Tren performa birokrasi Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir layak mendapatkan apresiasi. Pemkab Banyuwangi mendapatkan berbagai penghargaan terkait dengan peforma birokrasi karena dianggap mampu menghasilkan birokrasi yang berkualitas dan inovatif.
Salah satu penghargaan yang didapatkan pemerintah Banyuwangi terkait dengan kinerja birokrasi yaitu Penghargaan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha di tahun 2016 yang didasarkan pada aspek Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Pemkab Banyuwangi menjadi salah satu yang terbaik dari total 416 daerah lain yang mendapatkan penilaian.
Selain penghargaan tersebut, pada awal tahun 2017 pemerintah Banyuwangi juga mendapatkan tiga penghargaan Unit Pelayanan Publik Terbaik Role Model dari Kemenpan-RB. Tiga penghargaan tersebut diberikan kepada SKPD seperti RSUD Blambangan, Dinas Kependudukan dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu.
Penilaian tersebut didasarkan atas komitmen ketiga SKPD tersebut dalam meningkatkan kualitas dan performa pelayanan publik yang mereka jalankan. Memang, dalam beberapa tahun terakhir Pemkab Banyuwangi juga mendapatkan beragam penghargaan lain atas pencapaian inovasi dan kinerja birokrasi yang mereka jalankan.
Goal Efektivitas Pemerintah
Peningkatan performa birokrasi Pemkab Banyuwangi tidak terlepas dari usaha keras kepemimpinan Bupati Azwar Anas dan komitmen tinggi dari para jajaran birokrat yang menjadi perumus dan implementor beragam program yang dihasilkan. Tentu, dalam penyelenggaraan pemerintahan, bupati dan jajaran memiliki road map atau skema yang dijalankan hingga mencapai goal yang ingin dicapai dalam beberapa tahun ke depan.
Di tengah proses pencapaian kinerja birokrasi yang inovatif dan berkualitas, pemerintah Banyuwangi harus mencoba untuk terus meningkatkan performa disertai dengan memperhatikan rambu-rambu indikator pengukuran dari waktu ke-waktu. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kualitas pemerintah yang digunakan oleh KASN adalah indeks efektifitas pemerintah (IEP). Indikator ini pula yang digunakan untuk melakukan komparasi kinerja birokrasi antar negara yang dilakukan oleh World Bank.
Pemerintah Banyuwangi harus mampu berperan sebagai role model bagi daerah lain dalam menyokong IEP ditingkat nasional agar di tahun 2022 mencapai skor 82.75. Memang, untuk mencapai skor tersebut diperlukan sinergi kelembagaan secara horizontal dan vertikal diantara seluruh lembaga pemerintah karena skor hari ini masih berada pada jumlah 53,37.
Beberapa indikator yang layak digunakan oleh Pemkab Banyuwangi adalah kepercayaan masyarakat atas kualitas pelayanan publik, peningkatan mutu Birokrat, peningkatan kualitas pelayanan, serta meminimalisir intervensi politik dalam tubuh birokrasi.
Rambu-Rambu Pencapaian
Pertama, terkait dengan kepuasan masyarakat Banyuwangi atas pelayanan publik yang diberikan. Jika melihat data survei LSI pada tahun 2015 indeks kepuasan masyarakat Banyuwangi terhadap performa birokrasi Pemkab mereka sudah cukup tinggi dengan presentase sebesar 91,4%. Presentase ini menjadi modal yang harus dipertahankan oleh Pemkab dalam 5-10 tahun ke depan sehingga mampu menjadi pelecut untuk menjaga standar kinerja yang baik.
Kedua, mutu birokrat atau ASN Pemkab. Pemkab Banyuwangi dalam melihat kualitas birokrat mereka harus didasarkan pada dua aspek yaitu tingkat pendidikan dan kapasitas skill serta kecakapan yang dimiliki. Pada aspek pendidikan, pemerintah Banyuwangi perlu melakukan mapping terkait latar belakang pendidikan masing-masing birokrat sesuai tingkatan jabatan. Pemerintah perlu membuat visi peningkatan kapasitas pejabat muda potensial melalui peningkatan pendidikan. Program ini penting untuk dijalankan sebagai bagian dari persiapan regenerasi kepemimpinan masa depan di SKPD Banyuwangi.
Secara lebih ideal, pemerintah mendorong peluncuran beasiswa sekolah lanjut untuk PNS Pemda potensial. Program tersebut bisa dijalankan melalui beragam model, misalnya melalui beasiswa mandiri dari Pemkab, beasiswa kerjasama dengan LPDP, Bappenas hingga beasiswa dengan korporasi yang mendukung peningkatan kapasitas ASN Banyuwangi.
Beberapa waktu lalu, BKN melakukan workshop di Banyuwangi untuk mengetahui indeks profesionalitas ASN. Penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat kompetensi, latar belakang pendidikan, tingkat kinerja, pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, serta kedisiplinan. Dari sini Pemkab memiliki referensi terkait peta kapasitas ASN mereka. Pemerintah dapat menyelaraskan peningkatan kapasitas ASN dengan kebutuhan skill untuk menyokong program unggulan Banyuwangi yang sebagian berbasis teknologi. Dibutuhkan skill-skill ASN yang mampu mendorong kesuksesan program seperti Smart Kampung, e-village budgeting, SAKINA, PUJASERA, Bayi Procot Pulang Bawa Akte serta program unggluan lainya,
Ketiga, Kualitas Pelayanan. Beragam Program yang diluncurkan oleh pemerintah seperti Mall Pelayanan Publik Banyuwangi yang sampai akhir 2017 melayani 143 perijinan dan beberapa program yang disebutkan diatas menjadi salah satu contoh upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik di Banyuwangi. Selain penyediaan sistem online, pemerintah Banyuwangi juga perlu memberikan masukan kepada jajaran, bahwa masyarakat adalah “tuan” yang harus dilayani dengan kecepatan waktu pelayanan yang harus dipersingkat dari waktu ke waktu.
Misalnya kita bisa mencontohkan dalam perizinan usaha, pemerintah Banyuwangi telah menerapkan sistem online melalui website http://sipo.banyuwangikab.go.id/. Sistem yang menawarkan kepraktisan dan kecepatan juga harus diimbangi dengan attitude dan pola fikir dan para birokrat bahwa pelayanan perizinan harus dilakukan secara cepat melalui kerja yang efektif dan disiplin. Selain itu, para ASN harus memudahkan segala bentuk layanan yang dimudahkan dengan struktur pelayanan yang minimum.
Keempat, meminimalisir intervensi politik dalam birokrasi. Politik dalam birokrasi hadir melalui saluran budaya atau kebiasaan yang telah berkembang bertahun-tahun dalam sebuah institusi. Politik birokrasi bekerja dalam ruang-ruang informal maupun formal yang mempengaruhi pola relasi antar ASN. Politik dalam birokrasi berperan besar dalam promosi jabatan, faksi antar birokrat, hingga merembet ke wilayah dukung-mendukung paslon dalam pilkada.
Untuk konteks Banyuwangi, kita perlu mengingatkan kepada bupati Azwar Anas bahwa pihaknya harus melakukan refleksi apakah potensi munculnya politisasi didalam tubuh birokrasinya berperan sebagai penghambat performa. Secara sistemik, pemkab Banyuwangi harus konsisten mewujudkan merit sistem, netralitas politik dan memfungsikan pengawasan atas Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.
Pencapaian peningkatan performa birokrasi Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir memang layak mendapat apresiasi. Meskipun begitu, bupati dan pemkab tidak bisa hanya berpuas diri akan pencapaian hari ini. Tanpa muluk-muluk, 4 aspek seperti persepsi publik,kualitas layanan, mutu SDM dan meminimalisir intervensi politik dalam birokrasi menjadi pedoman yang harus diingat dan dijalankan oleh pemimpin Banyuwangi dalam mencapai status birokrasi kelas dunia.
