Pasar modal Indonesia memasuki babak serius di awal tahun ini. Saat ini, sektor keuangan Indonesia semakin sensitif terhadap persepsi dan kepercayaan masyarakat. Tak hanya domestik, ekonomi global pun sedang berada dalam tekanan dan dalam posisi perang. Kondisi saat ini adalah kegelisahan pasar keuangan Indonesia, dimana sektor keuangan yang merupakan jantung perekonomian sedang diuji kesakralannya.
Pilar utama bagi stabilitas keuangan negara adalah independensi bank sentral. Jika independensi itu terbawa dalam bayang-bayang politik, maka bangunan ekonomi tersebut mulai bergeser dan kehilangan kepercayaannya. Contohnya, drama pengunduran diri Ketua OJK, pergantian Deputi Gubernur BI yang tiba-tiba, serta pengunduran diri Dirut BEI terkait sanksi MSCI. Kekacauan yang terjadi pada kondisi pasar modal Indonesia saat ini adalah masalah kegagalan dalam hal tata kelola dan kepemimpinan.
Seharusnya, Indonesia saat ini belajar dari krisis 1997/98 saat sistem keuangan mengalami kehancuran sosial politik serta dari krisis global 2008. Fondasi pilar stabilitas keuangan yang sudah dibangun kembali pasca krisis pun, kini mulai retak perlahan. Kepercayaan masyarakat semakin rontok terhadap lembaga keuangan negara. Bukan hanya masalah volatilias pasar, tetapi juga adanya krisis kepemimpinan serta pengelolaan kelembagaan yang lebih dalam lagi.
Independensi akan digadaikan demi kepentingan kelompok, maka sektor keuangan lah yang akan menjadi taruhannya. Krisis pun akan terus berulang ketika masa lalu tidak dapat menjadi pelajaran. Sektor keuangan yang seharusnya murni, namun nyatanya kini terdapat muatan politik sehingga konsentrasi kekuasaan pun menjadi terpecah. Misalnya saja pembentukan Danantara, sebuah lembaga untuk mengonsolidasikan seluruh aset negara (BUMN). Tidak murni investasi, tetap diwarnai dengan muatan politik di dalamnya. Semakin lama, semakin panjang langkahnya dalam penguasaan aset-aset negara. Jika tidak amanah, kekuasaan ini akan sangat berbahaya.
Rencana perombakan pimpinan di kondisi ketidakpastian pasar global tentu memiliki risiko yang sangat tinggi. Bukan hanya kompeten, namun lebih dari itu, butuh seorang panglima perang yang mampu untuk mempertahankan sektor keuangan : paham seluk beluk perbankan yang khatam dengan regulasi global serta jam terbang internasional, dan tentunya memiliki pengalaman dalam menangani kasus keuangan yang kompleks.
Tidak hanya itu, kepimipinan juga menjadi syarat utama, tegas terhadap suap dan jauh dari intervensi politik agar independensi lembaga keuangan dapat terjaga. Lembaga keuangan harus dijaga untuk menjadi tidak rentan terhadap tekanan, baik domestik maupun global. Jika satu sistem perbankan goyah, maka dalam jangka panjang akan ada efek domino yang dapat menjalar ke seluruh sistem perbankan dan keuangan lainnya. Akibatnya, kepercayaan masyarakat akan hilang dan akan muncul kepanikan massal dan keuangan Indonesia akan sangat kacau hanya dalam sekejap saja.
Karena, mengembalikan kepercayaan masyarakat jauh lebih ‘mahal’ dibandingkan dengan menjaga kepercayaan dan stabilitasnya. Sebuah tindakan yang salah langkah dapat berakibat panjang dalam merusak kredibilitas Indonesia di mata global. Jika hancur, maka dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk dapat membangun dan menatanya kembali. Tidak hanya waktu, butuh biaya yang amat besar untuk sebuah resolusi.
