Peristiwa berdarah G30S/PKI atau Gestok (Gerakan Satu Oktober) adalah misteri kelam yang membawa implikasi sangat luas bagi sejarah nasional Indonesia. Sebuah peristiwa yang bukan hanya membalik narasi sejarah, namun juga membalik semua konstelasi perpolitikan nasional pasca-Sukarno. Perdebatan tentang sejarah G30S/PKI pun seakan tak pernah selesai.
Di berbagai momen, isu kebangkitan PKI yang diduga dalang peristiwa berdarah itu terus menerus muncul, terus menerus direproduksi seakan memberikan sinyal tentang “bahaya laten komunisme”. Kita pun seakan tak pernah beranjak. PKI seakan menjadi hantu yang kapan saja bisa menjadi common enemy. Isu yang seakan tak pernah habis di sepanjang zaman. Ia bukan hanya menjadi beban sejarah, namun telah menjadi symptom yang kapan saja bisa kambuh.
Merawat Simulacra dan Politik Memori
Narasi sejarah yang menjadikan PKI sebagai dalang besar dari peristiwa berdarah G-30-S, termasuk cerita tentang para pengikut PKI yang menyiksa dan menyilet tubuh para jenderal sambil menari-nari telanjang adalah fondasi dibangunnya sebuah rezim yang menamai dirinya “Orde Baru”.
Dengan menempatkan G-30-S tepat pada jantung narasi historis Indonesia dan menggambarkan PKI sebagai kekuatan jahat yang tak terperikan bukan saja menjadi narasi tunggal sejarah 65, melainkan juga menjadi sumber pokok keabsahan rezim Orde Baru, menjadi sumber legitimasi kekuasaan Soeharto selama 32 tahun.
Narasi sejarah ini bukan hanya menjadi bahan bacaan dalam buku teks di sekolah-sekolah melainkan ditanamkan dalam pikiran masyarakat melalui semua alat propaganda negara: mulai monumen, nama jalan, film, museum, upacara peringatan, hingga hari besar nasional.
Salah satunya ialah Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober. Penetapan 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah sebuah upaya rezim untuk menanamkan narasi sejarah versinya ke dalam memori publik melalui ritual perayaan. Dengan ritus upacara perayaan inilah narasi sejarah versi Orde Baru tentang peristiwa G-30-S terus menerus disemai dan dirawat dalam memori publik.
Bukan hanya melalui perayaan Hari Kesaktian Pancasila, Orde Baru juga merawat narasi sejarah versinya melalui pembangunan Monumen Pancasila Sakti. Dengan relief yang berisi gambar perempuan-perempuan anggota PKI menari telanjang, dan laki-laki komunis membunuh para perwira Angkatan Darat serta membuang mayat-mayat mereka ke Lubang Buaya, rezim dengan sukses membentuk imaji tentang “kekejaman PKI”, yang dengan monumen itu imaji tersebut akan tetap eksis dalam benak masyarakat.
Dan Lubang Buaya bukan hanya disajikan sebagai tempat PKI melakukan kejahatan besar, namun juga situs yang sakral yang dimana memori publik tentang sejarah nasional itu diarahkan. Di samping Monumen Pancasila Sakti rezim Suharto membangun Museum Pengkhianatan PKI. Hampir semua dari 42 diorama di dalam museum itu menggambarkan babak-babak kekejaman PKI dari 1945 sampai 1965. Semua gambaran ini hanya menjelaskan satu hal: PKI adalah mahkluk yang anti-nasional, anti-agama, agresif, haus darah, dan sadis.
Di bawah Suharto, hantu PKI menjadi agama negara, lengkap dengan segala situs, upacara, dan tanggal-tanggalnya yang sakral. Semua ini adalah upaya rezim yang dalam bahasa Harold Marcuse disebut sebagai upaya “politik memori” yakni upaya rezim mengontrol ingatan masyarakat tentang peristiwa atau periode tertentu yang dialami secara kolektif, yang upaya untuk mengingatnya dimonopoli dan dikendalikan oleh kekuasaan karena alasan politis.
Politik memori inilah yang kemudian menentukan cara sejarah ditulis dan diwariskan, yang kemudian narasi sejarah tersebut menjadi komponen dasariah dalam perpolitikan Indonesia. Sampai saat ini masih banyak yang menggunakan hantu PKI untuk menanggapi setiap masalah perpolitikan nasional. Ia masih hidup sebagai sebuah wacana rezim, yang terus menerus mencoba dirawat dan dilekatkan kepada ingatan publik melalui ritual resmi negara sebagai locus kekuasaan. Kata-kata kunci dalam wacana rezim itu adalah “bahaya laten komunisme”.
Rezim Orde Baru melakukan politik memori dengan merawat citra khayali (simulacra) tentang “kekejaman PKI” yang menculik, menyiksa dan menyayat tujuh Jenderal di Lubang Buaya. Di lain sisi, rezim Orde Baru juga merawat citra khayali (simulacra) tentang kehadiran Suharto sebagai juru selamat bangsa yang menumpas G-30-S, citra khayali tentang Suharto sang pahlawan yang mengalahkan penjahat keji (PKI) dan menyelamatkan bangsa dari kehancuran.
Ia disetting bak sang Messiah, yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari malapetaka. Citra khayali ini kemudian menjadi “narasi agung” dan menjadi raison d’être (alasan keberadaan) bagi rezim Orde Baru. Sehingga citra khayali ini akan terus menerus dirawat walau ia bertentangan dengan hasil Visum et Repertum para dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto yang menemukan jazad tujuh perwira yang ditemukan di Lubang Buaya terbunuh oleh tembakan dan luka-luka tusukan bayonet bukan diiris-iris ribuan kali dengan silet atau dicungkil matanya.
Namun apa lacur, politik memori inilah kemudian menjadi awal “pemutusan imanen” ingatan masyarakat Indonesia dengan sejarah panjang Indonesia merdeka. Ia memutus mata rantai tentang bagaimana sejarah Indonesia merdeka. Politik memori menyajikan sejarah sebagai potret yang beku dan tertutup, namun menjadi “pengetahuan yang telah dilembagakan” dan diyakini banyak orang.
Hingga akhirnya kapanpun ritual “Kesaktian Pancasila” itu dilakukan yang muncul bukanlah wahana untuk menjelaskan substansi Pancasila sebagai dasar negara. Melainkan yang muncul adalah hantu PKI, sebuah agama Orde Baru yang digunakan sebagai jubah untuk menutupi wajah Orde Baru yang sesungguhnya, yakni kronisme yang despotik, nepotis dan kolutif.
