Setelah gagasan membuka Fakultas Media Sosial, Jurusan Meme, atau Fakultas Ekonomi Digital, Jurusan Toko Online, kini Presiden kembali dengan gagasan baru yang tak kalah “visioner”. Presiden Joko Widodo mengusulkan adanya Fakultas Kelapa Sawit.
Produsen minyak sawit seperti Wilmar dan Oreo sebagai pelanggannya, tentu terhibur di tengah kampanye Greenpeace yang membeberkan bukti-bukti lapangan bahwa perusahaan yang berbasis di Singapura ini merusak lingkungan, meski konon produknya bersertifikat RSPO.
Ini juga dukungan moral yang tak kecil bagi bank-bank internasional yang mengucurkan kredit ke perusahaan kelapa sawit seperti ANZ (Australia), HSBC (Inggris), Citi Group (Amerika), atau Maybank (Malaysia).
Moratorium (jeda) ekspansi lahan baru bagi kelapa sawit yang diputuskan Presiden Jokowi selama tiga tahun, jelas tidak ada apa-apanya bagi perusahaan multinasional dan lembaga-lembaga keuangannya karena mereka telah melihat dukungan politik dan moral yang lebih substansial dan jangka panjang di balik gagasan presiden ini atas keberlangsungan investasi mereka.
Membuat fakultas berarti memasukkan ekonomi sawit (monokultur) ke dalam sistem pendidikan nasional. Bagi Jokowi, Politeknik Kelapa Sawit atau IPB saja tak cukup, meski sebagian guru besarnya telah mengabdi kepada industri ini dengan berbagai dalih ilmiah, mulai dari kelapa sawit adalah tanaman hutan hingga perusahaan sawit lah yang sebenarnya melakukan penghutanan kembali (reforestasi).
Dalam nalar ekonomi Jokowi, pendidikan harus melayani tren (yang muncul bersama ekspansi modal). Maka Fakultas Ekonomi itu kuno dan usang. Harus menjadi Fakuktas Ekonomi Digital dan Jurusan Toko Online. Sebab di sanalah para pemodal atau venture capital sedang membiakkan uangnya. Uang itu harus didukung dengan suplai tenaga kerja yang dicetak dari kampus-kampus.
Bukankah salah satu unicorn Indonesia adalah Tokopedia? Apa salahnya perguruan tinggi diarahkan ke sana? Kalau perlu Akademi Perhubungan Darat diganti menjadi Akademi Transpotasi Berbasis Aplikasi, Jurusan Ojek Online. Karena GoJek adalah unicorn Indonesia yang mendunia.
Fakuktas Komunikasi di Unpad atau Desain Komunikasi Visual di ITB juga sudah usang. Lebih baik Fakuktas Media Sosial, Jurusan Meme. Atau mungkin Jurusan Vlog, Jurusan Gimmick, atau —ini dia— Jurusan Pidato Berbasis Film-Film Box Office.
Dalam dunia fotografi atau videografi, nalar pendidikan seperti Presiden Jokowi ini tidak mementingkan dasar-dasar pemahaman atau pakem-pakem kunci seperti komposisi, dimensi, framming, sequence, atau angle. Tapi kurikulumnya berbasis tren, seperti “bagaimana teknik foto selfie agar bokeh” atau “durasi ideal untuk video berformat display potrait di Instagram TV”
Semua yang diajarkan langsung tak relevan begitu tren dan teknologi berkembang. Semua lulusannya mendadak gegar karena tak memiliki fundamental yang cukup untuk mengembangkan kemampuannya sendiri secara deduktif guna merespon perkembangan zaman.
Orang-orang berpikiran seperti ini lupa bahwa Zukerberg tidak lahir dari Fakultas Medsos, Jurusan Facebook di Harvard. Jack Ma tidak lahir dari Fakultas Ekonomi Digital Jurusan Toko Onine di Peking University. Bahkan tak satupun pendiri empat unicorn Indonesia itu lulusan Fakultas Ekonomi Digital seperti yang dibayangkan presiden.
Bahkan Jokowi sendiri menjadi Walikota, Gubernur, dan Presiden, bukan lulusan Fakultas Politisi dan Pejabat, Jurusan Nawacita atau Jurusan Revolusi Mental.
Menjadi spesifik tentu penting di dunia yang semakin kompleks. Tapi apakah akan tetap relevan dalam perkembangan yang cepat, itu yang lebih utama. Mengapa kita tidak membuka Fakultas Pedagang Kaki Lima, Jurusan Milo Kepal atau Donat Mi? Sebab kita tahu, spesifikasi atau spesialisisasi yang hanya berbasis tren, akan rentan kehilangan relevansi ketika tren lain datang.
Ini belum membicarakan nalar keberpihakan. Mengapa gagasannya fakultas monokuktur (tanaman tunggal skala besar) seperti sawit atau kopi? Mengapa tidak fakuktas multikultur yang lebih relevan dengan akar sosial dan lingkungan para petani kita?
Tak ada jawaban lain kecuali memang orientasinya melayani perkebunan modal besar. Fakuktas Tumpang Sari, Jurusan Mina Padi tak ccok untuk kreditur-kreditur besar seperti HSBC atau Maybank.
Sinar Mas atau Raja Garuda Mas tak akan tertarik memberikan dana CSR kepada kampus yang membuka Fakultas Ekonomi Analog, Jurusan Madu Hutan. Karena madu butuh ekosistem lebah, dan lebah membutuhkan beberapa jenis tanaman yang juga bisa diambil buahnya seperti durian.
Hutan-hutan di Baduy adalah contoh penghasil madu dan durian yang konsisten berpasangan. Itulah multikultur. Dan itulah kekuatan ekonomi nusantara.
Tapi politisi seperti Jokowi tak perlu khawatir diserang lawan-lawan politiknya untuk perkara-perkara seperti ini. Apalagi Jokowi tak sendiri. Partai anggota koalisi seperti PSI juga memiliki nalar ekonomi yang sama.
Sepanjang tak meributkan “Perda Syariah” atau “mengkriminalisasi ulama”, lawan-lawan politik –yang menjadi oposisi saja gagal– ini, tak akan hirau dengan hal-hal seperti ini. Kriminalisasi umat seperti Budi Pego yang menolak tambang emas di Banyuwangi atau Pak Azis di Kendal yang menolak pabrik semen, bukan konsumsi lawan politik Jokowi. Tapi sepotong bendera, baru jadi persoalan.
Jadi hingga lima tahun berikutnya –jika terpilih lagi– gagasan “revolusi pendidikan” akan terus muncul bahkan mungkin direalisasikan.
Ide berikutnya barangkali perlunya membuka Akademi Militer, Polisi, Perkebunan, dan Pertambangan, Jurusan Centeng Sawit dan Batubara. Saya yakin, lawan-lawan politiknya yang juga sesama oligarki akan menyambut gembira dan segera melupakan kekalahan mereka.
