Tulisan ini adalah tulisan yang kedua. Tulisan yang pertama sila klik di sini. Oya, katanya Bandung banjir? Masa sih! Begitulah respon yang banyak beredar terutama di sosial media. Hal ini tentu saja mengagetkan, jika melihat bagaimana citra kota Bandung di bawah walikota Ridwan Kamil dibangun secara apik, epik dan gimik dalam skenario pembangunan kotanya.
Walaupun Bandung dikelilingi pegunungan, banjir yang terjadi di tengah kota sangat jarang terjadi sebelumnya bahkan tidak pernah dan selain itu Bandung berada didataran tinggi. Lantas mengapa banjir perkotaan bisa terjadi secara beruntun dan skala yang cukup besar di Bandung ini. Mari kita tengok beberapa titik banjir yang dimaksud karena menjadi isu publik yang perbincangan serta viral sebagai sebuah kejadian di kota.
Pertama, banjir Jalan Pasteur dan jalan Dr. Djunjunan pada bulan maret 2017 lalu yang terjadi di ruas Jalan arteri primer kota dengan memperlihatkan kondisi ruas jalan layaknya sungai baru ditengah kota.
Semua orang yang pernah berkunjung Bandung dari arah barat, terutama Jakarta akan sangat mengenal jalan ini sebagai pintu gerbang kota Bandung. Jalan ini secara geografis memang mengarah landai, karena di satu sisi menjadi simpul dari semua air yang berasal dari wilayah Sarijadi, Setrasari. Sedangkan dititik lainnya menjadi simpul dari ujung jempatan Pasupati.
Banjir dengan kedalaman air 0,7-1,5m dengan titik terendah berada di depan Mall BTC ini bukan banjir kiriman dari wilayah lain seperti Bandung utara, melainkan banjir yang terjadi akibat daya dukung lingkungan yang tidak mampu menampung dan menyalurkan air ketika hujan, gorong-gorong yang sempit, rendahnya area penyerapan air dan ditambah oleh meluapnya sungai akibat pendangkalan.
Banjir akan surut dalam hitungan waktu yang pendek (1-2 jam), karena jenis banjirnya bersifat unsteady flow. Area ini memang telah menjadi langganan banjir, tetapi tidak ada upaya perbaikan yang intensif sebagai prioritas, mengingat jalan pasteur ini sebagai pintu gerbang kota Bandung dariarah barat yang di tahun 2012 saja.
Berdasarkan data Jasa Marga dilewati oleh 5.728.420 kendaraan dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnyan tapi tidak seimbang dengan peningkatan kualitas layanan infrastruktur kotanya. Pasteur sebagai akses vital kota Bandung nyatanya luput dari skenario pembangunan kota berwawasan lingkungan sehingga banjir dapat dan kerap terjadi.
Kedua, banjir di Jalan Pagarsih di wilayah selatan kota Bandung yang terjadi dalam periode yang bersamaan dengan banjir jalan Pasteur. Dibandingkan banjir Pasteur, banjir Pagarsih ini lebih berbahaya karena berarusderas yang terbukti dengan terseretnya dua mobil yang sedang parkir sejauh puluhan meter akibat ketinggian air antara 0,7-1m.
Jalan Pagarsih ini termasuk jalan Jalan Kolektor Sekunder Kota Bandung. Jika menengok kondisi jalan Pagarsih, memang sebelumnya sempat ada perbaikan gorong-gorong tahun 2015 lalu,tetapi nyatanya banjir tetap terjadi dan tidak mampu menahan laju air yang deras dan juga ini terkait minimnya RTH di kawasan tersebut.
Kenapa air bisamengalir deras di jalan ini? Karena jalan ini menjadi poros garis lurus yang memiliki kemiringan cukup untuk mengalirkan air tanpa belokan dan hambatan kearah selatan kota Bandung. Ujung dari aliran air ini adalah anak-anak sungai Citarum.
Selain itu terdapat satu jalan lagi yang mendapat sorotan ketika banjir melanda kota Bandung pada tanggal 24 okt 2016, yaitu jalan Setia Budi karena telah menelan korban jiwa meninggal akibat terbawa arus deras air dan masuk gorong-gorong yang terbuka. Berniat untuk menyelamatkan orang, Ade Sudrajat (30 thn), karyawan sebuah pusat perbelanjaan modern malah menjadi korban dari banjir ini.
Jalan setia budi ini, merupakan jalan kolektor sekunder kota Bandung. Dari ketiga tempat yang menjadi sorotan media terkait banjir di kota Bandung, otoritas penguasa kota malah saling tuding terkait kewenangannya. Ketiga ruas jalan ini merupakan jalan kota Bandung, bukan jalan provinsi.
Merujuk kepada RT/RW Kota Bandung sebagai salah satu upaya untuk melindungi permukiman dari daya rusak air sesuai amanat UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pembangunan sistem drainase perkotaan ditujukan untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan bebas genangan.
Hal ini dapat diupayakan kota melalui kegiatan optimalisasi, rehabilitasi, normalisasi atau pembangunan baru prasarana dan sarana drainase perkotaan dan hal itu menjadi sangat penting dikota Bandung jika tidak ingin kejadian banjir ini terulang lagi. Beragam rekayasa teknik, infrastruktur serta kebijakan kota melalui otoritas penguasanya bisa mempercepat kerja pembangunan drainase perkotaan dititik-titik (rawan) bencana banjir perkotaan.
Bahkan dalam level pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membuat Rencana Induk penanganan banjir jangka panjang selama 20 tahun melaluiper kembangan strategis drainase perkotaan Metropolitan Bandung yang dibuat tahun 2014.
Nyatanya, sejak tahun 2016 hingga saat ini, Bandung kerap menjadi langganan banjir. Beragam intervensi fisik-artistik melalui beragam skenario tidak mampu mereduksi banjir secara signifikan. Intervensi dan investasi tolair yang prestisius itu di Gedebage, coba diimplementasikan kembali di Pagarsih dengan gorong-gorong raksasanya.
Namun nyatanya tidak berdampak besar terhadap gelombang volume pengurangan air banjir, tidak linear dengan gelombang “like”di sosial media ketika Ridwan Kamil mengungahnya sebagai solusi yang smart dan kreatif. Banjir tetap terjadi bahkan semakin meluas tidak hanya dijalan tapi hingga kepemukiman dan pasar.
Kota memang perlu ditata baik, dipoles cantik dan ditampilkan dalam wujud estetika menawan, tetapi tidak melepaskan dan menihilkan hal-hal yang paling substansial bagi kehidupan perkotaan yang berkelanjutan.
Tol airgedebage, gorong-gorong pagarsih itu tidak berguna jika hanya dikerjakan secara reaksioner, parsial, sektoral dan tanpa political will yang berkelanjutan. Tapi tidak bisa juga dipungkiri, semua ini berguna hanya sebagai “status” dalam media sosial Ridwan Kamil sebagai representasi kekuasaan kota tapi tidak dalam status keseharian warga kotanya, dalam hal ini warga terdampak langsung maupun tidak langsung bencana banjir perkotaan ini. Banjir perkotaan ini menghasilkan eksternalitas negatif kota yang tidak murah jikadikonversikan dalam nominal.
Banjir perkotaan ini sebagai tanda alam bahwa lingkungan perkotaan telah mengalami degradasi yang akut. Diperlukan perencaaan, aksi berimbang terkait anggaran dan prioritas untuk membuat kota Bandung ini memiliki dayatahan lingkungan yang baik dan stabil untuk memberikan kehidupan berkelanjutan bagi warganya.
Salah satunya dengan adanya mitigasi bencana yang terencana-terimplementasi dalam regulasi dan tindakan dilengkapi dengan dukungan layanan upgrading lingkungan berkelanjutan dan terus menerus mengingat Bandung berada dalam garis patahan lembang yang memiliki resiko bencana lain selain bencana banjir ini.
