Isu konflik berkepanjangan di Sudan, secara tidak langsung telah menggambarkan sisi suram dari sifat manusia yang terlihat dari perang dan perdamaian. Perang ini hadir sebelum Sudan merdeka pada 1956 lalu, antara pemerintah pusat di Khartoum yang mayoritas muslim dan bagian Selatan dengan mayoritas non-Arab dan non-muslim terkait isu ketimpangan politik, ekonomi dan identitas.
Konflik Sudan kembali menyorot perhatian publik, terutama sejak 3 November 2025 lalu ketika Lembaga Integrated Food Security Phase Classification (IPC) menyatakan bahwa terjadinya krisis kelaparan di El Fasher (Darfur) dan Kadugli akibat konflik berkepanjangan.
So, ketika kekuasaan dan kepentingan menjadi alasan utama di balik setiap peperangan yang tak berkesudahan, apakah bumi Sudan juga menjadi cerminan bagi dunia yang menukar kemanusiaan dengan ego demi kepentingan ? dan jika perang atas nama ambisi terus menelan nilai-nilai kemnausiaan, sampai kapan dunia akan terus membiarkan keegoisan dalam membuka mata untuk menentukan makna perdamaian?
Perang Sebagai Cermin Sifat Dasar Manusia
Dalam teori klasik hubungan Internasional, perang bukanlah kegagalan dari suatu kebijakan ataupun diplomasi suatu aktor, melainkan yang muncul dari karakter manusia yang terciri dengan memiliki rasa takut, ambisi dan keinginan yang mendominasi. Thomas Hobbes, selaku tokoh realisme klasik menyebutkan bahwa kondisi alami manusia itu perang semua melawan semua ketika tidak ada otoritas yang menakuti. Ketika di proyeksikan ke Sudan, perebutan kekuasaan antara Jendral Abdel Fatah al-Burhan (SAF) dan Jenderal Mohamed Hamdan Dgalo (Hamedti RSF), terlihat jika perang tersebut bukan hanya dari militer saja, melainkan pertahanan dan perluasan arus kendali.
Menurut laporan Amnesty International, konflik ini telah menewaskan puluhan ribu warga dan mengusik kisaran lebih dari 11 juta warga untuk mengungsi. Lebih dari sekedar perebutan politik, melainkan perang ini memperlihatkan bagaimana rasa takut kehilangan kekuasaan dapat berubah menjadi kekerasan sistematis yang menelan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, ambisi manusia menjelma menjadi perang tanpa nurani terhadap saudara di bumi Sudan demi kepentingan dan kemenangan.
Ketika Kepercayaan dan Keadilan Hilang
Dalam studi perdamaian, suatu kondisi minimal untuk terciptanya perdamaian itu mencakup tiga hal, pertama kepercayaan antar pihak (trust), keadilan (justice), dan komitmen bersama (commitment). Sekarang, jika kita lihat di Sudan ketiga hal tersebut hampir tidak pernah terpenuhi. Sejak transisi politik 2019 yang menggulingkan balik presiden Omar al-Bashir, berbagai kesepakatan seringkali di langar oleh pihak-pihak yang berkuasa.
Selain itu, kepentingan ekonomi UEA terhadap jalur perdagangan Sahel dan akses sumber daya Sudan menempatkan negara tersebut pada posisi yang lebih mementingkan stabilitas untuk keuntungannya sendiri dari pada penyelesaian konflik yang adil bagi masyarakat Sudan. Akibatnya, adanya keterlibatan eksternal tersebut menjadi instrument geopolitik, yang dimana Sudan bukan lagi menjadi arena rekonsilasi melainkan medan persaingan pengaruh yang menjauhkan aktor domestik dari komitmen perdamaian sejati.
Kegagalan Keadilan dan Lahirnya Pemboikotan Dubai
Kegagalan berbagai upaya organisasi internasional seperti PBB dalam mengehentikan perang Sudan, menunjukkan betapa lemahnya ketika organisasi tersebut berhadapan antara kepentingan dan keadilan dari negara-negara besar. Sekalipun telah mengeluarkan seruan gencatan senjata, hal itu tetap saja tidak ada tekanan efektif yang mampu memaksa SAF dan RSF untuk mengehentikan kekerasan.
Keterlibatan negara besar seperti UEA yang mendukung jaringan logistik RSF, membuat banyak pihak menilai bahwa ada kepentingan ekonomi yang diindungi dibalik krisis kemanusiaan yang terjadi. Akibatnya, muncul gelombang pemboikotan terhadap Dubai sebagai bentuk reaksi publik terhadap tekanan moral negara yang dianggap mengambil keuntungan yang mengabaikan penderitaan Sudan. Pada akhirnya, kegagalan ini menegaskan bahwa perdamaian akan selalu tertunda ketika kepentingan politik dan ekonomi lebih dominan daripada kemanusiaan.
Perdamaian yang Tertunda dan Cermin Kemanusiaan yang Retak
Secara keseluruhan, Konflik Sudan menunjukkan bahwa perdamaian akan selalu tertunda ketika ambisi manusia lebih dominan daripada empati dan tanggung jawab moral. Situasi ini memperlihatkan betapa rapuhnya solidaritas global, terutama ketika negara-negara berkepentingan lebih memilih keuntungan geopolitik dibanding perlindungan nyawa manusia.
Ketidakmampuan aktor domestik dan internasional untuk menahan ego masing-masing pada akhirnya memperdalam luka kemanusiaan yang sudah menganga. Sudan menjadi gambaran bahwa dunia kini semakin terbiasa membiarkan tragedi berjalan tanpa intervensi bermakna. Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan lagi kapan perdamaian akan datang, tetapi apakah dunia masih memiliki kemanusiaan untuk memperjuangkannya.
References:
Amnesty International. (2025). Sudan: Civilians must be protected amid escalating RSF attacks in Kordofan region. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/11/sudan-civilians-escalating-rsf-attacks-kordofan/
Integrated Food Security Phase Classification. (2025). Sudan: Acute Food Insecurity Situation for September 2025 and Projections for October 2025 – January 2026 and for February – May 2026. https://www.ipcinfo.org/ipc-country-analysis/details-map/en/c/1159787/
Khairunnisa, B. W. (2023). Conflict Resolution In Sudan and Its Impacts OnThe International Scale. Jurnal ElTarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilzation. 4(1). 87-94.
Siburian, N., & Indrawati. (2024). Analisis Keterlibatan Uni Emirat Arab dalam Perang Saudara Sudan Tahun 2023 (Analysis of the United Arab Emirates Involvement in the Sudanese Civil War in 2023). Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (JASISPOL). 4(2). 85-96.
