Saya mengenal Hizbut Tahrir sekitar 28 tahun yang lalu, ketika publik belum mengenalnya. Di masa itu Hizbut Tahrir memang belum memperkenalkan diri secara formal. Ia masih berwujud gerakan bawah tanah, yang mencoba merekrut kader dari kaum muda di kampus-kampus.
Ismail Yusanto, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), kebetulan adalah alumni UGM—tempat saya kuliah. Ia juga mantan aktivis lembaga dakwah kampus di UGM, yang bernama Jamaah Shalahuddin UGM. Selama kuliah dulu, Ismail rajin membuat acara kumpul-kumpul aktivis sejenis, yang kelak dinamai Forum Silaturrahim Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK).
Setelah lulus Ismail tetap merawat eksistensinya dengan kegiatan FSLDK yang menjadi acara rutin 2 tahunan di tingkat nasional. Ia mewujudkannya melalui forum mantan, yang selalu hadir di setiap acara itu. Tidak hanya hadir, Ismail bersama para mantan tadi mengarahkan isi forum itu.
Entah kapan Ismail berkenalan dengan Hizbut Tahrir. Yang jelas, pada masa itu ia sendiri membantah bahwa dirinya adalah kader Hizbut Tahrir. Ia menyodorkan gagasan, yang ia tuangkan dalam bentuk Khittah dan Mafahim FSLDK, yang isinya adalah arahan tentang bagaimana sebuah lembaga dakwah kampus harus bertindak. Ini adalah fondasi ideologis dan teknisnya.
Sebagian orang mendeteksi gagasan itu sebagai produk Hizbut Tahrir, tapi Ismail membantahnya. Yang mendeteksinya sebagai gagasan Hizbut Tahrir melakukan penolakan. Kemudian memicu perdebatan yang cukup keras.
Pihak lawan yang menolak gagasan Hizbut Tahrir yang dibawa Ismail juga bukan tanpa sponsor. Mereka berasal dari kelompok Tarbiyah, yang berideologi Ikhwanul Muslimin, kelompok politik dari Mesir. Hizbut Tahrir sendiri lahir di Yerusalem, tapi tumbuh dan berkembang di masa awalnya di Yordania. Kelompok Tarbiyah ini kemudian berkembang, lalu mendirikan partai politik, namanya Partai Keadilan, yang kelak berubah jadi Partai Keadilan Sejahtera. Senior yang membawa saya ke FSLDK di IKIP Malang tahun 1989 adalah Sukamta, kini jadi anggota DPR asal PKS.
Pertarungan di FSLDK pada tahun-tahun selanjutnya adalah pertarungan antara Hizbut Tahrir dan Ikhwanul Muslimin. Ismail dan kelompoknya terus melakukan manuver agar Khittah dan Mafahim yang dia usulkan diterima secara formal sebagai basis ideologi di berbagai lembaga dakwah kampus. Dengan cara itu ia bisa memasok bahan-bahan kajian yang akan disebarkan di berbagai kampus. Sementara pihak Ikhwanul Muslimin mencoba bertahan.
Sebagai aktivis di lembaga yang waktu itu dibina secara kuat oleh kelompok Ikhwanul Muslimin, saya berada dalam posisi bertahan itu. Perdebatan face to face antara saya dan Ismail pernah terjadi di kampus Ikopin Jaginangor, tahun 1991.
Saya menjauh dari acara FSLDK menjelang kelulusan saya. Forum terakhir yang saya hadiri diselenggarakan di Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, tahun 1992. Setelah itu saya sibuk mengerjakan skripsi, lulus, dan bekerja. Kabar yang kemudian saya dengar, kegiatan itu yang diselenggarakan di Malang pada tahun 1998 dan dibajak oleh Fahri Hamzah untuk mendeklarasikan KAMMI. Saya waktu itu sedang kuliah di Jepang.
Beberapa tahun kemudian saya agak kaget ketika menemukan bahwa Hizbut Tahrir sudah menjadi organisasi formal, dengan Ismail Yusanto sebagai juru bicara. Sahabat karib Ismail, Gatot Saptono, yang sekarang dikenal sebagai Muhammad Al-Khatath menjadi pengurus MUI. Hizbut Tahrir tak lagi diam-diam menyebar gagasan tentang kewajiban mendirikan khilafah, tapi sudah bersuara terang-terangan. Unjuk rasa mahasiswa dengan berani menyatakan kesesatan demokrasi yang sekarang kita praktikkan, dan keinginan mendirikan khilafah. Hizbut Tahrir bahkan menyelenggarakan acara Muktamar Khilafah, yang konyolnya pernah disiarkan oleh TVRI.
Ikhwanul Muslimin melalui PKS justru tidak vulgar. Sebagaimana Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin juga punya keinginan untuk mendirikan khilafah. Tapi kita jarang mendengar aktivis PKS memgumandangkan gagasan itu secara vulgar.
Hizbut Tahrir bergerak cukup bebas. Kader-kadernya tersebar di berbagai tempat, juga instansi pemerintah. Ada yang dulu direkrut sejak mahasiswa. Ada pula yang bergabung setelah bekerja. Felix Siauw, dai kader Hizbut Tahrir mendapat panggung di TV nasional. Ini terus berlangsung, tanpa ada yang mengusiknya. Baru pada masa pemerintahan Jokowi keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia diberangus, melalui Perppu Ormas yang kemudian diresmikan jadi Undang-Undang.
Dengan dibubarkannya HTI secara formal, Ismail dan kawan-kawannya harus bergerak di jalur informal, seperti dulu di masa dekade 1990-an. Salah satu target gerakannya adalah menumbangkan pemerintahan Jokowi, yang telah memberangusnya.
Karena itu, Ismail dan para aktivis Hizbut Tahrir aktif mendukung gerakan ganti presiden yang disponsori oleh PKS. Salah satu indikasinya adalah video yang berisi pernyataan dukungan oleh Mardani Ali Sera, bersama Ismail Yusanto, mengumandangkan slogan ganti presiden, yang diakhiri dengan teriakan “ganti sistem” oleh Ismail Yusanto.
Menarik untuk diperhatikan bahwa kedua kelompok yang dulu bersaing itu kini bersatu. Tidak usah heran, karena begitulah karakter gerakan politik. Tidak ada yang abadi bagi mereka selain kepentingan. Dalam hal ini kepentingan mereka sama, yaitu mengalahkan Jokowi. Bagi HTI, kalau Jokowi kalah, mereka punya peluang untuk hidup lagi sebagai organisasi formal. Bagi PKS, mereka butuh tema kampanye, setelah tema “bebas korupsi” yang dulu menjadi tema sentral mereka tidak lagi laku, karena makin banyak politikus PKS yang terjerat korupsi.
Hizbut Tahrir tidak akan berhenti bergerilya untuk tetap hidup. Mereka sangat terlatih bergerilya di jalur informal. Karena itu pemerintah sebaiknya tidak puas dengan membubarkannya saja, tapi harus terus memantau gerakan para aktivisnya di jalur informal.
