Beberapa waktu yang lalu tayangan Bukan Empat Mata menampilkan bintang tamu Siti Rohmah dan Dini Fronitasari. Siti adalah seorang kasir di sebuah waralaba, dan Dini merupakan dosen di satu kampus swasta di Jakarta. Apakah keduanya diundang terkait dengan pekerjaan atau keahliannya? Sama sekali tidak.
Keduanya diundang karena beberapa waktu belakangan wajah mereka tersebar di media sosial. Keduanya mendadak populer karena dianggap cantik. Ihwal kecantikan ini yang dibahas sepanjang tayangan yang dipandu Thukul Arwana tersebut. Keduanya ditanya soal perasaannya menjadi populer, tentang ajakan berfoto dari banyak lelaki, sudah punya pacar atau belum, dan (sambil berusaha melucu yang sama sekali tidak lucu) Thukul berpindah tempat duduk mendekati Siti.
Tidak ada pertanyaan yang substansial, misalnya seputar pekerjaan, yang ada adalah godaan demi godaan. Formula semacam ini terus diulang ketika perempuan menjadi bintang tamu di tayangan tersebut dan beberapa tayangan lain. Sekadar menyebut beberapa contoh tayangan televisi dengan formula semacam itu beberapa tahun belakangan: Komedi Nakal, Kuis Bisik-Bisik, Fenomena, Kakek-Kakek Narsis, Mata Lelaki, Buaya Show, juga Tanpa Kata. Kalau Anda tekun menonton televisi, deretan tayangan tersebut bisa diperpanjang lagi.
Dari sana kita bisa melihat bagaimana televisi memposisikan perempuan. Di televisi, atau media secara umum, Anda akan melihat bagaimana perempuan diletakkan sebagai obyek, sebagai komoditas. Kehadiran wajah, tubuh, dan seksualitasnya dibutuhkan sebagai pelengkap. Pangkalnya tentu saja karena dominasi alam pikir patriarki sehingga di media perempuan didefinisikan dan dipandang dari sudut laki-laki.
Ini menjelaskan mengapa tubuh dan seksualitas menjadi penting, yang dalam tayangan-tayangan seperti saya sebut di atas hadir dalam guyonan bias gender, reduksi obrolan menjadi persoalan kecantikan, dan sebagainya. Dan cukup sampai di situ karena berbagai kelebihan atau kemampuan perempuan tidak diakui, atau tidak dianggap penting.
Jika kita membaca sejarah media di Indonesia, hal tersebut bukan situasi yang baru belakangan saja muncul. Ia berjalan seiring perkembangan media di Indonesia, terutama sejak era Orde Baru. May Lan dalam bukunya Pers, Negara dan Perempuan (2002), menyebut bagaimana di media Indonesia di era Orde Baru, perempuan digambarkan sebagai subordinat laki-laki. Ada beberapa hal yang menunjukkan hal tersebut.
Pertama, eksploitasi terhadap perempuan melalui berita-berita kriminal yang melibatkan perempuan baik sebagai korban maupun pelaku. Dalam kasus di mana perempuan menjadi korban perkosaan, misalnya, ia akan dibubuhi berbagai embel-embel “cantik”, “berpakaian minim”, “keluar malam hari”, dan lain sebagainya yang tendensius.
Kedua, perempuan dijelaskan sebagai kaum marjinal yang tidak memiliki otoritas atas dirinya sendiri. Ketiga, pemberitaan tentang perempuan secara khusus masih bersifat monumental seperti di hari-hari tertentu. Keempat, porsi berita-berita mengenai perempuan masih sangat minim dan tidak menyentuh aspek pemberdayaan perempuan. Wacana emansipatif perempuan pada titik tertentu menjadi tidak jelas karena ada jarak antara gagasan yang diajukan dengan praksis yang ditunjukkan.
Analisis yang dilakukan oleh May Lan tersebut tidak sepenuhnya bisa menjelaskan apa yang terjadi hari ini. Tapi dalam konteks eksploitasi terhadap perempuan, ia masih relevan karena hal tersebut masih terus terjadi dan justru hadir dengan caranya yang semakin vulgar.
Cermati misalnya berita-berita tentang perempuan di media daring beberapa waktu belakangan, termasuk prostitusi daring yang menjerat beberapa selebritas. Kita akan menyaksikan atribusi “cantik” yang bertaburan di berbagai berita. Pesannya jelas: perempuan menjadi berita karena ia cantik. Dalam kasus kriminalitas di mana perempuan menjadi korban pun bisa kita saksikan bahwa perempuan sering berada pada posisi yang disalahkan.
Pada titik ini media berperan penting dalam melakukan kekerasan simbolik terhadap perempuan. Berbeda dengan kekerasan fisik, kekerasan simbolik ini hadir dalam cara yang halus dan kerap tidak disadari. Kekerasan simbolik muncul dalam teks-teks media yang tentu saja berpartisipasi aktif melanggengkan keyakinan juga nilai-nilai alam pikir patriarki yang diskriminatif.
Jika nalar patriarki di media yang muncul dengan kekerasan simbolik ini terus-menerus hadir, ia hanya akan mengafirmasi kekerasan demi kekerasan fisik yang terjadi terhadap perempuan. Persis karena dalam situasi semacam ini, kekerasan terhadap perempuan mendapatkan legitimasinya. Tayangan-tayangan yang melecehkan perempuan di media ibarat catcalling, tindakan menggoda dan melecehkan perempuan di pinggir jalan yang sering kita temui sehari-hari. Dan karena itu, ironisnya, kekerasan kemudian berlangsung ganda, pertama perempuan menjadi korban kekerasan fisik/seksual, kedua ia menjadi korban stereotype dan penghakiman media.
Banyak ahli mengatakan bahwa media adalah representasi dari kenyataan. Apa yang muncul di media dianggap hanya memantulkan berbagai fakta yang muncul di masyarakat. Tak terkecuali jika ada nilai-nilai patriarki yang mengoperasikan media, pada dasarnya hanya memantulkan budaya patriarki yang masih mendominasi dalam sistem sosial kita. Tapi, buat saya, pernyataan bahwa media merupakan cerminan masyarakat itu mengandung kontradiksi dan tidak sepenuhnya tepat. Yang paling mendasar, justru yang terjadi adalah sebaliknya.
Media melakukan konstruksi atas realitas, menyusun keping demi keping peristiwa dan menjadikannya membentuk satu makna tertentu. Bangunan konstruksi ini dibentuk dari bias-bias yang mempengaruhi individu maupun organisasi. Termasuk juga bias kapital untuk mengakumulasi keuntungan secara bisnis. Dari situ saya ingin bilang bahwa narasi ihwal kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan di media ini tidak akan menjadi satu kondisi yang absolut. Ini persoalan keberpihakan.
