OUR NETWORK
From Korea With Love Concert
Selasa, Desember 6, 2022
From Korea With Love Concert

Biden dan Imigrasi Mahasiswa Internasional

Persona, Shadow dan Kita

Penyalahgunaan Hak Atas Dwangsom

Fauzi Wahyu Zamzami
Jurnalis Independen dan Alumni Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia. Tertarik untuk meneliti isu-isu diplomasi publik, komunikasi global, dan kebijakan luar negeri Korea Selatan.
From Korea With Love Concert

Saat ini, pendaftaran mahasiswa di perguruan tinggi AS telah anjlok dalam beberapa tahun terakhir, sebagian besar akibat retorika dan kebijakan pemerintahan Trump.

Kebijakan imigrasi administrasi Trump telah menurunkan pendaftaran mahasiswa internasional dalam beberapa tahun terakhir, Faktor lain, termasuk kenaikan biaya kuliah dan lebih banyak persaingan dari negara lain, juga berkontribusi pada penurunan tersebut.

Joe Biden, jika terpilih sebagai presiden, telah berjanji untuk menarik kembali daftar pembatasan era Trump, sebuah prestasi yang kemungkinan besar dipermudah karena beberapa dicapai melalui perintah eksekutif yang dapat dia batalkan.

Beberapa advokat untuk warga negara asing, bagaimanapun, percaya Biden harus melangkah lebih jauh dan mengejar perubahan imigrasi yang lebih komprehensif, berpotensi melalui Kongres..

Menurut NAFSA: Association of International Educators, mahasiswa internasional tidak hanya menguntungkan untuk masuk perguruan tinggi, umumnya membayar uang sekolah penuh, tetapi mereka juga menyumbang hampir $ 41 miliar untuk ekonomi AS tahun lalu.

Menurut saya, seandainya Biden memenangkan pemilihan, perubahan itu saja akan menanamkan harapan yang luar biasa bagi para mahasiswa internasional, baik saat ini maupun calon mahasiswa dari luar negeri

Biden dan Kebijakannya

Salah satu kebijakan yang telah dijanjikan Biden untuk diakhiri, dan dapat dilakukan dengan cepat adalah larangan bagi pelancong dari negara mayoritas Muslim tertentu yang memasuki AS.

Presiden Donald Trump memberlakukan larangan tersebut di awal masa jabatannya. Itu dibatalkan di pengadilan sampai Mahkamah Agung AS menguatkan versi ketiganya pada tahun 2018.

Revitalisasi Program Tindakan Yang Ditunda untuk Kedatangan Anak, atau DACA, bisa menjadi kemenangan mudah lainnya bagi pemerintahan Biden. Sebagai wakil presiden di bawah pemerintahan Obama, Biden membantu meluncurkan inisiatif, yang menawarkan perlindungan deportasi sementara dan peluang kerja bagi imigran tidak resmi yang datang ke AS saat masih anak-anak. Biden mengatakan dia ingin memberi penerima DACA akses ke pinjaman federal dan Pell Grants.

Menurut laporan April ini dari Aliansi Presiden untuk Pendidikan Tinggi dan Imigrasi, lebih dari 450.000 mahasiswa tidak sah terdaftar di pendidikan pasca-sekolah menengah AS, hanya di bawah setengah dari mereka memiliki status DACA atau memenuhi syarat untuk itu.

Trump gagal berusaha untuk mengakhiri DACA. Mahkamah Agung pada bulan Juni menemukan resesi program tidak mengikuti prosedur hukum yang tepat, meskipun membuka kemungkinan Trump dapat mencoba lagi. Pemerintah mengurangi program setelah keputusan itu.

Pada dasarnya, Biden dapat memperkuat DACA melalui perintah eksekutif untuk kebijakan publik dan strategi legislatif. Tetapi negara telah menuntut untuk mengakhiri DACA di bawah Trump. Dan dengan mayoritas konservatif yang baru dipadatkan di Mahkamah Agung, DACA mungkin tidak akan lolos dari tantangan lain di bangku hakim.

Perbaikan yang lebih permanen untuk DACA bisa datang secara legislative. Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan RUU tahun lalu yang akan memberi penerima DACA yang memenuhi syarat satu dekade izin tinggal resmi, tetapi langkah itu tidak membuat kemajuan di Senat.

Bahkan jika Demokrat mengklaim mayoritas di kedua kongres, mayoritas Senat mereka kemungkinan akan tipis, membutuhkan dukungan Republik untuk meloloskan undang-undang,

Perubahan aturan 

Pemerintah baru-baru ini merilis beberapa aturan yang menghalangi potensi warga negara asing untuk belajar dan bekerja di AS.

Kantor Trump pada bulan Oktober pindah ke mempersempit persyaratan kelayakan untuk visa H-1B, yang memungkinkan perusahaan Amerika untuk merekrut karyawan asing untuk bidang khusus. Perubahan tersebut dapat membuat mahasiswa internasional berhenti belajar di negara tersebut dengan membatasi kesempatan kerja mereka di sini setelah mereka lulus. Di sini, perguruan tinggi telah menggugat mereka.

Pada bulan September, Gedung Putih mengusulkan pembatasan visa pelajar internasional untuk periode empat tahun dan menyiapkan prosedur baru yang tepat untuk memperpanjang masa tinggal mereka.

Stephen Yale-Loehr, seorang profesor praktik hukum imigrasi di Cornell University berpendapat bahwa Biden bisa mencabut peraturan tersebut. Namun, jika mereka diselesaikan sebelum Trump meninggalkan jabatannya, pemerintahan baru harus melalui proses peraturan yang panjang lagi,

Aturan juga dapat dibatalkan melalui Undang-Undang Peninjauan Kongres, yang memberi anggota parlemen kemampuan untuk mengesampingkan peraturan yang diselesaikan dalam waktu 60 hari Kongres berlangsung. Partai Republik memanfaatkan alat tersebut di awal masa jabatan Trump untuk membuang aturan era Obama.

Kongres mengesahkan Undang-Undang Bantuan dan Keamanan Ekonomi (CARES) Coronavirus pada bulan Maret, menyisihkan lebih dari $ 6 miliar untuk hibah darurat siswa. Departemen Ed memblokir mahasiswa yang tidak memenuhi syarat bantuan keuangan federal untuk menerima dana itu, mengeluarkan aturan darurat dan menarik beberapa tantangan hukum.

Biden juga dapat membalikkan pembatasan ini. Yale-Loehr mencatat bahwa perubahan imigrasi skala besar mungkin perlu menunggu ketika pemerintahan baru menangani masalah yang lebih mendesak: virus corona dan ekonomi yang rapuh.

Namun perubahan besar persis seperti yang diinginkan beberapa aktivis imigrasi. Proposal imigrasi penting terakhir datang pada 2013, ketika Senat, dengan cara bipartisan yang langka, menyetujui undang-undang yang menciptakan jalan bagi jutaan individu yang tidak sah untuk mendapatkan kewarganegaraan.

Diakhir, penulis membayangkan bahwa pendidikan tinggi akan memainkan peran yang jauh lebih besar dalam memberlakukan perubahan ini.

Fauzi Wahyu Zamzami
Jurnalis Independen dan Alumni Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia. Tertarik untuk meneliti isu-isu diplomasi publik, komunikasi global, dan kebijakan luar negeri Korea Selatan.
Facebook Comment

POLIKLITIK

- Advertisement -

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.