Perkembangan era globalisasi mendorong Tiongkok memikirkan pembangun tatanan dunia baru untuk kepentingan umat manusia. Pasca reformasi dan keterbukaan tahun 1978 Tiongkok telah bertransformasi menuju dunia yang lebih global.
Dua periode (Drew, 2020) Xi Jinping memimpin Tiongkok, ia telah berhasil memainkan kebijakan dan strategi luar negeri Tiongkok hingga mengalami perubahan drastis. Jinping mempertemukan kekuasaan diplomatik, kekuasaan nasional, ekonomi dan militer. Strategi pembangunan Tiongkok ‘Era Baru’ menjadi peluang strategis Tiongkok untuk memposisikan diri sebagai penentu negara-negara berkembang.
18 Oktober 2023 sebagai peringatan satu dekade (China Embassy, 2023) proyek BRI di Indonesia. Tiongkok menjadi investor asing terbesar kedua setelah Amerika Serikat di Indonesia. Presiden Tiongkok, Xi Jinping (Anam & Ristiyani, 2018) mengeluarkan serangkaian kebijakan ekonomi yang ambisius. Salah satu inisiatif yang menarik dunia internasional adalah Belt and Road Initiative (BRI) pada tahun 2013. BRI ditujukan untuk menghubungkan ekonomi Eurasia dengan infrastruktur, perdagangan, dan investasi.
Proyek Belt and Road Initiative (BRI) atau One Belt One Road (BRIN, 2023) merupakan proyek infrastruktur yang pertama kali dipidatokan Xi Jinping pada tahun 2013. Proyek BRI digunakan pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan konektivitas regional dan mendorong kerjasama pembangunan dengan sejumlah negara di Asia, termasuk Indonesia, Eropa dan Afrika. Dua komponen utama BRI terfokus pada the Silk Road Economic Belt dan the 21st Century Maritime Silk Road.
Mega proyek BRI (The State Council Information Office of the People’s Republic of China, 2023) berusaha menyeimbangkan pembangunan dan kebutuhan masyarakat dengan membangun komunitas masa depan bersama menuju ke arah keharmonisan, membangun dunia yang inklusif, bersih dan indah, yang memiliki perdamaian abadi, keamanan universal dan kemakmuran bersama. Kebijakan ini berdampak pada kemudahan akses ekspor barang-barang terhadap negara lain karena dibangunnya infrastruktur digitalisasi negara.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB)
Belt and Road Initiative (BRI) seringkali dikaitkan dengan investasi besar (Tempo, 2023) dalam pembangunan infrastruktur. BRI sebagai contoh nyata Tiongkok dalam membangun komunitas global masa depan bersama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Sejak Oktober 2013, (Pashya, 2021) Indonesia telah bergabung dalam proyek kerjasama BRI dengan Tiongkok. Kesepakatan dua negara tersebut menghasilkan enam aspek pembangunan yaitu industri, ekonomi, perdagangan, maritim, pariwisata, meteorologi dan klimatologi. Hingga saat ini, kerjasama Tiongkok-Indonesia terus berlanjut pada masa pemerintahan presiden Joko Widodo. Keduanya hingga kini terus berkomitmen untuk meningkatkan Kerjasama Belt and Road Initiative di masa mendatang.
Indonesia (Angelin, 2023) sebagai negara yang memiliki lokasi paling strategis dari segi maritim menjadi faktor penting berjalannya BRI. Proyek ini ditujukan agar Indonesia dapat terintegrasi dalam agenda pembangunan jalur sutra maritim Tiongkok. Hingga tahun 2021, Indonesia memiliki 72 proyek pembangunan di bawah BRI yang bernilai US$ 21 miliar. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi pendorong dalam mempercepat pembangunan negara, baik pembangunan ekonomi maupun sosial menuju pembangunan yang merata disetiap daerah.
Bagi Tiongkok, proyek BRI (BRIN, 2023) merupakan kontribusi Tiongkok dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur pada skala global. Salah satunya adalah pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek ini berjalan di bawah PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang disebut-sebut menghabiskan 6,071 miliar dolar dalam pembangunannya. KCJB (Rahman, 2022) merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PNS) yang menjadi gurita bisnis Tiongkok di Indonesia.
Proyek kereta cepat menjadi proyek pertama di Asia Tenggara dan membuat nama Indonesia terkenal sebagai negara yang ramah akan investasi. KCJB menjadi rencana (Ali, 2022) pembangunan infrastruktur di masa Joko Widodo sejak 2015. Tiongkok menawarkan pinjaman sebesar 5,5% miliar ke Indonesia dengan jangka waktu 50 tahun dan tingkat bunga 2% per tahun tanpa adanya jaminan apapun.
Pembangunan KCJB juga dibangun memalui pola (business to business) yang berbasis penanaman modal asing (PMA) tanpa adanya penyerapan APBN negara. Pada pelaksanaanya, melambatnya pembangunan proyek KCJB dari target awal 2019 telah menyebabkan pembengkakan biaya investasi yang harus ditanggung dari dana APBN Indonesia. Implementasinya, kereta cepat Jakarta-Bandung baru dapat beroperasi pada 17 Oktober 2023 yang diberi nama “WHOOSH”.
Indonesia diuntungkan atas adanya KCJB yang menjadi sarana pembangun sentra ekonomi baru di kedua wilayah. Dengan pembangunan infrastruktur yang masif dan digitalisasi yang terus tumbuh, Indonesia mencanangkan menarik para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Investasi tersebut diperlukan Indonesia untuk memperbaiki perekonomian negara. Hadirnya banyak investor diharapkan dapat meningkatkan devisa negara, membuka lapangan pekerjaan, serta mempercepat pembangunan nasional sehingga perekonomian negara dapat terus tumbuh.
Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia mengatakan proyek KCJB ini telah mampu menjaring sekitar 51.000 lapangan kerja Indonesia dan 30.000 lapangan kerja pada industri terkait. Dengan potensi besar dari berbagai sektor, Indonesia akan mampu mengintegrasikan pemerataan ekonomi di beberapa wilayah di Indonesia yang selama ini masih sulit dijangkau.
10 tahun Proyek BRI di Indonesia telah memberikan angin segar untuk dapat memasuki ‘era baru’ dengan karakteristik khas Indonesia. Visi besar Tiongkok untuk membangun komunitas masa depan bersama berhasil membangun hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia. Ketidaksepakatan Tiongkok terhadap model negara hegemonistik seperti Amerika Serikat (AS) telah membantu negara lain untuk dapat menentukan nasib mereka sendiri, dan menciptakan pembangunan bagi seluruh dunia.
Terlepas dari banyaknya keuntungan yang di dapat Indonesia dari proyek BRI Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), Indonesia harus tetap memperhatikan seluruh aspek dalam pelaksanaan KCJB dengan standar Tinggi. Pemerintah harus bekerjasama seluruh pihak untuk menerapkan prinsip transparansi pada pelaksanaan proyek KCJB hingga beberapa tahun mendatang, sehingga Indonesia tidak terjebak dalam hutang besar kepada investor, Tiongkok. Dengan demikian, maka cita-cita ‘Era Baru’ dari komunitas global milik bersama akan dapat terwujud dari hubungan bilateral yang saling menguntungkan antara Tiongkok dan Indonesia melalui proyek Belt and Road Initiative (BRI).
