Menyoroti langkah besar Indonesia dalam digitalisasi, hambatan yang dihadapi, dan peran strategis Kementerian Komunikasi dan Digital untuk masa depan digital yang inklusif
Dalam dunia bisnis, transformasi digital merupakan sebuah proses pengintegrasian teknologi digital ke dalam strategi, budaya, dan operasional bisnis. Proses ini merupakan perubahan mendasar dalam bagaimana sebuah bisnis melakukan kegiatannya yang kemudian bisa meningkatkan efisiensi, memberikan pengalaman tersendiri kepada klien dan menumbuhkan daya saing.
Kini, istilah transformasi digital telah merambah ke hampir semua aspek kehidupan manusia secara luas dan massif, menjadi sebuah megatrend dunia, sebagai akibat dari perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan (Artificial Intelligence, AI), big data, cloud computing, blockchain dan Internet of Things (IoT) yang begitu pesat, menyebabkan disrupsi di semua lini, mengubah trajectory hidup manusia, mulai dari perubahan model bisnis, pola kerja, metode belajar, bertani, perilaku, budaya, gaya hidup hingga pada level interaksi sosial politik. Namun perubahan ini bukan saja memungkinkan cara hidup yang lebih modern, efisien, dan terhubung, tetapi juga menghadirkan tantangan baru dalam adaptasi, regulasi, dan dampak sosial.
Thomas L. Friedman dalam bukunya “The World is Flat” memberi ulasan bagaimana globalisasi dan teknologi digital telah meratakan “arena bermain” ekonomi, membuat persaingan dan kolaborasi di pasar global lebih mudah dan lebih setara. Kemajuan teknologi, terutama dalam komunikasi, informasi, dan digital telah menghilangkan banyak hambatan tradisional dan menciptakan dunia yang semakin terhubung, di mana individu dan perusahaan di berbagai belahan dunia dapat bekerja sama atau bersaing secara terbuka.
Transformasi digital menjadi sangat penting di era globalisasi dengan dunia yang tampak rata dan semakin terkoneksi di mata Thomas L. Friedman. Menjadi elemen kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang adaptif, inovatif, dan kompetitif. Negara yang mampu memanfaatkan teknologi digital secara optimal memiliki potensi untuk menjadi lebih tangguh dan gesit (agile) dalam menghadapi tantangan perubahan yang tidak saja kompleks tapi juga tidak dapat diprediksi di masa depan.
Di Indonesia, transformasi digital sudah menjadi prioritas tinggi. Hal ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital yang pesat, peningkatan akses internet dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan daya saing bisnis. Pembentukan Kementerian Komunikasi dan Digital di kabinet Merah Putih Indonesia adalah momentum baru dalam mempercepat proses digitalisasi Indonesia. Sepertinya Presiden Prabowo Subianto cukup cermat melihat urgensi kebutuhan ekonomi digital Indonesia kedepan.
Berbagai studi memperlihatkan Indonesia berpotensi untuk menjadi kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Potensi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan bisa mencapai sekitar 20% dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun tersebut jika perkembangan infrastruktur digital dan investasi tetap konsisten. Peningkatan PDB tersebut setara dengan Rp 22.500 triliun dibandingkan pertumbuhan GDP tanpa adanya transformasi digital.
Jika disandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN, nilai ekonomi Indonesia saat ini termasuk sebagai salah satu negara dengan potensi terbesar, mencakup sekitar 40% pangsa pasar e-commerce. Selain itu, Indonesia menjadi destinasi investasi digital terbesar kedua setelah Singapura, menarik sekitar 34% dari total investasi digital pada 2021. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, ekosistem start-up di Indonesia juga hanya kalah dari Singapura.
Meskipun Indonesia memiliki perkembangan signifikan dalam ekonomi digital, tantangan seperti kesenjangan akses internet antara Jawa dan luar Jawa masih cukup besar, indeks literasi digital secara umum masih rendah dan keterampilan digital tenaga kerja professional berdasarkan Digital Skills Gap Index (DSGI) juga masih tinggi, tertinggal jauh dari Malysia dan Singapura. Di sisi lain, percepatan regulasi yang adaptif perlu segera dilakukan, khususnya di bidang kecerdasan buatan, blockchain, dan perlindungan data.
Transformasi digital Indonesia: dari masa lalu hingga sekarang
Selama dekade terakhir, Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam transformasi digital, didorong oleh kebijakan pemerintah, peningkatan akses internet, dan kolaborasi dengan sektor swasta. Di sektor pemerintahan, diawali dengan proyek digitalisasi layanan publik yang mencakup e-Filing, e-KTP hingga sistem e-Government yang lebih luas yang dipersiapkan menuju Digital Government (integrasi dan interkoneksi antar-komponen seperti bisnis, data, aplikasi, teknologi, dan keamanan dalam satu sistem yang besar, Enterprise Architecture).
Kemudian program Palapa Ring, Satu Data Indonesia (integrasi data lintas lembaga), dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disiapkan sebagai fondasi infrastruktur digital nasional. Operator telekomunikasi memperluas jaringan 4G dan mulai membangun infrastruktur 5G di kota-kota besar untuk mendukung kecepatan internet yang lebih tinggi sehingga merangsang pengembangan ekosistem digital yang inklusif.
Layanan keuangan digital berupa aplikasi FinTech seperti GOPAY, OVO, dan DANA ikut mengambil peran dalam meningkatkan inklusi keuangan melaui kemudahan akses layanan keuangan terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan tradisional. Begitu pula Bank Indonesia memperkenalkan QRIS (QR Code Indonesian Standard) untuk menyederhanakan dan memperluas transaksi non-tunai di seluruh Indonesia.
Kemudian program digitalisasi UMKM, diluncurkan bekerjasama dengan berbagai platform teknologi digital, memberikan pendampingan proses digitalisasi, keterampilan digital, pengenalan terhadap platform digital dan pemasaran online. Platform e-commerce seperti Bukalapak, Tokopedia, Blibli dan Shopee hadir memberikan ruang kepada pelaku UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Dunia pendidikanpun turut mengambil peran, bukan saja dalam menyiapakan SDM yang memiliki ketrampilan digital tetapi juga memanfaatkan teknologi digital seperti e-leaning dalam memberikan akses pendidikan yang lebih luas, memungkinkan siapa saja untuk belajar dari mana saja. Sebagai contoh, Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) menggunakan konsep pendidikan yang sepenuhnya digital, mengintegrasikan berbagai teknologi digital dalam proses pembelajarannya, seperti Learning Management System (LMS), virtual classroom, sistem pengajaran berbasis simulasi digital, serta teknologi VR (Virtual Reality) dan AR (Augmented Reality) untuk mendukung pengalaman belajar yang interaktif dan inovatif. Dengan konsep ini, UICI bertujuan menjadi model bagi universitas digital lainnya di Indonesia.
Indikator kemajuan digitalisasi
Berikut adalah 9 indikator utama kemajuan digitalisasi Indonesia, dilihat dari berbagai aspek seperti akses infrastruktur, literasi, ekonomi digital, layanan publik digital, hingga keamanan siber:
- Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK)
Menurut laporan terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), IP-TIK Indonesia terus mengalami peningkatan, meskipun masih di bawah rata-rata global. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya akses dan penggunaan teknologi di masyarakat. IP-TIK mencakup beberapa aspek, seperti akses infrastruktur, tingkat penetrasi internet, dan keterampilan digital.
- Indeks Literasi Digital
Indeks literasi gigital mengukur tingkat literasi digital masyarakat yang meliputi kemampuan menggunakan perangkat digital, keamanan siber, dan pemahaman terhadap teknologi digital. Tingkat literasi digital Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal keamanan digital dan etika digital. Menurut data 2023, layanan penyiaran digital sudah mencapai 76% lebih (mencakup sekitar 200 juta jiwa), pendistribusian Set Top Box (STB) sebanyak 1,2 juta serta pelatihan dan literasi digital untuk 5,87 juta orang.
- Penetrasi Internet dan Penggunaan Perangkat Mobile
Tingkat penetrasi internet di Indonesia kini mencapai 79,5% (mencakup sekitar 221 juta jiwa). Tingkat penetrasi ini terus meningkat, terutama di daerah perkotaan. Sementara di daerah pedesaan masih lebih rendah. Penggunaan perangkat mobile juga tinggi, dengan sekitar 60-70% pengguna mengakses internet melalui ponsel. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh harga perangkat yang semakin terjangkau dan meluasnya jaringan 4G serta persiapan jaringan 5G. Disertai peningkatan kecepatan internet dari 2,5 Mbps pada tahun 2014 menjadi 25 Mbps pada tahun 2024.
- Indeks Inovasi Global (Global Innovation Index)
Indeks Inovasi Global dari World Intellectual Property Organization (WIPO) menilai kemampuan inovasi di berbagai negara, termasuk dalam aspek digital. Pada 2023, Indonesia mengalami peningkatan peringkat dalam indeks ini, menunjukkan kemajuan dalam adopsi teknologi dan kemampuan inovasi, walaupun masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
- Transaksi E-commerce dan Keuangan Digital
Menurut Bank Indonesia, nilai transaksi e-commerce dan FinTech di Indonesia terus meningkat pesat, mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Ini menunjukkan tingginya adopsi digital dalam belanja online dan keuangan digital. Penggunaan QRIS meningkat pesat di seluruh Indonesia, memfasilitasi transaksi non-tunai yang aman dan efisien.
- Indeks E-Government
United Nations E-Government Development Index (EGDI) mengukur kemajuan pemerintah dalam menyediakan layanan digital. Indonesia terus mengalami kenaikan dalam indeks ini, yang menunjukkan peningkatan dalam penyediaan layanan publik berbasis digital seperti e-KTP, e-procurement, dan e-budgeting.
- Titik akses Internet dan Indeks Kesiapan Jaringan 5G
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi hingga bulan Juni 2024 telah berhasil mengoperasikan 6.663 Base Transceiver Station (BTS) 4G serta 18.697 titik akses internet untuk pelayanan publik. Pembangunan ini adalah bagian dari target keseluruhan membangun 7.300 BTS hingga 2024. Meskipun demikian, masih ada 8,73% dari target pembangunan BTS yang belum terealisasi. Untuk Pengembangan infrastruktur 5G, meskipun penyebarannya masih terbatas di kota-kota besar, jaringan 5G tetap dibangun secara bertahap.
- Indeks Pembangunan E-commerce
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) juga menyediakan indikator untuk mengukur kesiapan e-commerce di berbagai negara, termasuk Indonesia. Indonesia mengalami peningkatan dalam indeks ini, terutama karena pertumbuhan platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli.
- Tingkat Inklusi Keuangan
Tingkat inklusi keuangan merupakan indikator penting dalam transformasi digital, terutama di sektor FinTech. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai sekitar 76% pada tahun 2022, didukung oleh adopsi FinTech yang semakin tinggi.
Perbandingan kemajuan digitalisasi Indoensia dengan negara-negara ASEAN
Bila dibandingkan dengan negara lain di lingkungan ASEAN, Indonesia menduduki posisi teratas di ASEAN dalam pertumbuhan ekonomi digital, mencakup sekitar 40% dari pasar e-commerce ASEAN. Pada tahun 2023, nilai e-commerce Indonesia diperkirakan mencapai setara $77 miliar, dan pemerintah menargetkan pertumbuhan empat kali lipat pada 2030, mencapai antara $210 hingga $360 miliar.
Dari segi posisi investasi digital, Indonesia menjadi tujuan investasi digital terbesar kedua di ASEAN setelah Singapura, dengan total investasi mencapai $21,97 miliar. Ini menunjukkan peningkatan minat investor pada sektor digital di Indonesia, terutama di bidang FinTech dan teknologi AI. Jumlah Startup di Indonesia menempati posisi keenam di dunia dengan lebih dari 2.500 perusahaan rintisan yang terdaftar pada 2023, menjadikannya satu-satunya negara ASEAN yang masuk dalam 10 besar. Indonesia juga memiliki 15 unicorn dan dua decacorn, yang mencerminkan inovasi teknologi yang kuat.
Untuk literasi digital dan infrastruktur, Indonesia masih tertinggal terutama dalam pemerataan infrastruktur digital khususnya di luar Pulau Jawa. Kesiapan infrastruktur ini berpengaruh pada akses internet dan literasi digital.
Tantangan yang menghambat transformasi digital
Kemajuan Indonesia dalam transformasi digital sejauh ini dapat dikatakan on the right track (berada dalam jalur benar) meskipun masih ada tantangan atau kesenjangan (gap) yang harus diatasi untuk mencapai potensi penuh khususnya dalam mewujudkan target ambisius digitalisasi nasional 2045, menjadi salah satu ekonomi digital terbesar di Asia.
Berikut ini adalah 4 aspek penting yang harus segera dibenahi dimana Kementerian Informasi dan Digital diharapkan bisa mempercepat kebijakan pro-teknologi dan menyusun strategi yang tepat untuk memperkecil kesenjangan secara signifikan.
- Infrastruktur digital yang belum merata. Kesenjangan akses internet antara Jawa dan daerah luar Jawa khususnya daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) masih signifikan. Akses terhadap jaringan 5G juga masih terbatas di kota-kota besar.
- Indeks literasi digital masih rendah terutama di pedesaan. Pelatihan digital harus lebih diintensifkan untuk mencetak lebih banyak talenta digital untuk memperkuat ekosistem start-upyang sudah ada merangsang lahirnya start-up Pelaku UMKM perlu dilatih agar lebih terampil menggunakan platform digital untuk meningkatkan produktivitas dan inklusi ekonomi.
- Indeks kesenjangan ketrampilan digital atau Digital Skills Gap Index(DGSI) masih tinggi. Artinya masih banyak tenaga kerja profesional yang tidak memiliki ketrampilan digital yang sesuai dengan permintaan industri. Berdasarkan hasil riset terkait, yang pernah diulas dalam media Kompas, juga mengungkapkan bahwa delapan dari sepuluh perusahaan di Indonesia mengalami kesulitan dalam memperoleh lulusan yang memiliki keterampilan utama seperti digital skill
- Kebijakan dan regulasi masih lamban dalam beradapsi terhadap teknologi AI, blockchain, dan perlindungan data. Tanpa regulasi yang fleksibel dan adaptif, inovasi teknologi di Indonesia bisa tertinggal dibandingkan negara-negara Asia lain seperti Singapura dan Korea Selatan.
- Kesiapan perlindungan data dan keamanan siber belum optimal. Peningkatan aktivitas digital pasti disertai dengan peningkatan risiko serangan siber. Perlu regulasi yang kuat untuk melindungi data dan privasi masyarakat serta mendorong kepercayaan terhadap teknologi digital.
Masa depan transformasi digital Indonesia
Visi Indonesia Digital 2045 merupakan bagian dari Rencana jangka panjang pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi digital terbesar. Target kontribusi ekonomi digital hingga 20% PDB dan pengembangan ekosistem digital yang inklusif merupakan target yang ambisius. Namun kalau kita melihat pencapaian hingga hari ini serta tantangan dan gap yang sudah teridentifikasi, maka target tersebut di atas bisa executable dan achievable.
Mengutip informasi tentang Strategi Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Digital di Indonesia yang dirilis oleh Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI Oktober 2024, Indonesia telah menyiapkan berbagai strategi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan menjadi salah satu fokus utama Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.
Strategi pembangunan infrastruktur digital berkelanjutan telah dirumuskan dan dilakukan melalui tiga lapisan utama, yaitu:
Pertama, mengembangkan lebih kanjut jaringan tulang punggung (backbone) berupa program Palapa Ring untuk peningkatan penggunaan jaringan yang telah dibangun sebagai upaya dalam menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi, menghubungkan seluruh kepulauan Indonesia. Proyek ini sudah selesai, namun akan terus ditingkatkan untuk menjaga kualitas konektivitas di berbagai daerah.
Kedua, lapisan middle-mile berupa Proyek Strategis Nasional (PSN) menggunakan satelit multifungsi (SATRIA) untuk akses broadband internet di daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau jaringan kabel dan serat optik seperti di pegunungan dan pulau-pulau kecil.
Ketiga, lapisan last-mile, program penyediaan BTS 4G dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah dengan operator seluler untuk memperluas layanan 4G, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Selain itu pemerintah juga sedang membangun Pusat Data Nasional untuk menyimpan dan mengelola data pemerintah dengan aman dan efisien. Infrastruktur cloud juga dikembangkan untuk memungkinkan layanan berbasis data yang lebih cepat dan lebih fleksibel. Pusat Data Nasional ini penting untuk mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga, mendukung inisiatif seperti Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Penggunaan teknologi digital juga bisa dikembangkan lebih lanjut untuk program modernisasi tata kelola perkotaan (smart city) menciptakan kota yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Serta program Desa Digital melalui kemudahan akses internet guna mengintegrasikan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi desa, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan kepada masyarakat pedesaan.
Penutup
Pada akhirnya, semua pihak khususnya entitas kementerian dan lembaga negara lainnya harus bisa meyakini bahwa tranformasi digital, yang mejadi lokomotif ekonomi digital Indonesia, akan mampu mebawa Indonesia mencapai visi emas 2045. Dengan sinergi yang tepat dan terarah, kinerja ekonomi digital akan lebih maksimal dan mampu mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional secara keseluruhan.
Transformasi digital bukan hanya tentang mengadopsi teknologi, tetapi tentang membangun masa depan yang inklusif dan kompetitif bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan tantangan dan peluang di depan mata, peran Kementerian Informasi dan Digital menjadi kunci dalam menjaga momentum yang ada, menciptakan ekosistem digital yang merata, aman, dan berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi besar untuk tidak hanya menjadi pemain utama di ASEAN, tetapi juga menjadi kekuatan ekonomi digital di Asia maupun dunia. Semoga.
Sumber referensi:
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2023), Visi Indonesia Digital 2045.
- Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2023). Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Rkonomi Digital Indonesia 2030).
- Sardjoko et al. (2023), Menuju Indonesia emas : refleksi dan visi pembangunan 2005 – 2045, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
- Budiman & Sawalman 2024), Strategi Berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Digital di Indonesia, Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI.