Toleransi selalu menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Di Indonesia yang merupakan negara dengan identitas masyarakat majemuk, perbedaan pandangan dalam masyarakat sering kali menimbulkan konflik yang terkadang berkelanjutan. Terutama permasalahan agama. Sehingga posisi toleransi dalam hal ini semakin rumit untuk manempatkan makna sesungguhnya.
Kasus Ustad Abdul Somad (UAS) yang ditolak di Bali pada tanggal 8-10 Desember 2017 dalam rangkaian safari dakwah Maulid Nabi Muhammad saw, merupakan satu dari puluhan permasalahan toleransi di negeri ini. Penolakan yang dipicu oleh sekolompok umat Hindu Bali yang berasumsi kepada UAS sebagai seseorang yang anti Pancasila dan pro terhadap Khilafah. Hal tersebut menimbulkan kemarahan masyarakat Hindu Bali atas kedatangan UAS. Kendati demikian, kemarahan tersebut dapat dihentikan melalui mediasi antara kedua belah pihak.
Geramnya kasus yang menimpa salah satu ulama kondang ini, tentu masih menyimpan persoalan, siapa yang menjadi dalang dari penolakan terhadap UAS di Bali. Pihak UAS pun tidak ambil diam, melaporkan adanya keganjalan dalam penyelenggaraan dakwah yang biasa dilakukan. begitu pula dengan pihak sebalah, yang siap menghadapi laporan yang diajukan oleh pihak UAS, pernyataan tersebut disampaikan oleh salah satu DPD Bali dalam wawancaranya di TV One.
Pada tahun 2016, tercatat terdapat 25 kasus intoleransi di Indonesia. Beberapa kasus yang menjadi viral dikalangan masyarakat diantaranya, kasus pengusiran yang manimpa kelompok Ghafatar dan Ahmadiyah dibangka pada Januari 2016, perusakan relif salib di Yogyakarta dan relif salib Bunda Maria di Sleman pada Agustus 2016 serta pengusiran terhadap kaum Syiah oleh Front Pembela Islam (FPI) dan penolakan pembangunan masjid di Menado pada September 2016. Data tersebut diambil dari Metrotvnews.com.
Indonesia yang katanya menjunjung tinggi niali-nilai toleransi beragama, yang dituangkan dalam pancasila pada sila ke-tiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Nyatanya hari ini belum mampu dipahami oleh masyarakat Indonesia sendiri. Sungguh kondisi yang sangat memprihatinkan, antara cita dan fakta yang berbanding jauh. Dalam hal ini, saya rasa harus adanya Introfeksi antar kelompok, di mana persepsi kelompok bukan dijadikan landasan atas klaim kebenaran universal.
Termakan Hoax
Media sosial menjadi ruang interaksi masyarakat yang baru. ruang yang menyajikan bagitu banyak Informasi serta menyediakan kemudahan dalam berinteraksi dengan orang-orang sebaya bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Kemudahan mendapat informasi kadang kita menemukannya dalam bentuk yang positif tetapi terkadang berbentuk negatif.
Adanya Informasi negatif dan positif akan mempengaruhi prilaku masyarakat tertentu. Banyaknya informasi yang tersebar luas, mau tidak mau hal tersebut akan menjadi konsumsi publik. Di mana publik akan memberikan respon terhadap informasi yang diterima. Kenyataan yang terjadi di lapangan, terkadang menjadi hal yang memiriskan. Di mana masyarakat Indonesia kurang bijak dalam mengambil Informasi yang dikonsumsi lewat media.
Kasus UAS di Bali adalah salah satu kasus dari sekian kasus Intoleransi di Indonesia. Usut punya usut, kejadian yang menimpa UAS adalah kejadian yang dipicu oleh adanya asumsi publik tentang keberpihakan UAS terkait negara Khilafah. Asumsi yang tidak benar ini, bukan tidak karena informasi yang dikonsumsi publik diterima secara mentah-mentah tanpa menguji kebenarannya kembali. Hal tersebut juga bukan lain karena ulah media sosial.
Maka dari kejadian tersebut, menyiratkan makna bahwa perlu adanya sikap verifikasi dalam menerima informasi. Jika tidak, akan berakibat fatal. Kesalahan dalam berasumsi akan memberikan respon yang negatif terhadap masyarakat tertentu. Sebagai contoh kasus UAS di Bali. Karena bisa jadi, kasus tersebut akan menimbulkan konflik agama yang berkelanjutan. Jika demikian yang terjadi, maka Indonesia dalam keadaan yang sangat genting.
Memupuk Toleransi Lewat Sejarah
Penjajahan yang dilakukan selama 350 tahun oleh bangsa Belanda dan tiga tahun oleh bangsa jepang, menyisakan pilu terhadap bangsa ini. Kezaliman bangsa kolonial masih terbayang. Di mana bangsa ini pernah terhinakan. Terpecah belah antara suku, ras dan agama oleh kepentingan-kepentingan kelompok. Pertanyaannnya adalah, di zaman kemerdekaan ini haruskah kepentingan-kepentingan kelompok perlu dikedepankan? Apakah bangsa ini menginginkan nasib yang semula.
Perlu disadari bersama bahwa bangsa Indonesia dapat meraih kemerdekaannya melalui rasa satu kesatuan yang dijunjung tinggi. Jika tidak dengan itu, maka mustahil kemerdekaan itu dapat diraih. Rasa kesatuan itu dapat diwujudkan dalam bentuk sikap saling menghargai antara kelompok. Dalam hal ini sikap toleransi menjadi hal yang sangat penting.
Kejadian diawal era Reformasi yang memisahkan Timor Timur dari negara kesatuan republik Indonesia. Serta kejadian GAM di Aceh. Seharusnya menjadi pelajaran penting bangsa ini untuk memupuk kembali toleransi antar ras, agama, dan suku. Bagimana bisa di zaman kemerdekaan ini, kita masih menginginkan pemecah belah umat. Sedangkan kita merupakan bangsa yang merdeka.
Saya kira, sejarah cukup membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya dicapai oleh segolongan kelompok tertentu. Tetapi kemerdekaan itu, diraih melalui sikap tenggang rasa, saling menghormati, serta kepedulian untuk membela kepentingan negara kesatuan republik Indonesia. Menjaga wibawa masyarakat Indonesia berarti menjaga kewibawaan bangsa. Oleh karena itu, kewibawaan bangsa hanya akan direalisasikan melalui sikap toleransi.
