Kebijakan pendidikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto tengah menunjukkan progresivitas yang agresif. Berita mengenai percepatan pembukaan unit tambahan “Sekolah Rakyat” pada April 2026 menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin segera mencetak “kemenangan cepat” (quick wins) dalam sektor kesejahteraan sosial. Lokasi seperti PPSDMAP di Hambalang kini disulap menjadi kawah candradimuka bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Namun, di balik urgensi instruksi presiden ini, muncul pertanyaan krusial: Apakah kecepatan ini adalah bentuk efisiensi birokrasi, ataukah sebuah eksperimen berisiko terhadap standar kualitas pendidikan nasional?
Urgensi yang Melampaui Birokrasi
Keputusan untuk membuka sekolah dalam hitungan minggu (target April) dengan memanfaatkan fasilitas Kementerian Perhubungan dan gedung milik Kemensos menunjukkan pola kepemimpinan yang mengutamakan prinsip fungsional. Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, secara eksplisit menyatakan bahwa yang terpenting adalah ketersediaan ruang kelas, asrama, dan tempat makan.
Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan konsep “Agile Governance”. Pemerintah mencoba memotong kompas birokrasi yang biasanya memakan waktu bertahun-tahun untuk membangun gedung sekolah baru. Dengan memanfaatkan aset negara yang menganggur (underutilized assets), pemerintah melakukan optimalisasi sumber daya. Data menunjukkan bahwa luas PPSDMAP mencapai 11 hektare dengan kapasitas asrama yang mampu menampung ratusan siswa. Secara fisik, infrastruktur ini memang “aman” untuk digunakan dalam waktu singkat.
Namun, pendidikan bukan sekadar urusan dinding dan atap. Pendidikan adalah proses transfer nilai dan pengetahuan yang membutuhkan ekosistem yang stabil.
Teori Kapabilitas dan Jebakan Formalitas
Amartya Sen, dalam Human Capability Approach, menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya soal kekurangan pendapatan, tetapi keterbatasan kapabilitas untuk menjalani hidup yang berharga. Sekolah Rakyat untuk masyarakat prasejahtera idealnya menjadi jembatan untuk meningkatkan kapabilitas tersebut.
Namun, jika sekolah ini dibuka dengan tergesa-gesa tanpa kurikulum yang terintegrasi secara matang dengan standar nasional, kita khawatir terjadi “Jebakan Formalitas”. Sekolah Rakyat berisiko hanya menjadi tempat “penampungan” anak-anak miskin agar mereka memiliki status sekolah, namun tanpa jaminan kualitas output.
Data BPS menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang SD di Indonesia memang sudah tinggi (di atas 90%), namun tantangan sesungguhnya ada pada kualitas literasi dan numerasi yang masih rendah berdasarkan skor PISA. Jika Sekolah Rakyat ini hanya mengejar kuantitas siswa yang “masuk kelas” pada bulan April, tanpa kesiapan tenaga pendidik yang terspesialisasi untuk menangani anak-anak dari latar belakang trauma kemiskinan, maka kebijakan ini hanya akan menyentuh permukaan masalah.
Menimbang Infrastruktur Vs Suasana Akademik
Pernyataan dari KemenPU bahwa perbaikan plafon dan retakan bangunan bisa selesai dalam dua minggu memberikan optimisme dari sisi teknik sipil. Namun, dari sisi pedagogi berasrama (boarding school), tantangannya jauh lebih kompleks. Membuka sekolah asrama memerlukan sistem manajemen asrama, ketersediaan pengasuh (house parents), sanitasi yang memenuhi standar kesehatan kolektif, hingga keamanan lingkungan.
Data dari berbagai studi tentang boarding school menunjukkan bahwa lingkungan asrama yang tidak dikelola secara profesional justru berisiko menimbulkan masalah baru seperti perundungan (bullying) atau penurunan kesehatan mental siswa. Lokasi di Hambalang yang cukup terpencil memberikan tantangan aksesibilitas bagi tenaga pendidik berkualitas yang mungkin harus didatangkan dari kota besar.
Sinergi Antar-Lembaga: Sebuah Tes Keharmonisan
Keterlibatan Kemensos, Kemenhub, dan KemenPU dalam proyek ini adalah contoh nyata dari inter-agency collaboration. Ini adalah langkah positif untuk mendobrak ego sektoral. Penggunaan fasilitas diklat perhubungan untuk sekolah umum menunjukkan fleksibilitas penggunaan aset negara.
Meski demikian, keberlanjutan (sustainability) menjadi catatan besar. Sekolah Rakyat ini direncanakan menampung siswa SD dan SMP. Artinya, dibutuhkan komitmen anggaran jangka panjang, bukan hanya anggaran renovasi di awal. Apakah biaya operasional, gaji guru, dan biaya hidup siswa sudah terkunci di dalam APBN secara berkelanjutan? Jangan sampai setelah “perintah presiden” meredup, fasilitas ini kembali terbengkalai karena kekurangan biaya operasional.
Sekolah Rakyat: Inklusi atau Segregasi?
Ada risiko sosiologis yang perlu diantisipasi: Segregasi. Dengan melabeli lembaga ini sebagai “Sekolah Rakyat” khusus untuk masyarakat prasejahtera, pemerintah secara tidak langsung menciptakan dikotomi antara “sekolah orang miskin” dan “sekolah umum”.
Dalam sosiologi pendidikan, inklusi sosial terbaik terjadi ketika siswa dari berbagai latar belakang ekonomi berinteraksi di ruang yang sama. Jika Sekolah Rakyat ini eksklusif hanya untuk anak-anak prasejahtera, ada beban psikologis atau stigma yang mungkin menempel pada siswa. Pemerintah harus memastikan bahwa kurikulum dan aktivitas di Sekolah Rakyat ini memiliki standar yang setara, atau bahkan lebih unggul, daripada sekolah negeri reguler untuk menghapus stigma tersebut.
Penutup
Inisiatif Presiden Prabowo untuk mempercepat akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat adalah langkah berani yang patut diapresiasi secara politis. Di tengah darurat pendidikan bagi anak-anak marginal, langkah “darurat” memang terkadang diperlukan.
Namun, pemerintah harus berhati-hati agar tidak terjebak pada “pembangunan kosmetik”. Berikut adalah beberapa poin yang harus diperhatikan demi kesuksesan jangka panjang:
1. Standardisasi Pendidik: Segera rekrut guru-guru terbaik dengan insentif khusus untuk mengajar di lokasi ini. Kecepatan renovasi gedung harus dibarengi dengan kecepatan seleksi guru.
2. Kurikulum Transisi: Mengingat ini adalah “sekolah tambahan” yang dibuka di tengah tahun ajaran atau di luar siklus normal, diperlukan kurikulum transisi yang mampu menyetarakan kemampuan siswa yang mungkin sudah lama putus sekolah.
3. Audit Kualitas Berkala: Kemenristekdikti atau Kemendikdasmen harus dilibatkan secara penuh sebagai pengawas mutu, bukan hanya Kemensos sebagai pengelola bantuan sosial.
4. Kesejahteraan Mental: Menyediakan psikolog atau konselor di asrama adalah keharusan, mengingat profil siswa berasal dari keluarga prasejahtera yang rentan terhadap tekanan psikososial.
Akselerasi unit tambahan Sekolah Rakyat di bulan April ini akan menjadi pertaruhan kredibilitas pemerintah. Jika berhasil, Sekolah Rakyat bisa menjadi model baru pemanfaatan aset negara untuk keadilan sosial. Namun jika gagal dan hanya menjadi proyek buru-buru, ia hanya akan menambah daftar panjang bangunan megah milik negara yang kehilangan nyawa fungsionalnya. Pendidikan bukan sekadar tentang seberapa cepat kita membuka pintu kelas, tapi tentang masa depan apa yang akan dibawa oleh siswa saat mereka keluar dari pintu tersebut.
