Beberapa waktu lalu, dunia sepak bola Indonesia berduka. Kekalahan Tim Nasional atas Malaysia di ajang Kualifikasi Piala Dunia 2022 yang disusul arogansi sebagian suporter di luar dan di dalam stadion membuat nama Indonesia benar-benar tercoreng.
Belum juga luka dan derita itu usai, kali ini giliran dunia bulutangkis yang diterpa kemalangan. PB Djarum memutuskan pamit dari pembinaan atlet muda bulutangkis.
Keputusan PB Djarum menyusul tidak adanya kata sepakat dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI menganggap PB Djarum selama ini telah melakukan eksploitasi kepada anak dengan menjadikan mereka sebagai sarana promosi. KPAI beralasan bahwa nama audisi serta kaos yang digunakan dalam audisi, identik dengan brand produk Djarum.
Dulu, ketika awal kasus ini mulai ramai, KPAI mengatakan jika mereka tidak melarang agenda pembibitan yang dilakukan oleh PB Djarum. Kala itu, Sitty Hikmawaty selaku komisioner KPAI memandang seleksi beasiswa bulutangkis Djarum Foundation sebagai bentuk eksploitasi anak. Sitty mengkritik cara PB Djarum yang memasang logo di seragam yang dikenakan dan di beberapa atribut penunjang.
Sebenarnya, PB Djarum sudah menerima tuntutan awal KPAI untuk tidak menggunakan embel-embel kata Djarum dalam pelaksanaan audisi. Namun, belakangan KPAI tidak puas dengan hal itu dan menuntut agar tidak ada keterlibatan Djarum sama sekali dalam audisi tersebut. Di sinilah pada akhirnya PB Djarum memutuskan untuk pamit.
Bentuk Arogansi
Jika saya ditanya, apa peran KPAI dalam hal pembinaan, pelatihan dan pendidikan anak di Indonesia, saya tidak memiliki jawaban untuk disampaikan. Pasalnya, selama ini, KPAI yang lebih akrab dengan Kak Seto-nya lebih sering hadir dalam permasalahan-permasalahan klise seperti kasus kekerasan anak, pelecehan anak dan sejenisnya. Kehadiran mereka pun ibarat polisi India yang selalu datang di akhir kisah.
Oleh sebab itu pula saya kesal dengan sikap arogansi KPAI kali ini. Alasan ekploitasi anak dalam audisi PB Djarum adalah alasan yang delusional dan tidak masuk akal. Meminjam kata Susi Susanti, ia amat keberatan sekali dengan dipermasalahkannya audisi PB Djarum.
Menurutnya, pemerintah selama ini memang sudah perhatian dengan bulutangkis, tapi tidak pada pembinaan atletnya. Ibarat kata, pemerintah mau peduli dengan olahraga jika sedang ada kompetisi, ketika mau ada pertandingan, ada olimpiade dan semacamnya. Namun, untuk pembinaan dan pembibitan, sejauh ini tidak ada upaya.
Kegelisahan Susi Susanti itu tentu bukan tanpa alasan. Faktanya, selama ini memang bulutangkis menjadi salah satu cabang olahraga andalan Indonesia dalam berbagai ajang kompetisi. Semua itu tidak lepas dari PB Djarum.
Sebab, selama ini hanya PB Djarum yang secara serius melakukan pembinaan dengan skala besar serta mampu menjangkau pemain-pemain muda yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Sudah banyak atlet bulutangkis yang mengharumkan nama Bangsa Indonesia yang terlahir dari pembinaan PB Djarum.
Namun, saat ini, sesuatu yang sudah berjalan dengan baik serta memberikan hasil nyata itu, justru dirusak oleh arogansi KPAI sebagai pihak yang sesungguhnya tidak pernah ada andil sama sekali dalam pembinaan para atlet khususnya dalam hal ini atlet bulutangkis.
Solusi Absurd KPAI
Sebenarnya KPAI memberikan solusi terhadap pembinaan para atlet tanpa melibatkan PB Djarum atau pun produk rokok lainnya. KPAI mendorong agar BUMN terlibat dalam hal pembinaan serta pembibitan atlet nasional. Solusi itu saya baca sebagai sebuah solusi absurd dan sama tidak masuk akalnya dengan alasan eksploitasi anak yang mereka gunakan.
Entah darimana datangnya bisikan solusi yang ditawarkan oleh KPAI tersebut. Sebuah solusi yang membuat saya semakin kesal. Sebenarnya KPAI ini siapa? Apakah KPAI tidak paham bahwa dalam melakukan pembinaan serta pembibitan atlet membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Selama ini PB Djarum tidak hanya melakukan seleksi dan audisi, tapi juga melakukan pembinaan jangka panjang. Apa mungkin BUMN mampu meggantikan peran PB Djarum, sedang yang kita tahu saat ini banyak BUMN yang sedang carut-marut keuangannya?
Berkaca pada sepakbola Indonesia. Dahulu, sejak tahun 2005, Djarum menjadi sponsor utama dalam perjalanan liga Indonesia selama enam tahun kompetisi. Era Djarum kemudian berakhir pada tahun 2011/2012 setelah terbit PP 109/2012 tentang Pengendalian Produk Tembakau.
Djarum hengkang sebab aturan itu menyebut bahwa sponsor rokok tidak boleh memasang atau menampilkan produk pada acara yang disponsori. Barangkali aturan ini juga yang disebut Kak Seto bahwa PB Djarum telah melanggar regulasi dalam auidisi bulutangkisnya.
Tak lama berselang, perginya Djarum dari sponsor diikuti degan konflik dalam tubuh PSSI. Saat itu, terjadi konflik antara PSSI dan operator liga, PT Liga Indonesia. PSSI lebih mengakui Liga Primer Indonesia sebagai kompetisi resmi. Alhasil, sampai 2015 sepakbola Indonesia terpecah oleh dualisme serta finansial yang serba tidak pasti.
Apakah mungkin KPAI tidak pernah berkaca dari sejarah itu? Saya rasa memang tidak. Sebab memang bukan ranah KPAI untuk ikut campur dalam hal olahraga. Oleh sebab itu pula, ketika KPAI menjadikan alasan eksploitasi anak untuk mengebiri pembinaan bulutangkis yang dilakukan PB Djarum, semua itu hanya ketidaktahuan serta kebodohan KPAI dalam memahami tugas pokok dan fungsinya sendiri.
Apa mungkin KPAI sudah tidak ada kerjaan lain sehingga ikut campur hingga urusan olahraga? Semoga KPAI puas dengan keberhasilannya dalam memutus mimpi anak-anak yang ingin menjadi atlet bulutangkis nasional melalui PB Djarum.
Yogya, 2019
