Tidak ada tindakan yang tegas dari Jokowi terkait razia buku tentang Marxisme dan tokoh PKI yang dilakukan oleh aparat dan ormas bersimbol keagamaan. Ketidaktegasan ini memunculkan pertanyaan, apakah pemerintah telah tersandera oleh hantu komunisme buatan para ultra konservatif?
Jokowi telah sepenuhnya takluk oleh perilaku ormas bercenteng moral dan oknum aparat. Bila hal ini terus dibiarkan, pemasungan demokrasi akan semakin terbuka lebar, karena mekanisme diskursus publik kita dikontrol oleh kekuatan yang tidak lagi mengindahkan nalar.
Razia dilandasi oleh motif mengantisipasi penyebaran paham komunisme. Razia buku Marxisme di Makassar dilakukan oleh Brigade Muslim Indonesia. Di Probolinggo, razia buku seputar DN Aidit dilakukan oleh Polsek Kraksaan dan diperiksa oleh MUI Probolinggo. Pada awal tahun 2019, razia terhadap buku sejenis juga dilakukan oleh aparat gabungan TNI, Polri dan Kejaksaan negeri di Padang.
Sebelumnya, pada 26 Desember 2018, razia buku yang sama dilakukan di Kediri oleh Kodim 0809 Kediri usai mendapat laporan dari warga. Tanpa memahami isi buku secara ilmiah, razia dilakukan dan dibiarkan menjadi isu liar.
Sejarawan Bonnie Triyana menilai aksi ini sebagai puncak gunung es dari wabah anti-intelektual. Airlangga Pribadi menilai aksi ini sebagai warisan orde baru yang membatasi pengetahuan masyarakat terkait sejarah negerinya sendiri. Ini adalah strategi untuk terus menghidupkan hantu orbais.
Ketika ketakutan masyarakat terhadap komunisme terus dipelihara, kelompok-kelompok di atas akan semakin relevan untuk menjadi the guardians Republik. Bisa juga, keputusan merazia buku muncul karena keterbelakangan pengetahuan yang dimiliki oknum tersebut.
Artinya, semenjak revolusi teknologi yang sedemikian massif ini muncul, pemikiran orang-orang ini masih stagnan, karena tidak terbiasa baca buku. Saya cenderung melihat bahwa kedua alasan di atas tidak dapat dipisahkan.
Antara keterbatasan pengetahuan dan keinginan untuk semakin relevan sama-sama saling mendukung. Sejatinya, siapapun adalah pelindung Republik dengan cara-caranya masing-masing. Namun, cara kelompok yang mengangkangi nalar tidak lain adalah dengan memprodusi ketakutan di balik kedok politisasi identitas.
Di pilpres 2019 kita sudah melihat bagaimana embel-embel nasionalis dan religius dimainkan oleh kekuatan oligarki untuk menegaskan posisinya. Apakah kampanye pilpres kemarin diisi oleh narasi gagasan?
Faktanya, narasi ketakutanlah yang dominan. Kelompok Prabowo mengampanyekan bahwa jika Jokowi menang kekuatan asing akan bangkit, sedangkan kelompok Jokowi menarasikan bahwa jika Prabowo menang khilafah akan tegak di Indonesia. Narasi yang berkutat tentang gagasan hanyalah turunan dari grand narasi ketakutan tersebut.
Saat beradu gagasan tentang ekonomi, wacana terjangan asing/aseng turut membuntuti dari belakang. Jadi, gagasan tidak pernah hadir sebagai gagasan. Gagasan terus dilatari oleh ketakutan.
Gagasan yang dilontarkan oleh Prabowo dimaknai sebagai ucapan seorang konservatif dan apapun yang dikatakan oleh Jokowi dimaknai sebagai kolaborator asing. Pertanyaannya, apakah ketakutan ini akan sirna dalam lima tahun ke depan? Sejatinya tidak! Narasi tentang komunisme tidak akan dibiarkan mati.
Sebab, hantu ini akan terus hidup dan dibiarkan bergentayangan dalam percakapan masyarakat Indonesia, mulai dari obrolan warung kopi, celotehan di medsos, talkshow di TV, hingga bahan ajar Profesor yang rasis.
Oknum yang melakukan razia buku adalah orang yang memiliki kepentingan untuk terus menjaga ketakutan akan komunisme. Apakah oknum tersebut merepresentasi sikap institusi atau kelompok besar di mana ia berasal? Bila ketakutan itu harus terus dijaga, apakah itu dilakukan hanya untuk melayani kepentingan ideologi dan bukan atas hitungan pragmatis politik lima tahunan?
Yang jelas, persatuan dalam bingkai NKRI perlu dibikin terancam dan sila pertama Pancasila harus selalu dibuat ternoda, agar posisi kelompok yang berkepentingan terus relevan. Lalu, partai-partai akan mencari aman dalam menyuarakan persoalan ini. Basis politik akan selalu dijaga agar elektabilitas ke depan tetap terpelihara.
Gen orbais yang ditanamkan selama 32 tahun telah berhasil menghipnotis masyarakat Indonesia, termasuk generasi kelahiran 1990-an dan 2000-an. Oleh karena itu, partai politik Indonesia akan enggan menyuarakan isu-isu sensitif seputar HAM, baik yang mengaku nasionalis atau yang berideologi agama.
Susahnya, doktrin nasionalisme kita sudah terlampau rasis. Nasionalis berarti antiasing dan di sisi lain mengagungkan posisi pribumi. Alhasil, nasionalisme kita menjadi kecanduan dengan kemurnian. Dalam diskursus keagamaan pun, muncul klaim mana yang benar dan mana yang salah.
Dalam struktur pemahaman seperti ini lah, kubu Jokowi maupun Prabowo mengagung-agungkan nasionalisme dengan tafsir masing-masing. Nasionalisme saja sudah rasis, apalagi nasionalis religius ya? Kita lupa bahwa nasionalisme adalah proyek bersama yang terus menjadi dan membentuk.
Maka bila diurut, komunisme adalah hantu yang berkelindan dalam sekian banyak diskurs. Dalam konteks nasionalisme kepribumian, ia berkaitan dengan aseng dan Cina. Dalam konteks agama, ia berkaitan dengan ide ateisme. Logika yang dibangun, bangkitnya komunisme membahayakan NKRI dan menjungkirbalikan kedudukan agama dalam kehidupan masyarakat. Kebencian ini secara historis terbangun sebelum awal kemerdekaan dalam sekian pertumpahan darah.
Kebencian tersebut mengakar sekaligus telah mendudukkan sekian banyak kelompok dalam dominasinya hingga sekarang. Orde Baru adalah pemenang paling besar yang membawa serta kelompok-kelompok pendukungnya. Memang, komunisme adalah ideologi yang mesti kita tolak, karena implementasinya mengarah pada pemerintahan yang totaliter. Namun ketika perang dingin selesai, komunisme runtuh, dan kapitalisme global mendominasi, apalagi alasan yang mungkin untuk mengatakan bahwa Komunisme perlu ditakuti?
Buku-buku tentang Marxisme dan Komunisme terus dipelajari, semata untuk memahami sejarah bangsa ini dan tidak berorientasi untuk menyebarkan ideologi terlarang tersebut. Tanpa memahami Marxisme dan terbuka pada sepak terjang pemimpin PKI kita tidak akan bisa memahami komunisme.
Pemahaman itu sejatinya berawal dari pemikiran yang mendukung ideologi tersebut, hingga yang mengkritisinya. Pancasila akan tegak berdiri bila ia selalu hadir dalam ruang dialektika dengan berbagai gagasan. Sekali Pancasila dipakai untuk tameng, ia akan selalu membeku menjadi tirani atau menggelembung dalam euforia yang hadir dalam berbagai bentuk.
Kalau sudah seperti ini, apa yang dikatakan Greta Thunberg, aktivis Lingkungan berumur 16 tahun, di forum internasional cocok untuk kita menyikapi masa depan demokrasi di Indonesia: “I don’t want your hope. I want you to panic!” Panik karena demokrasi sedang terancam oleh pemberangusan akses terhadap ilmu pengetahuan baik melalui pengekangan membaca buku kiri hingga menyebarkan gagasan tentangnya.
Parahnya, gerakan razia buku kerap membawa motif menyelamatkan NKRI dan Agama. Di pilpres 2019, kita sudah bergantung dengan motif ini. Akankah motif ini tetap membuat kita diam ketika para perazia buku membawa-bawa klaimnya?
