Pembukaan tahun 2019 masyarakat Indonesia digemparkan dengan penyitaan buku yang dilakukan oleh aparatur negara (militer dan polisi). Buku-buku yang dibredel merupakan buku dengan nuansa kiri atau penganut sosialisme dan komunisme.
Buku-buku tersebut oleh aparat dinilai berbahaya, sehingga mengkhawatirkan menjadi ancaman keutuhan Pancasila. Selain itu juga, paham kiri di Indonesia memiliki pengalaman kelam. Aparat pun tanpa pandang bulu menyita buku-buku tersebut, bahkan tentang Presiden pertama Indonesia Soekaro menjadi sasaran razia.
Buku sampai kapanpun tetap menjadi landang ilmu bagi siapapun yang haus akan ilmu pengetahuan. Dalam buku juga disajikan tentang kebenaran yang diperoleh melalui penelitian. Sehingga dimasa depan, buku akan mengungkapkan kebenaran yang ditutupi pada masa lalu.
Buku juga menjadi pijakan alat bantu dalam memetakan permasalahan untuk mendapatkan solusi yang akan dihadapi di masa depan. Intinya, buku dapat mengungkapkan kebenaran pada masa lalu dan memberikan solusi untuk menghadapi masa depan.
Sayangnya, aparat tidak melihat ke sana. Dengan dalih meresahkan publik dan mengancam keutuhan ideologi Pancasila, maka buku yang berpaham kiri harus dihanguskan.
Dalam arti sempit, hal ini sebenarnya menciptakan kebodohan bagi aparat itu juga. Dari buku yang di sita tersebut memiliki fakta sejarah yang sulit untuk diungkapkan mengingat trauma akan kejadian pada September 1965. Padahal buku-buku itu memiliki manfaat bagi generasi selanjutnya untuk memahami secara untuh sejarah bangsanya.
Lantaran buku-buku yang dirazian tersebut memiliki menganut paham kiri, dan paham (gerakan) kiri memiliki sejarah buruk dengan perjalanan panjang Bangsa Indonesia. Padahal sejarah buruk atau pemberontakan tidak hanya dilakukan oleh gerakan kiri semata, melainkan terdapat pemberontakan lainnya yang di kenal dengan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang menolak tunduk kepada Republik Indonesia. Oleh sebab itu pembredelan yang dilakukan oleh aparat semakin menutup fakta sejarah yang terjadi di masa lalu.
Selain itu, aparat tidak melihat sumbangsih dari paham kiri terhadap bangsa Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, orang-orang pribumi menamakan Indonesia sebagai nusantara (antara pulau-pulau) – penamaan nusantara diberikan oleh Ki Hajar Dewantara. Belanda menamakan Indonesia, Hindia Belanda.
Nama Indonesia belum digaungkan pada masa pra kemerdekaan, hanya Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mulai menggunakan nama Indonesia sebagai bentuk perlawanan kepada penjajah untuk mencapai Indonesia merdeka. Sedangkan nama Indonesia ditemukan dari hasil kajian sejarah oleh James Richardson Logan dan George Samuel Windson Earl. Earl mengusulkan nama Indonesia dalam tulisannya “Journal Of The Indian Archipelago and Eastern Asia” volume IV tahun 1850.
Tidak berhenti terhadap nama negara, orang-orang pada masa sebelum kemerdekaan sangat fasih memahami isi buku Das Kapital yang merupakan masterpiece Karl Marx dan Friedrich Engels (penggagas ideologi komunisme). Dari buku tersebut memberikan pemahaman kuat seperti Soekarno, Sutan Syahrir, Tan Malaka, Agus Salim, Tjokroaminoto dan lainnya untuk melawan penjajahan serta menjadikannya sebagai gagasan awal untuk mendirikan negara Indonesia.
Bahkan nama Republik Indonesia dicetuskan oleh Tan Malaka melalui Bukunya Naar De Republik. Tan Malaka adalah orang berpaham komunis yang gigih tanpa kompromi melawan penjajah. Sayangnya dia mati ditangan militer Indonesia. Gagasan dasar negara Indonesia, UUD 1945 tidak terlepas dari sumbangsih pikiran Tan Malaka yang diadopsi melalui buku Madilog-nya.
Tanpa membaca Das Kapital, Soekarno mungkin tidak akan mampu menepatkan kalimat Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Bahkan pada masa mudanya Soekarno telah menulis buku dengan judul yang sangat kiri, seperti Nasionalisme-Islamisme-Marxisme, Jas Merah” menjadi langganan penyitaan oleh aparat. Selain itu, Soekarno juga memiliki buku dengan nada kiri yaitu “Marhaenisme”, yang bagi Seokarno adalah gambaran proletar Indonesia. Tentu masih banyak lagi buku-buku Soekarno yang bernada kiri.
Bapak bangsa generasi kemerdekaan pikiran-pikiran mereka telah dikantongi oleh paham kiri. Satu-satunya jalan untuk mencapai revolusi pada saat itu adalah memahami benar tentang gerakan rakyat yang merupakan dasar dari ideologi sosialisme dan komunisme. Meskipun Soekarno mengamini sebagai seorang Nasionalisme, tetapi disisi lain Ia juga mengakui sebagai muridnya Karl Marx, hal ini tidak bisa dilepaskan dari mendalami pikiran Marx melalui Das Capital.
Meskipun tuduhan disampaikan adalah paham kiri bertentangan dengan paham agama, tetapi masih terdapat juga penulis-penulis yang menggagas antar agama dan gerakan kiri, salah satunya adalah buku Soekarno di atas. Saat pembredelan terdapat juga buku yang disita oleh aparat iyalah buku dengan judul NU dan PKI.
Padahal sebelum Indonesia merdeka Tjokroaminoto memberikan gagasannya kepada penerus bangsa melalui bukunya Islam dan Sosialisme. Artinya agama dengan paham kiri tidak memiliki pertentangan kuat seperti yang dituduhkan oleh para aparat yang trauma akan sejarah kelam bangsa ini.
Tidak berhenti pada dasar negara dan sumbangsih pikiran bapak bangsa dari paham kiri untuk kehidupan bangasa Indonesia kedepannya. Juga dapat ditemukan melalui produk kebijakan seperti UU Ketenagakerjaan yang merupakan manifestasi paham kiri.
Dalam UU Ketenagakerjaan sumbangsih paham kiri seperti jam kerja, upah buruh, tidak memperbolehkan anak dibawah umur untuk bekerja, anak dibawah umur harusnya mendapatkan pendidikan yang sama seperti anak-anak pada umumnya. Lebihnya, paham kiri dapat kita lihat melalui kebijakan jaminan sosial yang terus disempurnakan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan/Ketenagakerjaan. Meskipun tidak utuh, tetapi sumbangsihnya tetap diperhitungkan.
Bahkan pernyataan-pernyataan kiri laku menjadi konsumsi politik hingga saat ini, apalagi dengan suasana pemilihan presidan (pilpres) 2019 yang akan menambah semakin renyah untuk dijual semasa kampanye. Pernyataan-peryantaan kiri yang akan dijadikan alat kampanye sepeti lapangan pekerjaan, jaminan sosial, masalah pengangguran, hak perempuan ketika berkerja, masalah berkurangnya lahan pertanian, dan sebagainya yang berdampingan dengan kebutuhan masyarakat kecil.
Dengan kondisi tersebut, seharusnya aparat tidak perlu melakukan penyitaan terhadap buku-buku kiri. Kondisi itupula memperlihatkan bahwa aparat menampilkan kebodohan mereka sendiri, sejatinya mereka belum membaca buku-buku yang mereka sita. Kandungan isi buku belum dipahami, tetapi dinilai membahayakan keutuhan bangsa.
Tanpa buku, nalar kritis setiap individu akan berkurang. Masyarakat akan semakin bodoh dan negara melalui aparatnya akan menciptakan sistem ‘kepatuhan’. Kepatuhan yang akan diciptakan negara hanya akan membentuk penindasan yang tidak tampak untuk masyarakatnya sendiri.
Padahal melalui buku, kita akan melihat sifat timpang dari kondisi kehidupan yang diciptakan oleh para penguasa. Dengan kenyataan tersebut akan menumbuhkan sifat kepedulian sesama manusia dan mahluk hidup lainnya.
