga Jakarta karena pola komunikasi dan kepemimpinan yang teridentifikasi sebagai hal yang tidak baik.
Sekiranya faktor agama terkategorikan sebagai yang-emosional, Fatah mengkategorikan “kemampuan komunikasi politik” dan “perilaku kepemimpinan” sebagai yang-rasional. Inilah yang menjadi dasar Fatah menyimpulkan bahwa pemilih Jakarta itu sesungguhnya rasional—dan persis di sini pulalah, menurut saya, kekeliruan Fatah.
“Kemampuan komunikasi politik” dan “perilaku kepemimpinan” yang seperti apakah yang tergolong rasional? Apakah “kemampuan komunikasi politik a la SBY” yang terkenal santun dan melodramatik adalah komunikasi politik yang rasional? Atas dasar apa “kemampuan komunikasi politik a la Ahok” yang terkenal ceplas-ceplos dan kasar adalah komunikasi politik yang irasional? Bukankah terbuka kemungkinan untuk membaca komunikasi politik dan kepemimpinan dari SBY atau Ahok dipengaruhi oleh faktor budaya dari mereka?
Karena itu, kategorisasi rasional atas “kemampuan komunikasi politik” dan “pola kepemimpinan” oleh Fatah adalah pereduksian yang-kultural menjadi yang-rasional. Persis, aspek kultural inilah yang tidak terungkap secara eksplisit dalam tesis Muhtadi.
Dalam skala global, penjelasan atas penguatan populisme dapat dikembalikan pada faktor kultural. Dalam “Menguatnya Populisme: Trump, Brexit, hingga FPI” (indoprogress, 23/1/2017), Ari A Perdana—mengutip pendapat Ronald F. Inglehart dan Pippa Norris—mengungkapkan dua hipotesis penjelas gelombang populisme global, yaitu (1) kesenjangan ekonomi dan (2) pertentangan kultural. Karena secara empiris tidak ada korelasi antara dukungan terhadap populisme dan kerentanan ekonomi, maka hipotesa kesenjangan ekonomi tidak dapat diterima.
Adapun hipotesa pertentangan kultural terkonfirmasi secara empiris. Perubahan kultural dalam wujud meluasnya dukungan kepada kelompok minoritas (LGBT), feminisme, multikulturalisme yang terjadi secara global menghasilkan reaksi balik berupa populisme dengan basis kultural. Inilah yang menjelaskan kemunculan Trump di Amerika Serikat juga Brexit di Inggris, juga beragam gerakan radikal di Indonesia.
Dalam kasus Indonesia, konjektur saya, pertentangan kultural ini dipicu sejak pasangan Jokowi-Ahok memenangkan kontestasi Pilkada 2012, yang dilanjutkan dengan kemenangan pasangan Jokowi-Kalla pada Pilpres 2014. Kemenangan Jokowi-Ahok membuka kemungkinan perluasan politik partisipatoris, kesetaraan kesempatan bagi siapa saja, egalitarian, pemberlakuan sistem meritokrasi, transparansi, melindungi kaum minoritas, dan lainnya merupakan kultur politik yang baru bagi Indonesia. Dan demi menghadang laju dan perluasan kultur progresif inilah gelombang populisme dalam bentuk politik identitas beroperasi dalam Pilkada yang lalu.
Mengingkari peran politik identitas dalam Pilkada DKI Jakarta lalu adalah kesesatan. Karena itu, makna dari kekalahan Ahok adalah kemenangan politik identitas! Meski begitu, saya juga tidak mengingkari adanya kebijakan pemerintahan Ahok-Djarot yang melukai rasa keadilan warga Jakarta. Hal itu tampak jelas ketika dalam peristiwa penggusuran Bukit Duri, Jakarta Selatan, yang tidak mengindahkan proses hukum di PTUN. Bahkan PTUN pun memutuskan bahwa penggusuran itu mealnggar undang-undang (Kompas, 6/1/2017).
