Minggu lalu, akun twitter Presiden Jokowi @jokowi menggunggah kegiatan membagi-bagi buku. “Membagi buku untuk anak selepas Jumatan bersama masyarakat di Masjid Jami Annur, Johar Baru, Jakarta Pusat, siang tadi. Orang dewasa pun sepertinya ikut menerima buku, tentu untuk anak-anaknya 😀” Demikian tulisnya (atau siapapun yang ditugaskan menuliskan untuknya).
Saya tidak tahu buku anak-anak macam apa yang dibagikan oleh Jokowi itu. Tapi tujuannya mungkin adalah meningkatkan minat baca (literasi) di kalangan anak-anak.
Kegiatan presiden ini kontras dengan berita dari Probolinggo. Malam minggu kemarin, beberapa pemuda mahasiswa yang mengadakan kegiatan yang sama dengan presiden RI ditangkap karena membawa buku tentang Dipa Nusantara Aidit dalam kegiatan literasinya.
Kedua pemuda mahasiswa tersebut adalah anggota dari komunitas Vespa Literasi. Kegiatan mereka adalah membuka lapak baca gratis, yang mereka gelar di alun-laun Kraksaan, Probolinggo, setiap hari Sabtu malam.
Kita tahu Dipa Nusantara Aidit (yang besok, 30 Juli, akan berulangtahun ke 96) adalah Ketua Comittee Central (CC) PKI hingga partai ini dilarang oleh penguasa militer Orde Baru. Hingga saat ini, namanya dan nama PKI tetap menjadi semacam kuntilanak dalam politik Indonesia. Aidit dan PKI kerap dijadikan bahan untuk mengganyang apa saja yang dianggap akan menganggu pihak yang berkuasa.
Dalam kondisi itulah kedua pemuda mahasiswa yang berkehendak baik untuk menumbuhkan literasi itu ditangkap. Kesalahan kedua pemuda mahasiswa ini hanya satu: lewat program literasi mereka memberi kesempatan untuk memberikan bacaan sejarah alternatif.
Tentu saja, literasi alternatif ini adalah bentuk subversi terhadap narasi besar yang dipeluk erat oleh penguasa negeri ini. Mereka yang berkuasa di Indonesia saat ini tidak berbeda dari dan merupakan penerusan dari penguasa kontra-revolusi yang didirikan sejak 1 Oktober 1965. Tidak lebih dan tidak kurang.
Itulah sebabnya, ketika kedua pemuda mahasiswa ini ingin mengajak masyarakat untuk melihat Indonesia dengan kacamata lain, aparat-aparat negara ini dengan sigap memberangusnya. Tidak boleh ada versi Republik Indonesia selain versi Republik NKRI 1965.
Pandangan Republik Indonesia 1965 adalah sebuah ‘epistēmē’ dalam politik Indonesia. Sebuah pengetahuan tunggal, sebuah narasi hegemonik yang tidak memiliki versi alternatif. Dan tidak mengijinkan adanya versi alternatif.
Para elit dengan gembira mengadopsi pandangan ini. Karena apa? Karena dalam kontra-revolusi Indonesia 1965 kekuatan massa-rakyat dibabat hingga habis. Tidak ada lagi serikat buruh yang kuat. Tidak ada lagi organisasi petani yang tangguh. Seniman dan artis tunduk pada kekuatan pasar dan membebek pada fasilitas negara. Rakyat di desa-desa adalah massa mengambang yang hanya perlu dijaring pada saat pemilu. Di luar pemilu? Para elit kongkalikong dan membagi-bagi kue kekuasaan.
Semua kekuatan diluar elit penguasa negara dibabat habis. Militer, polisi, dan birokrasi turut menyokong elit-elit ini dan dengan sukarela menyokong siapapun penguasa yang membabat massa-rakyat.
Mereka adalah ‘the deep state’ atau negara dalam negara yang menjadi pilar terpenting dari Republik NKRI 1965. Siapa pun yang terpilih menjadi penguasa harus berhadapan dengan deep state ini. Sehingga seberapapun progresifnya seorang pemimpin yang terpilih lewat pemilu harus berkompromi dengan ‘deep state’ ini . Merekalah penjaga gawang utama dari Republik NKRI 1965. Peranan mereka sangat sentral pada masa Orde Baru dan tetap sangat penting setelah Orba runtuh.
Sesungguhnya, lawan dari Republik NKRI 1965 tidak hanya di pihak kiri. Namun siapa saja yang mengorganisasi kekuatan massa rakyat. Tidak terlalu heran bila organisasi Front Pembela Islam (FPI) yang mengorganisasi massa juga diganyang. Sekalipun FPI tidak menghadapi tekanan seberat golongan kiri karena para elit dan the deep state masih percaya bahwa mereka bisa memanipulasi gerakan ini.
Gerakan literasi dua pemuda mahasiswa di Probolinggo ini mungkin bisa dibungkam. Buku-buku alternatif akan terus dibredel. Namun kehausan akan pemikiran alternatif kritis mungkin tidak akan hilang. Dia akan tumbuh terus.
Saya kira, gerakan literasi tidak harus melulu menyasar masyarakat biasa. Sesungguhnya yang lebih membutuhkan literasi adalah kelompok ‘deep state’ ini — militer, polisi, dan birokrasi. Jika saja kelompok ‘deep state’ ini membaca sedikit saja sehingga memiliki ‘judgement’ (penilaian) yang lebih luas tentang apa artinya menjadi Indonesia, sesuai dengan Revolusi 1945, saya yakin Indonesia akan menjadi jauh lebih baik.
Hingga saat ini, hanya kelompok seperti HTI yang berhasil menyelundupkan literasi kepada kelompok ‘deep state’ ini. Mereka pun saya kira mempelajari metode-metode kelompok kiri untuk menyebarkan ideologi kelompoknya. Karena isi literasi yang diajarkan kelompok-kelompok ini tidak menyentuh hegemoni Republik NKRI 1965, bahkan menguatkan narasi kontra-revolusi 1965, maka mereka diterima dengan sukacita oleh orang-orang di dalam ‘deep state.’
Sehingga, kita berhadapan dengan kenyataan pahit: ide republik sesuai dengan cita-cita Revolusi 1945 sesungguhnya sudah mati.
Kita turut mengamini kematiannya.
