Perjalanan ini ku beri tajuk Hikayat Hidup Dewa Brata. Tak terasa perjalanan dinamika Pers Mahasiswa aku sampai pada sebuah pulau yang terkungkung dengan jeruji besi; hamparan lautan berlingkar memutari pulau kecil tersebut. Masyarakat luas mengenalnya adalah pulau penjara, pulau Nusakambangan. Dibalik sebutan itu, sedikit masyarakat umum tahu, bahwa banyak nafas manusia yang setiap harinya bertahan dan menghidupi keluarga kecilnya di kampung laut.
Bak Dewa Brata, sang Bhisma yang mengumandangkan sumpah kehidupan dan menepati janji terjalnya hingga nafas akhir, warga Kampung Laut seakan terikat dengan takdir yang serupa. Mereka seperti telah mengambil sumpah yang tak tertulis: sebuah janji untuk merawat hidupnya dengan takdir yang sulit, berhadapan langsung dengan keangkuhan dinding-dinding bui dan bayang-bayang kelam pulau Nusakambangan. Segala badai gempuran ekonomi hingga kejemawaan orang berseragam, tak pernah kuat untuk melipat lutut mereka.
Laju kapal kayu khas nelayan pagi itu membelah air yang tenang saat tiga pemuda menjemput kami di pelabuhan. Mesin kapal yang membuat telingaku berdenging, menemani kami menembus lautan yang memagari pulau penjara tersebut. Dalam perjalanan, aku duduk berdekatan dengan mesin kapal yang dioperasikan oleh salah satu pemuda yang mahir mengemudikan perahunya. Diantara angin pagi, kami saling bertukar cerita laut, ikan, tanaman dan garis hidup.
“Saya besar disini, nenek moyang saya menghidupi tanah ini. Maka tugas saya adalah menikmati dan mempertahankan hasil nenek moyang kami sampai anak cucu kami kelak. Tapi sekarang, rasanya tanah kami seperti dijarah. Hilang sedikit demi sedikit tanpa ada peringatan, apalagi solusi dari orang-orang itu.” Jelas nakhoda muda.
Langkah pertama kami disambut dengan suasana yang ganjil. Kehangatan menyerbak seketika, seakan hamparan hijau padi yang tertiup angin pesisir menyapaku bergantian. Di antara pemandangan yang serba asri itu, dua manusia berpakaian dinas polisi sudah berdiri menyambut–begitu ramah juga akrab dengan warga lokal. Terbesit di benakku, bahwa ini adalah seni sandiwara yang terpoles sempurna! Keramahan yang dibalut dengan intrik menghisap informasi demi membedah siapa saja yang baru bertandang.
Lebih lanjut, seorang pendamping hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Yogyakarta yang mendampingi kami, sempat berbisik dengan mantap agar aku tak menyerahkan identitas asliku ketika bertukar sapa dengan dua figur itu. Namun, senyum simpul dan tatapan penuh selidik yang menyalami kami seolah menawarkan kehati-hatian; seakan sudah tahu identitas persis kami yang baru bertandang membawa kamera, catatan dan niat di Kampung Laut ini. “Di hari tani ini, kami melaporkan bahwa banyak masyarakat petani terlantar! Laporan selesai,” tegas salah satu warga kampung laut yang memimpin upacara simbolik Hari Tani Nasional.
Ya, kami bertandang ke Kampung laut bertepatan dengan Hari Tani Nasional, 24 September 2025. Bukan pemandangan seremonial yang megah namun, gestur perlawanan sesaknya nafas Warga Kampung Laut. Di atas tanah yang subur yang kian menyempit dan di bawah bayang bayang intimidasi yang senyap, upacara Hari Tani Nasional menjadi simbol panggung penegasan bahwa, dengan adanya konflik agraria dan regulasi yang melilit nafas warga perlawanan mereka belum terkikir.
Malam pertama di Kampung Laut, aku bertukar harapan dengan salah satu yang dituakan di Kampung Laut. Sebut saja Pak Toto. Beliau, mengejawantahkan harapannya dengan kepulan asap tembakau dengan perasa kemenyan yang di selimuti tembakau. Beliau menjelaskan situasi dulu dan sekarang di Kampung Laut. Dulu, tanah timbul (Pulau Nusakambangan) yang dihidupi nenek moyangnya menjadi penghidupan mereka; mereka makan dan hidup dari tanah Nusakambangan. “Sekarang sebagian tanah yang dulu kami rawat, dijarah dengan tragis oleh napi-napi itu,” tampiknya.
Malam pertama dibuka dengan rentetan informasi sejarah konflik yang terjadi di Kampung Laut, salah satunya adalah konflik agraria yang kian terang benderang terlihat. Kepulan asap rokok dan secangkir kopi menemani dinamika obrolan malam itu. Menurut keterangan sejumlah warga, awal mula konflik agraria ini adalah klaim Lapas Nusakambangan yang mencaplok sejumlah tanah warga adalah milik mereka. Padahal, jika kita merujuk pada dokumen sejarah Kampung Laut tanah itu adalah tanah timbul, daratan endapan yang dirawat dan dijaga oleh masyarakat lokal hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Tak ada harapan apalagi pilihan, warga Kampung Laut memilih untuk bertahan meskin dijerat regulasi ATR/BPN yang menyengsarakan. Mempertahankan sepetaka daratan yang mereka buka dan bukan saja hanya secara fisik mereka olah, tetapi itu juga sudah menjadi hak dasar penopang hidup mereka.
Tak sampai situ, menurut keterangan pemuda setempat, cara-cara yang mereka gunakan adalah jauh dari kata beradab. Intimidasi dan tekanan psikologis menjadi makanan sehari-hari mereka. Tak banyak media nasional yang mengunggah berita ini, sebab setelah ditinjau kembali, akar dari konflik ini adalah program Ketahanan Pangan sebuah proyek nasional atas nama kebijakan presiden. Sebuah ironi jika program Ketahanan Pangan di bangun di atas puing-puing perampasan dan hilangnya rasa aman petani yang menyuplai pangan itu sendiri.
Jika kita merujuk pada laman kemenimpas, bahwa program ini adalah salah satu bentuk dari dukungan atas program assa cita presiden. Tak ada satupun kalimat dalam pemberitaan yang memihak untuk warga. Dalam keterangan yang termuat dalam laman resmi, pekerja yang ditugaskan dalam kegiatan bertani adalah mereka yang tergabung pada Lapas Binaan. Alhasil tak ada pengeluaran biaya untuk tenaga kerja sebab dalih pembinaan Sungguh cerdik ketika pemerintah menggunakan tenaga kerja gratis untuk melanggengkan programnya.
Esok hari, di tengah terik matahari yang membakar tengkuk leher kami saat warga mengajak kami melakukan aktivitas yang mereka sebut adalah pembebasan lahan (upaya kolektif untuk membuka kembali lahan-lahan yang dipagari).
Langkah kami tak berlangsung lama, dalam keringat warga melakukan aksi pembebasan, kami dihampiri oleh derap langkah tegas petugas Lapas Nusakambangan dan satu orang Narapidana. Dengan nada tegas dan intimidasi halus, kami dipaksa dengan halus untuk berhenti dari segala aktivitas pembebasan lahan. Tak ingin memicu bentrokan fisik, kami memutuskan untuk menghentikan sejenak aktivitas lahan dan kembali pulang ke titik kumpul berangkat kami, di rumah Pak Toto.
Dalam langkah pulang yang diselimuti tensi dingin, mata kami disuguhkan dengan pemandangan rumah warga yang hancur berantakan, ini mengingatkanku dengan percakapan bersama Pak Toto semalam. Menurut penuturan warga yang mendampingi kami, ini adalah rumah warga yang berada di lokasi perbatasan tanah yang dicaplok tidak hanya dirusak namun, dijarah habis seisi rumahnya oleh napi atas restu dari yang kuasa. Puing ini menjadikan bukti nyata bagi aku pribadi bahwa tanah yang diorketasi pihak tak bertanggung jawab sampai pada pengepungan warga sampai bilik kamarnya.
