Agama adalah elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Agama menjadi sebuah pegangan hidup dalam mencari kehidupan yang sesuai dengan norma-norma kehidupan. Dalam agama tentu ada aturan-aturan yang berlaku, baik tentang aturan yang diperbolehkan, atau atauran-aturan yang melarang kita untuk tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan aturan agama.
Di masyarakat ada berbagai macam aliran keagamaan. Di Indonesia aliran keagamaan atau sistem kepercayaan yang boleh dianut oleh masyarakat ada 6: yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik, Konghuchu. Salah satu dari ke-enam kepercayaan tersebut adalah representasi dari negara Indonesia, yaitu agama Islam.
Agama Islam menjadi representasi negara Indonesia, karena Indonesia adalah negara Islam terbesar di dunia. Mengalahkan negara-negara yang menjadi kiblat penyebaran Islam yakni Arab Saudi atau negara Timur Tengah lain yang menjadi tempat penyebaran Islam pertama.
Dalam sudut pandang masyarakat perkotaan, agama sering kali menjadi identitas suatu kelompok. Apabila seseorang tidak sesuai dengan kelompok tersebut maka seringkali kelompok yang tidak sesuai akan dikucilkan. Pengucilan yang dilakukan disebut diskriminasi agama.
Di Indonesia diskriminasi agama, ras, suku atau sejenisnya menjadi sebuah hal lumrah. Seperti pada kasus pilkada DKI 2017 atau pemilihan Presiden 2019 lalu. Agama sering kali menjadi batu lompatan politik untuk menyingkirkan lawan politik. Pada tahun 2017 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mendapat diskriminasi dengan isu keagamaan.
Agama yang kemudian dibalut politik kemudian dilempar oleh kelompok mayoritas ke kelompok minoritas maka yang terjadi adalah kelompok minoritas kalah. Pada saat itu Ahok melawan Anis Baswedan. Bagi masyarakat Jakarta kedua kelompok seakan merepresentasikan Agama. Anis Baswedan merepresentasikan wajah Islam sedangkan Ahok di anggap merepresentasikan non-Islam. Kemudian pada akhirnya Ahok kalah dan Anis Baswedan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Dari kasus tersebut agama seringkali dipakai sebagai tameng untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Diskriminasi agama oleh mayoritas terhadap minoritas seringkali terjadi di kota-kota besar. Masyarakat perkotaan menganggap bahwa kelompok minoritas menjadi sebuah ancaman bagi mereka.
Padahal sebagai masyarakat Indonesia kita harus menjadi satu. Meningkatkan solidaritas antar sesama. Melakukan kegiatan bersama-sama tanpa memandang agama, suku dan sebagaianya. Karena pada dasarnya negara Indonesia merdeka bukan karena satu golongan. Tapi mereka bersatu, baik dari kelompok Islam, Kristen, Hindu, Budha. Mereka bersatu menjadi sebuah masyarakat yang kuat dan berani yang kemudian bersama-sama melawan penjajah.
Mantan presiden negara Indonesia Abdurrahman Wahid atau yang sering di sapa Gus Dur pernah mengatakan “Marilah kita bangun bangsa dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah esensi tugas kesejarahan kita yang tidak boleh kita lupakan sama sekali”.
Tiga dimensi ajaran-ajaran Gus Dur tentang Pluralisme: Pertama, pluralisme di level pemikiran (plural in mind). Pada level pemikiran menurut GusDur, GusDur melihat pluralisme tercipta bukan hanya dalam bentuk tindakan manusia akan tetapi juga dalam bentuk pemikiran manusia. Maka, beberapa pemikiran Gusdur yang tertuang dalam berbagai tulisan banyak mengeksplorasi berbagai ide yang seringkali melampaui pendahulunya. Hal ini menjadikan alasan bahwasanya bentuk-bentuk konsep pemikiran GusDur tentang pluralisme sudah berada pada level tertinggi.
Kedua, pluralisme di level perilaku (plural in attitude). Pada level perilaku, Gusdur melibatkan diri dalam berbagai komunitas pro-demokrasi dan Hak Asasi Manusia serta komunitas lintas agama. GusDur menganggap bahwasanya menjadi manusia harus bersikap dewasa. Dalam artian, label agama ataupun ras dan lain-lain bukan menjadi patokan dalam bergaul. GusDur seringkali mendatangi tempat-tempat yang di anggap berbahaya seperti papua contohnya.
Ketika tokoh-tokoh lain menganggap papua adalah daerah yang rawan akan konflik dan menganggap berbahaya. Akan tetapi sikap GusDur membuktikan sendiri bahwa masyarakat papua sama halnya dengan masyarakat lain yang ada di Indonesia.
Ketiga,pluralisme di level tindakan (plural in action). Pada level tindakan bisa dilihat ketika Gusdur didapuk menjadi Presiden yang ke-4 di tahun 1999. Gus Dur yang di kemudian hari dijuluki bapak Pluralisme, gigih memperjuangkan hak-hak kaum minoritas, antara lain dengan mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 tahun 1967 tentang agama dan adat istiadat China.
Karena pada saat itu stigma buruk sudah melekat pada masyarakat tionghoa, sehingga masyarakat tionghoa yang tinggal di Indonesia sering kali diperlakukan tidak manusiawi. Dengan tindakan GusDur mencabut Inpres Nomor 14. Sebagai langkah awal mengembalikan hak-hak kaum keturunan China, yang berimbas kepada masyarakat minoritas lain. Karena berkat dicabutnya Inpres tersebut masyarakat tionghoa bebas merayakan tahun baru Imlek, dan menjalankan tradisitradisi mereka seperti Barongsai dan Liang-liong
Perkataan Gus Dur dan juga 3 dimensi ajaran-ajaran Gus Dur seharusnya membuat bangsa Indonesia bercermin diri, untuk saling mempersatukan masyaraktnya dalam kebinekaan. Membangun persatuan dan tidak mencederai persatuan dengan aksi-aksi rasisme atau intoleran.
Keberagamaan dalam sebuah perkotaan atau disebuah pedesaan pada dasarnya adalah sama, asas-asas kemanusiaan menjadi sebuah domain yang harus diajarkan oleh pemuka agama kepada jamaahnya. Akan tetapi cakupan keberagamaan disebuah perkotaan sangat luas. Ada banyak sekali ragam keagamaan yang ada di sebuah perkotaan. Terkadang mereka membentuk sebuah aliansi antar golongan mereka.
DAFTAR PUSTAKA
Yudi Setiadi. “Gagasan Pluralisme Gus Dur dan Cak Nur Untuk Menangkal Gagasan Radikalisme” dalam Jurnal ICIGIs (International Conference on Islam and Global Issues) Postgraduate Programme State Islmic University Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018.
