Ada pepatah yang mengatakan bahwa untuk membangun suatu bangsa, maka faktor yang paling penting adalah membangun manusianya. Hal ini tentu sangat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Amanat dari UU tersebut adalah perlunya upaya untuk membangun Sumberdaya Manusia (SDM) yang handal dan cakap dalam berbagai aspek dan bidang keilmuan yang dibutuhkan oleh negara dan kebutuhan manusia pada umumnya. Oleh karena itu pendidikan adalah kunci utama guna mewujudkan lahirnya manusia-manusia yang menguasai berbagai bidang keilmuan dalam rangka memecahkan segala persoalan dan hajat hidup orang banyak.
Arah pendidikan di Indonesia selalu menjadi hal yang menarik, sebab setiap program dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selalu menuai pro dan kontra. Belum lagi saat ini kita dihadapkan pada kondisi zaman yang sangat cepat berubah. Hal ini menuntut produk pendidikan juga menyesuaikan dengan kondisi zaman dan kebutuhan manusia hari ini. Mau tidak mau, suka tidak suka kita dihadapkan pada kondisi yang tidak mudah.
Dahulu di periode kepemimpinan Pak SBY fokus pada pendidikan wajib belajar 9 tahun. Kemudian pada era kepemimpinan Pak Jokowi melalui nawacitanya mengupayakan wajib belajar 12 tahun. Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Kemendikbud sesuai dengan tugas dan wewenangnya bertujuan melaksanakan PIP dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun. Tujuannya untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kernungkinan putus sekolah (drop out) karena masalah ekonomi.
Nyatanya dunia pendidikan memang bukan perkara yang mudah. Selain masalah perekonomian yang membuat anak usia sekolah tidak bersekolah juga masalah infrastruktur pendidikan yang tidak kalah pentingnya.
Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Hamid Muhammad, dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Kemendikbud membangun ruang kelas mencapai 50 ribuan. Bahkan kalau ditambah dengan APBD bisa sekitar 60 sampai 70an ribu. Jadi sebenarnya apa yang sudah lakukan ini memang sudah sangat optimal, cuma memang masih ada sebagian yang harus diselesaikan, kira-kira sekitar 10 persen dari jumlah sekolah-sekolah yang rusak.
Setelah program pendidikan wajib belajar 12 tahun, permasalahannya tidak berhenti di situ saja. Masih banyak persoalan lainnya. Metode pendidikan yang diajarkan pun perlu ditinjau ulang, apakah sesuai dengan kondisi zaman yang sangat cepat berubah ini? Bagaimana dengan tantangan dan kebutuhan pendidikan di era digital ini? Masih banyak pekerjaan rumah tangga di dunia pendidikan yang harus dibenahi dan dilanjutkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy.
Persoalannya bukan hanya pada soal teknis apa yang dibutuhkan dunia pendidikan untuk menjawab kemajuan zaman semata, namun juga perlu pendidikan karakter sebagai gawang dari berbagai arus informasi dan komunikasi yang sangat mudah diakses.
Persoalannya memang cukup rumit. Namun bertahap tantangan dunia pendidikan yang sangat cepat berubah itu dapat direspon dengan baik oleh Mendikbud Muhadjir Effendy melalui Program Digitalisasi Sekolah.
Program digitalisasi Sekolah merupakan terobosan yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membantu proses belajar. Dalam tahapan pertama pada 2019, Kemendikbud akan memberikan bantuan saran belajar berupa gawai tablet untuk 36.281 sekolah dan 1.753.445 siswa di seluruh Indonesia. Dalam dua tahun akhir, menurut Mendikbud, Kemenndikbud sudah mematangkan konten platform untuk Digitalisasi Sekolah.
Meskipun zaman sangat cepat berubah diikuti dengan kemajuan teknologi dan informasi. Terdapat satu hal fundamental yang tidak bisa digantikan oleh mesin digital, yaitu karakter. Karakter cinta tanah air, cinta lingkungan, hidup bersih, gotong-royong tak dapat digantikan mesin/digital. Dalam hal ini fungsi guru sangat penting untuk menampilkan keteladanan mulia serta budi pekerti yang luhur. Jika tidak, siswa akan menjadi manusia robot, yang memiliki kecerdasan, namun tidak memiliki hati nurani dan akal budi.
Bahkan sebenarnya banyak sekali pekerjaan manusia yang sudah terdisrupsi oleh kemajuan teknologi. Manusia seolah-olah tidak dituntut untuk menguasai banyak hal karena memang sudah terbantu teknologi. Hal yang menjadi penting dan mendesak untuk pendidikan di era disrupsi adalah pendidikan karakter.
Tentunya dibutuhkan para pemikir dan pemangku kebijakan pendidikan yang berani melakukan perubahan secara fundamental. Bukan perubahan di wilayah permukaan kulit dan teknis semata. Terpisahnya secara ekstrem antara IPTEK di satu sisi dan sosial-humaniora di sisi lain, akan berakibat pada rusaknya karakter generasi bangsa. Pendidikan tidak disesuaikan dengan permintaan pasar. Pendidikan berbeda dengan bisnis, oleh karena itu pendidikan harus beorientasi pada pembangunan karakter yang sesuai dengan minat dan bakat siswa.
Tagline Jokowi-Ma’ruf “SDM unggul Indonesia maju” tidak bisa lepas dari pendidikan. Jangan sampai pendidikan hanya difokuskan untuk membangun manusia-manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi keterampilan kerja, namun lemah dalam karakter dan minus nilai-nilai kebijaksanaan. ya, masih banyak PR yang harus diselesaikan dan dilanjutkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy.
