“Siapa yang mengontrol pendidikan, maka ia mengontrol masa depan sebuah bangsa.” Pernyataan ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah realitas yang sering kali terjadi dalam dinamika kebijakan pendidikan di negara-negara berkembang. Pendidikan yang seharusnya menjadi alat pembebasan dan pemberdayaan, justru semakin terjebak dalam kepentingan global yang dikendalikan oleh aktor-aktor berkekuatan besar, salah satunya adalah Bank Dunia.
Sebagai lembaga donor internasional terbesar dalam sektor pendidikan, Bank Dunia memiliki peran dominan dalam membentuk arah kebijakan pendidikan di banyak negara, terutama negara-negara berkembang yang bergantung pada pinjaman luar negeri. Dengan dalih membantu meningkatkan kualitas pendidikan, Bank Dunia menawarkan berbagai skema pendanaan yang disertai dengan syarat-syarat tertentu, sering kali dalam bentuk reformasi kebijakan yang harus diterapkan oleh negara peminjam.
Namun, di balik retorika “bantuan” dan “pembangunan,” terselip kepentingan yang jauh lebih kompleks dan tidak selalu sejalan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di sinilah letak persoalannya, apakah intervensi Bank Dunia benar-benar bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, ataukah ia justru berfungsi sebagai alat kontrol global yang secara halus membentuk sistem pendidikan sesuai dengan kepentingan ekonomi dan politik tertentu?
Dari Penyedia Pinjaman Menjadi Pengendali Kebijakan Pendidikan
Bank Dunia yang secara resmi merupakan lembaga keuangan multilateral, sering kali beroperasi lebih dari sekadar penyedia pinjaman. Dalam teori policy diffusion, organisasi internasional seperti Bank Dunia memainkan peran penting dalam menyebarluaskan ide dan model kebijakan ke berbagai negara. Namun, pendekatan yang digunakan sering kali tidak bersifat sukarela atau berbasis pertukaran gagasan yang setara, melainkan cenderung bersifat policy imposition, di mana kebijakan tertentu dipaksakan sebagai prasyarat untuk memperoleh bantuan keuangan.
Dalam konteks pendidikan, Bank Dunia tidak hanya memberikan dana, tetapi juga menetapkan persyaratan dalam bentuk conditionalities atau prasyarat kebijakan yang harus dipenuhi oleh negara peminjam. Dengan kata lain, negara penerima tidak bisa serta-merta menggunakan dana pinjaman sesuai dengan kebutuhannya sendiri, melainkan harus menyesuaikan dengan skema kebijakan yang telah dirancang oleh Bank Dunia. Pola ini membuat Bank Dunia tidak sekadar berperan sebagai “mitra pembangunan,” tetapi lebih sebagai “pengendali kebijakan” yang memiliki kewenangan besar atas arah pendidikan suatu negara.
Pendidikan Sebagai Proyek Global yang Dikendalikan
Salah satu cara utama Bank Dunia mengarahkan kebijakan pendidikan di negara berkembang adalah melalui kebijakan privatisasi dan liberalisasi pendidikan. Dengan alasan meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan, Bank Dunia sering kali mendorong negara peminjam untuk mengurangi subsidi pendidikan publik dan membuka lebih banyak ruang bagi sektor swasta.
Dalam praktiknya, kebijakan ini menghasilkan konsekuensi yang cukup serius. Alih-alih memperluas akses, banyak sekolah yang mengalami komersialisasi, di mana biaya pendidikan semakin mahal dan sulit dijangkau oleh kelompok miskin. Di berbagai negara berkembang, fenomena ini dapat diamati dalam bentuk sekolah-sekolah swasta yang berkembang pesat sementara kualitas sekolah negeri mengalami stagnasi atau bahkan penurunan akibat keterbatasan dana.
Lebih jauh, Bank Dunia juga menggunakan produksi pengetahuan sebagai alat untuk membentuk wacana kebijakan pendidikan. Melalui berbagai laporan, riset, dan publikasi seperti World Development Report, Bank Dunia menetapkan standar global tentang apa yang dianggap sebagai kebijakan pendidikan yang “baik.”
Namun, penelitian-penelitian ini sering kali bias terhadap pendekatan teknokratis yang menekankan efisiensi ekonomi di atas pertimbangan sosial. Akibatnya, kebijakan pendidikan yang didorong oleh Bank Dunia lebih banyak berorientasi pada hasil jangka pendek, seperti peningkatan angka partisipasi sekolah, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih mendalam, seperti relevansi kurikulum dengan kebutuhan lokal atau keadilan sosial dalam pendidikan.
Bantuan atau Strategi Kontrol?
Pendukung intervensi Bank Dunia berargumen bahwa tanpa bantuan lembaga ini, banyak negara berkembang tidak akan mampu membangun sistem pendidikan yang layak. Mereka juga menekankan bahwa reformasi yang didorong oleh Bank Dunia bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan penggunaan dana yang lebih efisien.
Namun, ada beberapa hal yang perlu dikritisi. Pertama, intervensi Bank Dunia sering kali tidak mempertimbangkan konteks lokal. Kebijakan yang diterapkan cenderung seragam dan berbasis pada model yang berhasil di negara lain, tanpa melihat realitas sosial, budaya, dan ekonomi dari masing-masing negara penerima. Misalnya, kebijakan desentralisasi pendidikan yang sering direkomendasikan Bank Dunia bisa jadi berhasil di negara-negara dengan sistem pemerintahan yang kuat, tetapi justru menimbulkan kekacauan di negara-negara yang memiliki birokrasi lemah dan tingkat korupsi tinggi.
Kedua, ketergantungan pada bantuan luar negeri menciptakan siklus ketergantungan baru yang sulit diputus. Banyak negara berkembang yang terus-menerus bergantung pada pinjaman dan asistensi teknis dari Bank Dunia, sehingga kehilangan kemampuan untuk merumuskan kebijakan pendidikan secara mandiri. Lebih dari sekadar bantuan, Bank Dunia menciptakan sebuah sistem di mana negara-negara berkembang harus terus menyesuaikan diri dengan paradigma pendidikan global yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka.
Bank Dunia dan Hegemoni Kebijakan Pendidikan
Ketika kita mengkaji bagaimana Bank Dunia mempengaruhi kebijakan pendidikan, satu hal yang menjadi jelas adalah bahwa bantuan finansial bukanlah sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga sebuah strategi politik dan ideologis. Melalui berbagai mekanisme seperti pinjaman bersyarat, asistensi teknis, penelitian, dan konferensi global, Bank Dunia tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga menentukan arah kebijakan yang diadopsi oleh negara-negara berkembang.
Masalah utama dari pola ini bukan hanya soal kontrol, tetapi juga soal legitimasi. Sejauh mana kebijakan pendidikan yang dirancang oleh aktor global seperti Bank Dunia benar-benar merepresentasikan kepentingan rakyat di negara-negara berkembang? Apakah model yang diterapkan mencerminkan aspirasi masyarakat lokal, ataukah hanya mengikuti agenda ekonomi dan politik negara-negara maju?
Dalam jangka panjang, dominasi Bank Dunia dalam kebijakan pendidikan dapat menghambat munculnya inovasi dan pendekatan yang lebih kontekstual. Ketika kebijakan didikte oleh lembaga internasional, ruang bagi negara berkembang untuk bereksperimen dengan model pendidikan alternatif menjadi semakin sempit.
