Ketika Prabowo Subianto sibuk melakukan lobi-lobi dan silaturahim politik untuk memperkuat koalisinya, Jokowi justru menyempatkan diri untuk mengunjungi korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) (Detik, 30/07/2018).
Meski juga sangat intens mengkonsolidasikan partai-partai koalisinya, Jokowi tetap tidak menyia-siakan kesempatan untuk memukul (baca: smash) “bola lambung politik” untuk mendapatkan kredit poin citra politik.
Memang, tidak begitu elok jika kunjungan dan santunan Jokowi terhadap korban gempa di Lombok hanya dilihat dari perspektif pembangunan citra. Namun, aspek ini cukup menarik dicermati. Tidak mungkin Jokowi tidak berhitung efek kunjungannya ke Lombok terhadap performa politiknya. Peristiwa di Lombok, secara politik, dapat dilihat sebagai salah satu bola lambung tak terduga yang bisa dikapitalisasi untuk mendulang simpati masyarakat luas.
Banyak bola lambung lain yang bisa dijadikan modal untuk meningkatkan citra politik Jokowi, baik bola lambung tak terduga, yang diciptakan (by design) karena dia sebagai presiden, dan yang muncul lantaran kesalahan lawan politiknya. Dalam karier politiknya, Jokowi terkenal piawai memanfaatkan peluang-peluang dan momentum-momentum tersebut.
Perhitungan politik Jokowi tersebut bisa kita baca melalui kacamata Prinsip Pareto. Prinsip ini diajukkan oleh pemikir manajemen bisnis Joseph M Juran, yang penamaannya dinisbatkan pada nama ekonom Italia, Vilfredo Pareto (15 Juli 1848-19 Agustus 1923).
Dalam prinsip ini ditegaskan bahwa segala sesuatu, baik di bidang akademik, wirausaha, birokrasi, kemasyarakatan maupun politik, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu big few dan small many. Atau kemudian dikenal dengan prinsip 80-20. Artinya, sebagaimana diungkapkan oleh M Juran, dalam banyak kejadian, sekitar 80 persen daripada efeknya disebabkan oleh 20 persen dari penyebabnya.
Ini mengingatkan kita pada awal Maret 2016 ketika Jokowi mendapatkan kritik dari Susilo Bambang Yudhoyono, bahwa pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran untuk pembangunan infrastruktur semata, apalagi dalam kondisi perekonomian tanah air sedang lesu (Jawa Pos, 16/03/2016).
Jokowi tidak secara verbal menyanggah kritik SBY tersebut. Yang Jokowi lakukan hanyalah berkunjung dan melihat kondisi proyek pusat kegiatan olahraga di Hambalang yang pembangunanya mangkrak. Di sana, Jokowi menyatakan harus mengambil keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan proyek Hambalang tersebut berdasarkan pertimbangan yang matang (Kompas, 19/03/2018).
Kritik SBY seperti bola yang dipukul keras ke arah Jokowi namun melambung, sehingga dengan lihai dan mudah dipukul balik oleh Jokowi. Di satu sisi, peristiwa itu mengingatkan publik pada persoalan-persoalan pembangunan yang diwariskan oleh pemerintahan SBY. Di sisi lain, ia menampilkan kuatnya komitmen Jokowi dalam membangun infrastruktur, termasuk fasilitas olahraga.
Yang dilakukan Jokowi mungkin hanya 20 persen dari kapabilitas yang dimilikinya untuk membalas kritikan SBY secara verbal dan dengan data-data. Namun, tindakan yang porsinya hanya 20 persen itu bisa melipatgandakan akibat hingga 80 persen. Seakan tak peduli, Jokowi membalas dengan pukulan telak dan mendapatkan dukungan publik, sehingga membuat lawan politik tak berkutik.
Sama juga dengan ketika Jokowi dicecar dengan isu bahwa pemerintahannya sangat akomodatif terhadap bangkitnya kembali gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Isu itu dijadikan kesempatan untuk menunjukkan komitmen dan kerasnya perlawanannya terhadap PKI, dengan ungkapan verbal yang menggunakan diksi “akan menggebuk PKI”.
Belakangan, saat juara lari tercepat dunia U-20 Lalu Muhammad Zohri menyatakan senang karena bisa bertemu dengan orang besar (Presiden Jokowi), sambil menunjuk dada Zohri, Jokowi menjawabnya begini: “Orang besarnya itu bukan di sini (Presiden) tapi Zohri, karena dengan segala keterbatasan dan kekurangan fasilitas, tapi punya spirit yang besar untuk menjadi juara dan berhasil menjadi juara dunia atletik U-20. Sekali lagi, ini sebuah prestasi yang membanggakan” (Merdeka.com, 18/07/2018).
Namun demikian, Jokowi nyaris tidak pernah mengungkapkan teori dan prinsip-prinsip strategi tempurnya, baik dalam menghadapi lawan politiknya maupun dalam membangun citranya. Berbeda misalnya dengan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang kadang mengungkapkan bahwa tindakan politiknya merujuk pada salah satu strategi dalam The Art of War-nya Sun Tzu.
Jokowi hanya melakoni teori-teori itu. Sehingga yang tampak pada kesehariannya adalah pribadi yang menerapkan prinsip simplex munditis (kesederhanaan yang elok), sikap yang menancapkan kesan dan merasuk. Sepertinya Jokowi sadar betul bahwa nyaris tidak ada orang yang tidak menyukai kesederhanaan dan kerendahan hati.
Meski demikian, prinsip yang digunakannya tetap saja terbaca, di antaranya ketika Jokowi menghadiri sebuah acara talkshow di salah satu stasiun televisi swasta menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Jokowi mendapatkan kritikan dari seorang pakar komunikasi politik Dr. Chusnul Mar’iyah terkait pernyataan hiperboliknya: hanya 1 Jam di Kantor.
Saat itu, Jokowi dengan santai dan sederhana menjawab bahwa urusan-urusan gubernur itu hanya sebagian kecil saja yang menuntut kehadiran gubernur di kantor, sebagian besarnya justru akan dihabiskan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan riil di lapangan.
Mulai dari detil realisasi pembangunan infrastruktur hingga mendengar suara dan musyawarah dengan masyarakat di warung, di jalan, di bantaran sungai, pusat kesehatan masyarakat, TPA, dan lain sebagainya (Kusmayanto Kadiman, 2012: 59). Sangat terlihat prinsip 20-80 Pareto.
Pada hari-hari yang akan datang, kita akan menyaksikan banyak bola lambung yang akan muncul dalam kontestasi politik tanah air menjelang Pilpres 2019, dan bagaimana Jokowi memukul bola-bola lambung tersebut. Demikian juga bagaimana bola-bola lambung politik akan diciptakan dan dipukul oleh lawan-lawan politik Jokowi. Pertarungan tentu akan amat seru. Kita nikmati bersama tanpa harus bertengkar di antara kita!
