Organisasi Islam Persyarikatan Muhammadiyahi ramai menjadi perbincangan publik. Apalagi semenjak mendekati penetapan 1 Ramadan oleh Pemerintah, nama Muhammadiyah terus menjadi faktual. Jika dilacak dari berbagai media online, tampaknya ada beberapa perdebatan, khususnya terkait dengan penetapan awal 1 Ramadan oleh Kementerian Agama belum lama ini.
Pemerintah melalui Menteri Agama mengklaim bahwa dalam siding isbat turut menghadirkan perwakilan organisasi masyarakat Muhammadiyah. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, perwakilan berbagai ormas Islam dan kedutaan negara-negara sahabat serta para pakar ilmu falak dan astronomi baik dari Muhammadiyah maupun NU juga tidak luput dari kepartisipasian.
Namun, dalam tahun ini wajah Kementerian Agama dalam menggelar sidang isbat ada sesuatu yang berbeda dimana secara resmi Pimpinan Pusat Muhamamdiyah menyatakan bahwa organisasi ini secara resmi tidak diundang sehingga tidak ada utusan resmi dari ormas ini.
Namun klaim Kementerian Agama selalu bersilat lidah sudah melibatkan semua ormas Islam termasuk Muhammadiyah. Klaim pihak Kementerian Agama yang menyebut bahwa telah ada perwakilan dari Muhammadiyah dalam siding itsbat adalah gagasan yang premature dan mudah sekali dipatahkan. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah tidak paham betapa rapi dan tertatanya sistem pengorganisasian di Muhammadiyah.
Semua yang masuk dan keluar sebagai representasi Muhammadiyah pasti terikat dan ada aturan tata organisasinya. Bahkan secara terang-terangan saya ingin menyebut bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi yang paling rapi dibandingkan organisasi lainnya dalam mengorganisasikan dirinnya.
Belajar Menata Organisasi
Klaim pemerintah melalui Kementerian Agama yang telah mengundang perwakilan Muhammadiyah tentu menjadi suatu catatan bagi pemerintah. Mereka harus belajar bagaimana sistem dan tata pengorganisasian di Muhammadiyah. Misalnya saja siapapun yang secara resmi ditunjuk oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mewakilinya secara resmi harus mendapat surat tugas resmi dari Muhamamdiyah. Jika tidak ada surat sebagaimana disebutkan maka itu bukan perwakilan resmi dari Muhammadiyah.
Artinya, Muhammadiyah sama sekali tidak dilibatkan dalam penetapan 1 Ramadan 2022. Apalagi informasi yang beredar diberbagai media seolah-olah menghadirkan narasi tandingan yang sebelumnya Muhammadiyah telah menetapkan jauh-jauh hari jatuh pada 2 April tepatnya hari Sabtu 2022. Melihat keadaan itu siapa yang bermain dibalik persoalan ini? perlukan Kementerian Agama dikoreksi agar taat aturan dalam berorganisasi?
Muhammadiyah: Organisasi Paling Netral
Secara historis organisasi yang didirikan oleh pahlawan nasional yakni KH Ahmad Dahlan dalam lintasan waktu telah teruji kemapanannya. Berbagai penelitian asing pun hadir dan mewarnai bagaimana pergerakan dan dinamika Muhammadiyah sehingga bisa sebesar seperti saat ini.
Bahkan seorang antropolog asing yakni James Peacok menyebut Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki amal usaha terbesar yang pernah ada. Artinya sampai saat ini belum ada organisasi satu pun di dunia yang mampu menandingi sistem dan amal usahanya sebagaimana yang ada di Muhammadiyah.
Oleh karenanya, dengan melihat Muhammadiyah, sangat pas jika dikatakan kalau Muhammadiyah adalah organisasi paling netral dengan kekuasaan. Ini menjadi alasan mengapa Muhammadiyah bisa bertahan lebih dari 1 abad dan tentu bagi organisasi perjalanan ini tidaklah mudah.
Kalau diamati secara dalam dalam konteks penyelenggaraan berbangsa dan bernegara kehadiran Muhammadiyah menjadi aktor yang paling vokal. Bahkan ketika negara dinilai melanggar konstitusi, maka Muhamamdiyah melalui jaringannya hadir yang mampu vis a vis dengan negara. Inilah yang sebetulnya ingin ditunjukkan kepada dunia bahwa Muhamamdiyah tidak bisa diintervensi oleh siapapun temsuk itu pemerintah. Bahkan tanpa dilibatkan dalam siding penetapan 1 Ramadan sekalipun pergerakan organisasi akan tetap berjalan mengikuti intruksi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Bukanlah Penghamba Kekuasaan
Di dunia ini nampaknya kita akan sangat kesulitan menemukan organisasi besar di luar negara yang sangat vokal terhadap berbagai kebijakan. Hal ini dikarenakan bahwa kekuasaan bukan menjadi orientasi bagi Muhammadiyah. Walaupun kekuasaan itu penting khususnya untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan warga negara misalnya, lantas itu bukan dasar untuk Muhammadiyah gila terhadap kekuasaan.
Muhammadiyah harus terus konsisten dan istiqomah menjadi kontrol sekaligus kelompok tengahan yang ada diantara negara dan masyarakat agar kekuasaan itu tidak menindas. Merekam dari catatan sejarah organisasi ini tidak pernah mengubah dirinya baik secara formal dan struktural menjadi partai politik. Artinya bagi organisasi ini adalah semangat dan energy kekonsistensian yang sangat luar biasa.
Negara ini harus belajar banyak dari diri Muhammmadiyah. Bagaimana sistem pengorganisasian itu dijalankan dan bagaimana mereka mengembangkan amal usaha yang begitu masif. Bagi Muhammadiyah tidak menduduki jabatan kementerian atau lembaga pun tidak masalah, karena organisasi besar ini akan terus berjalan.
Namun seharusnya secara sadar, pemerintah melalui Kementerian Agama merasa malu terhadap rakyatnya sendiri karena tidak paham terhadap sistem pengorganisasian di Muhammadiyah. Tidak melibatkan Muhammadiyah apalagi dalam konteks penetapan 1 Ramadan, tentu menjadi tamparan keras betapa bobroknya sistem pengorganisasian di kementerin tersebut. Walaupun secara legowo dan rendah hati, bagi Muhammadiyah yang tidak dilibatkan bukan sesuatu halangan yang besar untuk tetap melayani umat secara optimal.
