Dalam Kongres Dispora Indonesia ke-5 di Jakarta (10/8/2019), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pernah menyampaikan harapan besar Presiden Joko Widodo tentang keterlibatan diaspora Indonesia dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) untuk pembangunan Indonesia. Bahkan secara eksplisit Presiden Jokowi menegaskan keberadaan diaspora bertalenta akan diberi dukungan untuk memberikan kontribusi bagi terwujudnya kemajuan Indonesia.
Hal ini sejalan dengan tagline dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia ke-74, “SDM Unggul Indonesia Maju”, sebagai titik masuk perwujudan visi pemerintahan Jokowi dalam lima tahun mendatang.
Namun demikian, untuk melibatkan diaspora bertalenta membutuhkan deskripsi kerja yang jelas dan meja kerja yang sesuai dengan profesinya. Mustahil kiranya bila pemerintah hanya berseru agar diaspora perlu terlibat dalam mewujudkan visinya tapi tidak menyediakan “lapak” yang bisa memanifestasikan tapak prestasinya di Indonesia seperti yang sudah dilakukan selama berkiprah di luar negeri.
Keberadaan diaspora bertalenta yang berkontribusi positif dalam berbagai bidang bagi negara asalnya menandakan bahwa kemampuannya patut ditransformasikan pula ke Indonesia agar peran serta dan kemaslahatannya bisa lebih jelas untuk kemajuan Indonesia (Haning Romdiati, “Globalisasi, Migrasi, dan Peran Diaspora”, dalam Jurnal Kependudukan LIPI, Vol. 10, No. 2, 2015)
Karena itu, di tengah kuatnya kapasitas dan kapabilitas diaspora bertalenta di berbagai macam peran yang sangat mumpuni di luar negeri, Jokowi perlu belajar kepada BJ Habibie ketika didapuk menjadi presiden. Saat itu Habibie merangkul para diaspora bertalenta untuk mengawal kebijakan dan program pembangunannya di berbagai jabatan strategis. Meski usia kepemimpinannya hanya berkisar satu tahunan, namun Habibie berhasil menorehkan perubahan sangat mendasar dalam kehidupan berbangsa dan mampu menciptakan cetak biru pembangunan yang hingga kini masih terasa manfaatnya.
Keberadaan diaspora Indonesia bertalenta yang berpuluh tahun dimanfaatkan negara lain dan membuat negara lain menjadi maju perlu diberikan panggung kekuasaan atau jabatan yang strategis pula. Tujuannya tak lain agar bisa memantik terciptanya SDM yang unggul dan laju peradaban Indonesia yang maju.
Meski tak bisa dipungkiri bahwa dalam penentuan kursi jabatan yang strategis seperti kabinet harus melalui negoisasi dan komunikasi politik yang taktis dengan para partai politik koalisi, bukan berarti Jokowi tidak bisa menggunakan hak prerogatifnya dalam menentukan figur-figur unggul yang bisa membantu roda pemerintahannya. Apalagi Jokowi sudah berjanji akan menyusun komposisi kabinet 55% untuk profesional dan 45% untuk partisan.
Diaspora Plus
Dalam kaitan ini, yang perlu dirangkul adalah diaspora yang bernilai plus. Selain bertalenta, figurnya juga harus ditelusuri corak ideologinya terutama yang bersinggungan dengan radikalisme dan terorisme serta bagaimana spirit keindonesiaan yang menjadi rekam jejak tiap figur.
Menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius dalam simposium Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Kawasan Asia-Oseania di kampus Tianjin University (19/5/2019), banyak kaum diaspora di luar negeri yang terpapar “ideologi kekerasan” yang bisa mengancam keutuhan NKRI. Bahkan, tidak jarang ada di antara mereka yang menjadi perpanjangan tangan dan penyambung lidah gagasan sebagian kelompok di Indonesia yang berhaluan ekstrem dan radikal.
Maka, diperlukan persyaratan khusus bagi diaspora yang akan dirangkul dalam jabatan strategis. Semisal, menelusuri kiprah dan pola interaksi para diaspora selama di luar negeri. Apakah dia mempunyai ketersambungan positif antara sanad keilmuan yang ditekuni dengan karakter keindonesiaan yang mengusung iklim moderatisme dan sadar kemajemukan.
Selain itu, apakah dia mempunyai keterlibatan emosional aktif dalam berbagai kegiatan yang di satu sisi mencirikan spirit keilmuan dan di sisi lain spirit rasa memiliki terhadap Indonesia. Apakah kontribusi keilmuannya bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia saat mereka berkiprah di luar negeri. Terutama saat Indonesia mengalami turbulensi baik dalam aspek sosial, agama, politik, ekonomi, teknologi, dan sebagainya.
Melalui kerja penelahaan figur diaspora plus semacam itu, maka Jokowi bisa cermat dalam merangkul mereka sebagai pembantunya di jajaran kabinet lima tahun mendatang. Jokowi harus melakukan seleksi yang sangat ketat agar kiprah yang akan dilakukan diaspora plus betul-betul untuk kemaslahatan umum dan kemajuan Indonesia. Dan, kalaupun pelibatan diaspora plus membutuhkan komunikasi politik dengan parpol koalisi atau kelompok pendukungnya, maka diaspora plus dapat menjadi bahan posisi tawar bagaimana memenuhi sebagian kuota 55% dari kalangan profesional.
Sebagai gambaran, sosok diaspora plus yang selama ini berkiprah di luar negeri, terutama di bidang sosial-keagamaan, adalah Profesor Nadirsyah Hosen yang selama beberapa tahun dipercaya sebagai pengajar dan aktivis keagamaan di Australia. Selain bertalenta dan memiliki komitmen keilmuan yang mumpuni di bidang Ilmu Hukum dan Studi Islam, Gus Nadir, begitu Nadirsyah Hosen disapa, juga punya keterlibatan emosional yang sangat aktif dalam menggerakkan literasi kebangsaan dan keagamaan yang mencerahkan.
Berbagai kontribusi pemikirannya tertuang di banyak jurnal internasional, buku maupun tulisan pendek yang tersebar di portal-portal online. Topiknya juga bukan cuma tentang sejarah khilafah (Islam Yes, Khilafah No!) yang best seller dan sudah berkali-kali cetul (cetak ulang) itu, atau isu-isu keagamaan yang lagi ramai diperbincangkan publik, tapi juga seputar tafsir al-Quran di media sosial, hukum dan konstitusi.
Di samping itu, Nadirsyah Hosen mencerminkan sosok diaspora plus yang berani bertarung dengan para pendukung khilafah di dunia maya dalam memprofilerasi gagasan moderatnya guna menyokong wajah agama yang rahmatan lil alamin dan Indonesia yang ramah di pentas nasional dan global. Meskipun dia harus menerima jutaan bullying dan ujaran kebencian dari berbagai kalangan yang tak sepakat dengan gagasannya, pantang bagi Gus Nadir untuk menyerah dalam menyebarkan panji-panji kebenaran yang mencerahkan dan mencerdaskan.
Selain Nadirsyah Hosen, ada pula beberapa diaspora plus yang tak sekadar multitalenta secara pemikiran di bidangnya masing-masing, tetapi juga pemberani menghadapi risiko demi kemaslahatan bersama.
Selebihnya, kalaupun kaum diaspora plus akan dilirik oleh Jokowi untuk mengisi kursi jabatan di kabinet, sudah sepatutnya dia memilih figur multitalenta lahir-batin yang sanggup menghibahkan jiwa dan raganya untuk kemajuan Indonesia dan pemantik terciptanya SDM unggul, sebagaimana mereka pernah all out berbakti di luar negeri dengan segala prestasi gemilangnya.
Kolom terkait
Daripada Tsamara, Lebih Baik Gus Nadir Jadi Menteri Agama
Saatnya Jokowi Memilih Kabinet Agile (Gesit dan Lincah) [Bagian 2]
Saatnya Jokowi Menyusun Kabinet Antikorupsi
Mengenang Habibie: Dari Ilmuwan-Presiden hingga Sosok yang Penuh Cinta
