Perselisihan yang kini bergolak di kawasan Timur Tengah bukanlah pertarungan tunggal, melainkan jalinan benang-benang sejarah, kepentingan politik, dan pergeseran kekuasaan yang saling mengikat. Di tengah pusaran itu, gerakan Houthi Yaman muncul bukan sekadar kelompok bersenjata, melainkan simbol perlawanan yang membelah pandangan dunia, ada yang menganggapnya pembela kebenaran, ada pula yang menyebutnya sekutu asing yang mengancam kestabilan kawasan. Terutama, tuduhan yang dilontarkan Arab Saudi terhadap Houthi—berniat menguasai Masjidil Haram, menjadi salah satu titik terang yang memerlukan pengkajian jernih, sebab sejauh ini belum ada bukti yang menguatkan dakwaan tersebut.
Pada September 2026, Arab Saudi mengumumkan pertahanan udaranya berhasil mencegat sebuah drone di selatan Makkah, dan langsung menuduh Houthi mengarahkan serangan ke kota suci. Namun pemimpin Houthi, Abdul-Malik al-Houthi, membantah tegas hal itu, menyebut tuduhan itu “rekayasa dan berita palsu”. Analis dari Institute for the Study of War menilai drone tersebut kemungkinan menuju sasaran militer atau infrastruktur minyak di wilayah utara, bukan Makkah secara sengaja, mengingat serangan semacam itu akan mengundang kecaman luas dari seluruh dunia Islam. Fakta bahwa Ka’bah dan Masjidil Haram tidak terkena serangan sama sekali memperkuat keraguan: apakah tuduhan itu benar-benar berdasar, atau justru dipakai sebagai alat untuk memobilisasi dukungan bagi perang yang telah berlangsung lebih dari satu dasawarsa.
Apapun kebenarannya, peristiwa ini menjadi alasan yang dipakai Saudi untuk meminta bantuan militer Amerika Serikat menyerang posisi-posisi Houthi. Langkah ini tidak lepas dari kacamata Riyadh yang memandang Houthi bukan sekadar kekuatan lokal Yaman, melainkan perpanjangan tangan Iran, musuh abadi Kerajaan Arab Saudi. Persaingan antara Saudi dan Iran telah berurat berakar sejak Revolusi Islam 1979, ketika rezim Syah Pahlavi—sekutu dekat Amerika Serikat, digulingkan dan Ayatollah Khomeini mendirikan Republik Islam yang secara tegas menentang pengaruh Barat di kawasan. Jika pada masa Syah, Iran dan Saudi berdampingan dalam ketergantungan kepada kebijakan Washington, pasca-1979 keduanya berubah menjadi dua kutub yang saling menolak: Saudi memosisikan diri sebagai benteng stabilitas dan sekutu setia AS, sementara Iran menjadikan penolakan terhadap dominasi asing, terutama Amerika Serikat dan Israel—sebagai inti ideologi negaranya yang diteruskan di bawah kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei.
Perubahan fundamental inilah yang menjadikan Iran musuh bagi Amerika Serikat dan Israel. Selama puluhan tahun, hubungan AS-Iran terus memburuk, dari krisis penyanderaan kedutaan 1979 hingga sanksi bertumpuk dan ketegangan militer yang tak kunjung reda. Dalam konteks inilah, dukungan Iran kepada Houthi—berupa senjata, pelatihan, dan nasihat strategis, dipandang Saudi bukan sekadar bantuan, melainkan kepungan dari arah selatan yang mengancam kedaulatannya. Para pakar seperti analis International Crisis Group memperingatkan bahwa persaingan ini telah berubah menjadi pertarungan kekuasaan tanpa menang, di mana setiap pihak memanfaatkan sekutu di negara lain untuk menekan lawan tanpa memikul beban perang langsung.
Namun perlu ditegaskan: Houthi bukan boneka yang digerakkan sepenuhnya dari Teheran. Berbagai penelitian menunjukkan kemandirian gerakan ini cukup kuat dibanding sekutu Iran yang lain. Houthi lahir dari dinamika dalam negeri Yaman akhir 1990-an, menentang korupsi, ketidakadilan, serta pengaruh asing yang merugikan rakyat Yaman. Secara mazhab, Houthi beraliran Zaidiyah yang cukup dekat dengan Sunni, berbeda dengan Syiah Dua Belas Imam yang dianut mayoritas di Iran. Slogan perlawanan mereka, “Matilah Amerika, Matilah Israel, Kutukan bagi penindas, Kemenangan bagi Islam”—mencerminkan pandangan yang tumbuh dari pengalaman sendiri: penindasan yang dirasakan bukan semata atas perintah Iran, melainkan atas keterlibatan langsung Amerika Serikat dalam mendukung serangan koalisi pimpinan Saudi ke Yaman, serta dukungan tak berbelah bagi Israel yang menindas rakyat Palestina.
Kecaman dan permusuhan Houthi terhadap Israel menguat secara terbuka sejak Oktober 2023, ketika perang meletus di Jalur Gaza. Serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang berhubungan dengan Israel di Laut Merah serta peluncuran rudal ke wilayah Israel dinyatakan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, bukan atas perintah dari pihak lain. Di sini terlihat benang merah yang menyatukan sikap Houthi: Amerika Serikat dianggap musuh bukan tanpa alasan, melainkan sebagai penyokong utama Israel yang menduduki tanah Palestina, sekaligus pendukung militer Saudi yang menyerang Yaman dan memblokade rakyatnya.
Di sinilah letak kerumitan yang kerap disederhanakan menjadi “perang proksi”. Bagi Saudi, menekan Houthi berarti menahan Iran; bagi Iran, mendukung Houthi berarti memperkuat posisi tawar di hadapan AS dan Israel; bagi Houthi sendiri, perjuangan ini adalah pertahanan diri atas tanah air sekaligus pembelaan nilai-nilai keadilan yang mereka yakini. Para pengamat seperti pakar hubungan internasional, Ashfaq Ahmed, memperingatkan bahwa perselisihan ini tidak dapat dibaca semata-mata sebagai konfrontasi Iran–Israel atau Saudi–Houthi, karena setiap pihak memanfaatkan ketegangan untuk memperluas pengaruhnya sendiri, sehingga konflik meluas melampaui niat asalnya.
Tuduhan menguasai Masjidil Haram, sejauh bukti yang dapat diakses, belum dapat diterima sebagai fakta yang tak terbantahkan. Jika tuduhan itu terus dikumandangkan tanpa pembuktian yang meyakini, dikhawatirkan tempat suci yang menyatukan hati umat Islam di seluruh dunia justru dijadikan alat politik yang memecah belah. Sebaliknya, menutup mata terhadap keterkaitan rantai permusuhan ini, dari Revolusi Iran 1979, campur tangan AS, pendudukan Palestina, hingga perang Yaman, sama saja dengan mengabaikan akar kebakaran yang tak akan padam hanya dengan memadamkan satu titik apinya.
Pada akhirnya, pertanyaan yang patut diajukan bukan semata-mata “siapa musuhnya”, melainkan: kapan keseimbangan keadilan dipulihkan, ketika setiap bangsa berhak menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan kekuatan asing, dan setiap rakyat yang tertindas, baik di Yaman maupun Palestina, dapat hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Selama ketimpangan dan ketidakadilan masih berakar, slogan perlawanan apa pun akan terus bergema, dan setiap pihak dapat dengan mudah menuduh pihak lain sebagai “entitas penindas”, pertarungan yang tak akan memiliki pemenang sejati, hanya korban yang terus bertambah.[]
