Presiden Joko Widodo – Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah mengumumkan formasi Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019 lalu. Beberapa wajah baru muncul dengan sensasi publik, yang bersanding dengan beberapa menteri dari formasi kabinet sebelumnya. Erick Thohir (Menteri BUMN) dan Nadiem Makarim (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) banyak diperbincangkan di media sosial, dengan gebrakan serta track-record keduanya.
Sementara itu, beberapa nama menteri dari Kabinet Indonesia Kerja masih dipertahankan oleh Presiden Jokowi untuk melanjutkan pengabdian. Di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Menteri Sekretaris Negara Praktikno. Selain itu, Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, Bambang Brodjonegoro, Yasonna Laoly dan Tjahjo Kumolo mendapat amanah menteri di posisi yang berbeda dari formasi kabinet sebelumnya.
Dari formasi Kabinet Indonesia Maju, kita bisa melihat bagaimana pola diplomasi internasional yang akan menjadi strategi pemerintahan Jokowi. Pada Kabinet Indonesia Maju, Presiden Jokowi masih mempertahankan Retno L. Marsudi sebagai menteri Luar Negeri. Dari konteks ini, Jokowi tetap mempercayakan strategi diplomasi internasional kepada sosok Retno L Marsudi, yang dalam lima tahun terakhir telah membuat banyak terobosan.
Perdamaian Israel-Palestina
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia bekerja keras untuk mengeksekusi strategi-strategi diplomasi internasional. Di antara yang paling menonjol adalah upaya mendamaikan pelbagai kelompok di Afghanistan. Pemerintah Indonesia mengajak Nahdlatul Ulama dan beberapa ormas Islam untuk turut serta menjadi mediator perdamaian di Afghanistan. Bahkan, beberapa ulama Afghanistan juga berkunjung ke Universitas Gadjah Mada (UGM) dan beberapa lembaga untuk belajar tentang Pancasila, konsep agama-negara dan toleransi.
Selain diplomasi perdamaian di Afghanistan, sengkarut problem kemanusiaan dan konflik Timur Tengah juga menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Jokowi berusaha membangun diplomasi perdamaian untuk sengketa Israel-Palestina, yang menjadi segmen penting dari konflik-konflik Timur Tengah. Namun, karena pertimbangan politik domestik, Jokowi terlihat tersandera untuk lebih menerima narasi dukungan Palestina. Padahal, untuk mencipta peluang perdamaian antara Israel-Palestina, Indonesia haruslah diterima di antara kedua negara.
Ketika Australia berencana memindahkan Kedutaan Besar di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem, Jokowi bereaksi menolak. Pada 16 Oktober 2018 lalu, Perdana Menteri Scott Morisson mengungkapkan argumentasi dari rencana Australia memindahkan kedutaan besarnya di negeri Israel. Morisson mengungkapkan pentingnya solusi dua negara (two-state solution), akan tetapi perlu mencoba alternatif lain jika solusi itu mandek tidak berjalan sesuai skema.
Mengenai rencana pemindahan kedutaan besar Australia di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem, Presiden Jokowi melayangkan protes kepada PM Australia. Menteri Luar Retno Marsudi menginformasikan keberatan Jokowi atas rencana Australia.
Untuk inisiasi perdamaian Israel-Palestina, Presiden Jokowi menegaskan bahwa strategi ‘two-state solution’ merupakan kuncinya. Hal ini disampaikan Jokowi dalam KTT ke-6 ASEAN-AS di Suntec Convention Centre, Singapore (15/11/2018). Strategi solusi dua negara ini menjadi tawaran pemerintah Indonesia untuk penyelesaian konflik antara Israel-Palestina.
“Untuk mencapai perdamaian yang berkeadilan dan abadi hanya ada satu jalan, yaitu perdamaian berdasarkan two-state solution,” ungkap Presiden Jokowi (Republika, 15 November 2018). Dalam konferensi ini, Jokowi mendorong pemimpin-pemimpin dunia internasional untuk memberikan perhatian ekstra bagi isu perdamaian Israel-Palestina dengan memperhatikan asas keadilan serta perdamaian abadi, yang berlandaskan solusi dua negara.
Jokowi juga mengecam serangan tentara Israel yang membombardir kawasan Palestina. Serangan Israel pada 27 Oktober 2018 juga turut merusak Rumah Sakit Indonesia yang dibangun di Gaza, Palestina. Rumah Sakit yang dibangun pemerintah Indonesia di Bayt Lahiya, bagian utara Gaza, merupakan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina, serta bagian dari dukungan diplomasi perdamaian antar kedua negara.
Merespons kebijakan Presiden Trump yang mendukung Israel sebagai ibu kota Israel, Presiden Joko Widodo menganggap menuver politik presiden AS akan mengguncang stabilitas dunia. Jokowi menggelar konferensi pers dengan menyeru agar PBB dan OKI membahas keputusan Presiden Donald Trump, yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel yang dianggap melanggar resolusi PBB.
Kedaulatan Palestina
Indonesia telah melangkah jauh untuk membangun strategi damai Israel-Palestina. Namun, perlu langkah-langkah strategis agar diplomasi perdamaian Indonesia membuahkan hasil yang nyata. Konflik Israel-Palestina melibatkan kekuatan politik dan lingkaran kepentingan yang melibatkan banyak negara, yang dipilin sejarah panjang selama ratusan tahun. Proses perdamaian yang tidak mudah, namun harus terus diupayakan. Indonesia sebenarnya berpeluang sebagai juru damai, dengan strategi formal dan kultural.
Pada 20 Maret 2016 lalu, Indonesia telah membuka kantor Konsulat Kehormatan untuk Palestina di Ramallah. Namun, inagurasi pembukaan kantor Konsulat Kehormatan ini diselenggarakan di Amman, Yordania. Sejatinya Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi akan meresmikan kantor Konsulat Kehormatan di Ramallah, namun Pemeritah Israel tidak mengizinkan Menlu masuk ke perbatasan Israel dan kota Ramallah.
Pemerintah Indonesia menunjuk Maha Abu Shusha sebagai Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina. Penunjukan Maha Abu Shusha bukan tanpa tujuan. Selama ini, publik internasional mengenal Maha Abu Shusha sebagai pengusaha, pemikir, aktifis perempuan dan aktor diplomasi perdamaian Israel-Palestina. Ia menjabat sebagai Vice President Palestinian Shippers Council, menjadi pemimpin Palestinian Businesswowan Forum, serta beberapa lembaga ekonomi dan sosial level internasional.
Menurut Retno L Marsudi, hubungan kerjasama antara Indonesia-Palestina di bidang ekonomi mengalami peningkatan. Sejak 2013 hingga 2015, terjadi tren peningkatan perdagangan Israel-Palestina sebesar 300 persen. Peningkatan kerjasama di bidang ekonomi inilah yang di antaranya menjadi tanggung jawab Maha Abu Susha. Selain itu, perlindungan warga Indonesia di Palestina juga menjadi wilayah kerja dari Konsul Kerhormatan.
Indonesia sudah menjalin hubungan baik dengan Palestina, namun perlu membangun relasi diplomatik yang lebih kuat dengan Israel apabila ingin serius menjadi juru damai di antara dua negara yang berkonflik. Pada akhir Maret 2016, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Namun, upaya untuk membangun relasi diplomatik ini bertepuk sebelah tangan. Pemerintah Indonesia masih ‘tersandera’ dengan politik domestik untuk menjalin relasi dilomatik yang formal dan stabil dengan Israel maupun Palestina.
Pemerintah Indonesia dapat memaksimalkan peluang multitrack diplomacy, dengan modal kultural dan jaringan organisasi Islam semisal Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Presiden Joko Widodo perlu lebih berani dan progresif dalam diplomasi perdamaian Israel-Palestina.
Bacaan terkait
Yerusalem dan Ilusi Ibu Kota Suatu Negara
Trump yang Songong, Palestina, dan Khilafah
Jokowi, Indonesia, dan Dilema Perjuangan Palestina
