Kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua, beberapa waktu lalu terang saja mengingatkan penulis terhadap pengandaian tesis Amartya Sen tentang sejatinya kelaparan tidak soal kekurangan suplai namun kesulitan menemukan suplai.
Membawa tesis peraih nobel tersebut ke dalam konteks kasus tersebut adalah relevan karena permasalahan pelayanan publik terutama pelayanan dasar selalu ada saja, namun akses-akses yang sulit menjadi determinan vokal dalam memperburuk keadaan warga. Lain daerah lain pelayanan publik, padahal sudah ada yang tersedia akan tetapi ketimpangan kualitas yang terjadi.
Akibatnya terjadi kegagalan pelayanan publik yang mensengsarakan kehidupan warga yang seharusnya dijamin oleh negara. Tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka adalah sama dengan pemerintah melanggar hak dasar rakyat Papua sebagai warga negara yang sah.
Pada dasarnya persoalan ini sudah dapat dicegah ketika logika akses pelayanan publik berupa pembukaan dan pemerataan akses yang dilakukan sejak awal. Negara sudah sangat paham denganerbagai variabel pendukung akses baik infrastruktur, sumber daya manusia hingga sistem pelayanan publik yang memadai, dengan begitu semua warga negara mendapatkan hak pelayanan publiknya.
Sejujurnya, negara sudah sangat lama alpa dalam memberikan pelayanan publik di Papua. Kita harus ingat bahwa banyak permasalahan telah mencapai kronis, memperlihatkan wajah Papua yang sebenarnya di balik kemilau devisa emas, lihat saja seperti kemiskinan anak di Papua tertinggi 35,37% (BPS, 2016), provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar: Papua 28,4% dan Papua Barat 24, 88% (BPS, 2016), bahkan disertai dengan indeks pembangunan manusia (IPM) terburuk di Indonesia sebesar 58,05% (BPS, 2016). Hal tersebut semakin memperlihatkan kurangnya akses pelayanan publik bagi warga Papua.
Pelayanan publik tidak dapat berdiri sendiri ataupun bersolo kalir hanya fokus pada pelayanan tertentu, semua multidimensional. Misalnya ketika kita mendengar kabar penolakan orang tua ketika petugas medis berusaha memindahkan anak sakit mereka ke rumah sakit, hal tersebut semakin membuat yakin bahwa akses dapat menghindarkan kegagalan pelayanan publik tentu mereka seharusnya tidak menolak ketika mungkin informasi pendidikan sudah mereka dapatkan, penanganan responsif aparat kesehatan menjadi kebiasaan, dan jaminan pelayanan kesehatan yang bermutu dapat diandalkan.
Ataupun keluhan warga atas sering tidak hadirnya petugas medis di pedalaman dan petugas juga mengeluh bahwa lokasi yang jauh dan kondisi medan yang sulit menjadi penghambat. Kedua sisi keluhan tersebut menunjukkan saling keterkaitan pelayanan publik yang tidak dapat ditiadakan satu sama lain.
Sulitnya akses pelayanan publik adalah pintu masuk segala macam problem masyarakat modern sebab ketika masing-masing individu atau kelompok masyarakat mengalami perbedaan akses maka bermuara pada ketidakadilan.
Akses di sini juga dapat berarti soal akses sosial di mana setiap orang mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang adil, tidak harus sama sebab masing-masing memiliki keaslian sendiri yang membuat mereka mendapatkan perlakuan berbeda. Perlakuan aksesibilitas pelayanan publik di Papua atau daerah dengan karakteristik spesial harus mendapatkan perlakuan yang berbeda bahkan menjadi prioritas utama Negara. Tidak ada normalitas di Papua yang unik, Negara harus menyelamatkan perbedaan di Papua.
Puncak Gunung Es
Mengingat ini bukanlah kasus pertama kali yang terjadi di Indonesia bahkan di Papua, Kegagalan pelayanan publik sudah seharusnya menjadi kata terlarang dalam Republik ini, ketika rezim saat ini sudah mengedepankan pembangunan insfrastruktur hingga ke Papua. Hal tersebut harus dipandang sebagai gunung es di mana persoalan yang lebih besar belum di-endorse dengan cukup optimal.
Masalah tersebut akan sangat direspon ketika media-media mulai mem-blowup, hampir seluruh institusi pemerintah akan merespon dengan langsung mendatangai lokasi dan melakukan intervensi menyelesaikan masalah akan tetapi sejauh ini belum ada langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah yang lebih mendalam, melacak sumber-sumber di akar-akar masalah, di belakang semua masalah tersebut, mungkin adakah masalah ekonomi politik? Ketimpangan sosial?
Perlu penjelasan alternatif agar masyarakat jelas memandang persoalan papua. Kita harus berpikir besar dengan lebih jelas, yaitu ke depannya visi macam apa yang kita inginkan terhadapa pelayanan publik di Papua. Sejauh mana para dokter dan guru secara masif ditempatkan di sana? Sejauh mana pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan di lakukan? Sejauh mana reformasi birokrasi di lakukan?
Solusi Partisipatif dan Integratif
Problem yang terjadi begitu rumit dan tumpang tindih, penempatan berbagai satuan tugas militer dan petugas medis di wilayah Kabupaten Asmat hanyalah solusi jangka pendek. Republik harus mengakomodasi solusi-solusi apa yang benar berasal dari keinginan publik Papua sendiri dan solusi yang integratif.
Kita lihat apa yang mereka dapat sumbangkan untuk memperbaiki nasib mereka sendiri, kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka inginkan dan harus disediakan oleh Negara. Ingatan antropolog James Scott (1998) selalu menggarisbawahi bahwa ada pengetahuan lokal (Metis) untuk masalah lokal, bahkan negara tidak dapat konform dengan praktik lokal yang seharusnya tidak sembarangan diabaikan oleh pemerintah.
Selain itu solusi yang integratif adalah masing-masing pihak yang bertanggung jawab harus dapat menerapkan solusi sebagai suatu kesatuan. Contoh nyata pernah ada keluhan ketika akan memberikan bantuan non tunai ternyata listrik dan internet belum tersedia, menyuruh sekolah anak papua akan tetapi sekolah dan guru belum tersedia, bahkan ingin menyehatkan Papua tapi bangunan dan petugas medis belum tersedia pula.
Program partisipatif dan integratif dilakukan untuk melakukan percepatan pelayanan publik di Papua, lagi pula pembangunan infrastruktur di Papua ternyata dapat dilakukan setelah bertahun-tahun terhambat, rezim ini dapat meninggalakan legacy tidak hanya insfrastruktur namun juga pelayanan publik yang merata hingga Papua.
