Saat ini, daya dukung lingkungan hidup mengalami keterbatasan di tengah kondisi iklim yang menyebabkan peningkatan potensi dan intensitas kejadian bencana. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi kerentanan akibat perubahan iklim. Indonesia menempati urutan ke-14 negara terdampak perubahan iklim dalam indeks resiko iklim global pada tahun 2019 menurut GermanWatch. Indeks resiko iklim global ini merupakan urutan negara yang terdampak perubahan iklim terkait kejadian cuaca ekstrem meliputi badai, banjir maupun kekeringan.
Data yang penulis kutip dari laman BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa banjir merupakan bencana yang paling tinggi intensitasnya sebanyak 501 kejadian sejak 1 Januari 2021 hingga 30 April 2021. Sedangkan data BNPB tahun 2020 pun menunjukkan kejadian banjir merupakan kejadian bencana yang paling dominan terjadi sebanyak 1.080 kali kejadian.
Sehingga indeks resiko iklim Indonesia dan kejadian bencana berdasarkan data BNPB patut memberikan kita tanda waspada bahwa kecenderungan kejadian bencana akan semakin intens. Kejadian bencana alam memberikan kerugian yang besar. Berdasarkan perhitungan Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah dari BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) menyatakan kejadian bencana banjir di Kalimantan Selatan pada Januari 2021 mencapai Rp 1.349 triliun.
Kerugian tersebut merupakan kerugian satu contoh kasus dan bukan merupakan data agregat. Sehingga kebutuhan data agregat mengenai kerugian akibat bencana, salah satunya bencana banjir menjadi mutlak diperlukan untuk mengevaluasi kembali penerapan kebijakan dan memperhitungkan daya dukung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup yang kritis apabila tidak diikuti dengan prioritas kebijakan yang memberikan dukungan politik, sosial dan keuangan maka akan memberikan resiko yang besar kepada masyarakat dan yang paling terdampak adalah kaum marjinal.
Distribusi resiko menjadi isu yang luput dalam berbagai diskusi dan pewacaan perubahan iklim. Distribusi resiko dalam konteks global ditunjukkan dengan kerelaan berkorban untuk menurunkan emisi karbon bagi negara-negara yang terlibat dalam tatanan perubahan iklim global. Namun tatanan perubahan iklim tidak berhasil membangun tatanan pewacanaan iklim yang adil. Pewacanaan iklim yang bergaung kencang adalah emisi nol yang terdengar lebih industrialis karena membangun industri untuk energi terbarukan.
Tidak ada yang salah dengan hal tersebut, namun pewacanaan perubahan iklim memberikan narasi yang timpang terhadap distribusi resiko. Saat ini, tidak ada satu negara pun yang luput dari paparan resiko perubahan iklim, akan tetapi negara-negara berkembang lah yang sudah terbukti kewalahan mengalami paparan perubahan iklim, kerentanan struktural dan kerentanan menghadapi pandemik yang menghasilkan kerentanan yang kompleks. Dalam konteks Indonesia, narasi distribusi resiko ini menjadi relevan untuk digaungkan.
Narasi distribusi resiko menjadi penting untuk pewacanaan isu perubahan iklim nasional. Data BNPB sudah menunjukkan bahwa kita rentan dan sangat berpotensi terpapar bencana. Bencana yang terjadi perlu mendapatkan telaah komprehensif mengenai daya dukung lingkungan hidup yang kritis.
Selain itu, kejadian bencana perlu dipandang lebih kompleks tidak sekedar bencana alam. Bencana ini perlu mendapatkan amatan plural baik dari segi kebijakan publik, politik, sosial, kultural, ekonomi, teknologi dan sains. Cara pandang yang plural ini relevan diperlukan agar kejadian bencana alam tidak terus menerus disebut bencana alam, melainkan ditinjau dari hulu masalahnya dan pihak yang bertanggung jawab.
Penyebutan bencana alam secara terus menerus akan menyebabkan kita abai untuk bertanggung jawab meningkatkan daya dukung lingkungan hidup melalui daya dukung politik, daya dukung ekonomi, daya dukung sosial, daya dukung kultural, dan daya dukung teknologi. Selain itu, penyebutan bencana alam yang seragam untuk semua kejadian bencana pun akan membuat kita abai terhadap resiko yang harus ditanggung kelompok marjinal dan rentan yang minim perlindungan sosial.
Kelompok marjinal dan kelompok rentan ini merupakan kelompok dengan daya yang terbatas baik secara ekonomi, kedudukan sosial, akses pengetahuan, akses keuangan hingga akses teknologi. Apabila kejadian bencana terus menerus terjadi dan kelompok ini terdampak, maka kejadian tersebut akan menyebabkan tragedi kemanusiaan. Tragedi kemanusiaan karena perebutan sumber daya, misalnya sumber daya air. Tragedi lainnya adalah pencapaian kehidupan yang bermartabat dan upaya membangun kesejahteraan diri yang semakin sulit dicapai oleh kelompok-kelompok ini.
Kelompok marjinal dan kelompok rentan ini merupakan kelompok masyarakat yang minim akses, tergantung kehidupannya pada sumber daya alam, tinggal di lokasi yang rentan bencana alam, tinggal di lokasi yang rentan konflik, atau tinggal di lokasi yang padat penduduk. Kehidupan individu-individu dalam kelompok ini mengalami kesulitan untuk hidup secara layak sehingga kehidupan mereka akan dipenuhi dengan cerita perjuangan bertahan hidup.
Namun, bagaimana distribusi resiko tersebut tidak sama dipikul oleh kelompok elit maupun pemilik modal. Kelompok pemilik kuasa politik dan ekonomi perlu menunjukkan solidaritasnya dan memberikan kewajiban sosial untuk mengurangi resiko kelompok marjinal. Pemberian kewajiban sosial tidak sekedar donasi, namun kerelaan untuk bertindak dan membangun sistem maupun kebijakan untuk menanggung resiko secara adil. Pemberian donasi tidak menghasilkan pemberdayaan yang bermartabat.
Pemberdayaan yang berkesinambungan berupa pemberian akses teknologi, pengetahuan maupun dukungan berusaha secara ekonomi merupakan kebutuhan bagi kelompok marjinal dan kelompok rentan.
