Dengan terbitnya UU No. 2 tahun 2020 dan Inpres No.6 tahun 2020, telah memberikan gambaran pada kita bahwa pemerintah sedang mengerjakan dua prioritas penting. Pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19 masih menjadi masalah utama kita. Secara jelas dan lugas, Presiden juga memberikan mandat kepada Menteri Erick sebagai ketua pelaksana melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19.
Ke depan, ini bukan tugas mudah bagi BUMN. Sebagai badan usaha negara, Kementerian BUMN dan entitas bisnisnya selama ini sudah berjalan menjadi salah satu tulang punggung dari penanganan pandemi ini. Sejauh ini kita mencatat ada beberapa terobosan menarik yang didobrak oleh menteri Erick Thohir dalam menghadapi pandemi.
Pertama, adalah upaya restrukturisasi dalam tubuh BUMN itu sendiri. Ini adalah upaya menghitung ulang beban dan potensi bisnis yang selama ini berlangsung. Menilai kembali efisiensi organisasi kerja sehingga banyak anak dan cucu BUMN yang di unifikasi dalam rangka mengurangi beban induk. Selain itu restrukturisasi juga upaya memulihkan fungsi kerja-kerja strategis di BUMN yang fokus pada konsentrasi usahanya.
Kedua, adalah dobrakan dalam memproduksi vaksin Merah Putih. Meski perdebatan di masyarakat terkait proses penemuan dan produksi secara masal vaksin tersebut masih kuat, namun upaya kongkrit telah ditunjukan kepada publik. Dengan menunjuk Biofarma sebagai BUMN yang berada di garda depan dalam produksi vaksin merah putih, hal itu perlu kita apresiasi.
Ketiga, juga keterlibatan PT. RNI (Rajawali Nusantara Indonesia) bidang logistik dan pangan dalam proses pengerjaan lumbung pangan yang diketuai oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Keempat, yang kini menjadi pembicaraan publik adalah upaya BUMN bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UMKM dalam memperkuat badan usaha rakyat yang selama ini menjadi salah satu pilar ekonomi akar rumput.
Bentuk kerjasama antara Kementerian BUMN dan Kementerian Koperasi dan UMKM adalah upaya mensinergikan seluruh perangkat usaha yang ada di level akar rumput. Ada satu upaya selaras dalam memaksimalkan antra BUMN, BUMD, BUMDes, koperasi masyarakat, usaha-usaha mikro masyarakat.
Kerja kolaboratif dan efektif
Dengan banyaknya pendapat para Ekonom bahwa Indonesia akan menghadapi kontraksi ekonomi sebesar 5,3% tentu menjadi pekerjaan rumah bersama. Tentu, apa yang menjadi kritik Ekonom Faisal Basri adalah sebuah pendapat yang membangun untuk kelangsungan ekonomi Indonesia kedepan.
Sebagaimana juga Faisal Basri seacara obyektif berpendapat bahwa, kemerosotan PDB pada kuartal II 2020 dinilai antara lain tertolong oleh impor yang merosot lebih tajam ketimbang ekspor atau menghasil net ekspor. Impor terkontraksi 16,96%, sedangkan ekspor -11,6%. Suntikan APBN berupa bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan serta terdampak pandemik Covid-19 juga sangat membantu untuk menahan kemerosotan lebih dalam.
Dengan data dan pendapat yang telah dipaparkan oleh Ekonom Faisal Basri ini bisa menjadi tanda dalam membaca geliat ekonomi nasional dalam beberapa kuartal ke depan. Namun, saya tidak dalam rangka kembali menjelaskan perihal ekonomi yang sudah banyak dipaparkan oleh Faisal Basri.
Jika kita melihat sebagai sebuah kritik yang positif maka sementara saya berkesimpulan bahwa pemerintah perlu ekstra kerja keras dalam membangun proteksi ekonomi guna memperlambat laju kontraksi ekonomi yang sudah semakin nyata. Penekanan angka sebaran dari virus Covid-19.
Kini yang perlu dilakukan dengan segera dalam rangka kerja cepat dan maksimal adalah sebuah sinergi. Kendatipun begitu, upaya kerja sama juga tetap memperhatikan tatatanan undang-undang yang ada. Selayaknya sebuah pengelolaan pemerintah berdasarkan azas tertib administrasi menjadi satu hal yang menjadi pertimbangan utama.
Kementerian BUMN dalam fungsinya berpartisipasi menekan jumlah sebaran virus Covid-19, dilakukan dengan dengan beberapa jalan. Kabar gembira ketika Presiden Joko Widodo secara langsung menunjuk Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai wakil yang membantu Menteri Erick Thohir. Bantuan TNI memang sangat diperlukan dalam membangun ketertiban umum terkait dengan melawan penyebaran virus.
Dengan adanya 332 teritori Komando Distrik Militer, jika suatu wilayah yang dianggap merah dalam proses penyebarannya maka TNI yang berlokasi di distrik terdekat bisa membantu masyarakat. Selain itu, ada 22 wilayah Kesehatan Daerah Militer yang memiliki fasilitas rumah sakit berstandar tinggi. Hal ini bisa dipadupadankan dengan program holdingisasi Rumah Sakit BUMN, yang berada pada induk Indonesian Health Corporation (IHC).
Untuk sementara sejauh ini sudah berjalan dengan holding 7 rumah sakit besar BUMN. Juga secara pararel Biofarma telah mengembangkan vaksin Merah Putih yang terus menjalankan tahap demi tahap.
Hal-hal tersebut adalah kerja strategis BUMN dalam upaya menekan jumlah pasien terpapar Covid-19. Meski itu saja belum cukup, Kementerian BUMN tetap harus memutar otak untuk memproteksi ekonomi nasional pada level menengah ke bawah. Tentu hal yang sudah sangat tepat dilakukan oleh Menteri Erick adalah menyelamatkan pegawai pada lapisan menengah ke bawah. Sambil di waktu yang sama tunjangan para Direksi dan Komisaris dikurangi dalam rangka subsidi silang.
Beberapa hari lalu Menteri Koperasi dan UMKM membangun satu kerjasama dengan Menteri BUMN. barang tentu hal ini adalah terkait dengan penguatan instrumen ekonomi masyarakat akar rumput. Sejalan dengan instruksi Menteri Erick terkait larangan atau pembatasan pengerjaan proyek di bawah 15 milyar. Namun pernyataan saja tidak cukup perlu ada aksi kongkrit dalam melakukan proteksi UMKM itu sendiri.
Berbekal Permen Koperasi dan UMKM No. 4 tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Dari sisi Kementerin Koperasi dan UMKM, Permen yang baru ini adalah upaya mempermudah proses administrasi serta birokrasi dari pendirian UMKM. Meski secara teknis pembiayaan tetap satu pintu melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Namun hal lain yang perlu diperhatikan secara seksama adalah bagaimana juga program ini bisa melibatkan hingga level BUMD dan BUMDes. Konsep ini yang perlu diselaraskan, beserta kepala daerah. Pertemuan Menteri Koperasi Teten Masduki dengan Menteri Dalam Negri Tito Karnavian adalah langkah awal dalam menjembatani komunikasi dengan kepala daerah. Tidak kita pungkiri bahwa birokrasi daerah pada level kabupaten juga mengalami kebingungan dalam mengelola anggaran di tengah situasi krisis seperti ini.
Mungkin pada akhirnya bentuk pemaksimalan kerja ekonomi rakyat bisa dipandu berdasarkan kebutuhan komoditas serta wilayah strategis. Saya ilustrasikan, misalnya daerah Sumatera Utara.
Ada dua jenis hasil komoditas BUMN yang hasilnya cukup signifikan, yakni pertambangan dan perkebunan. Dalam lingkup Pemerintah Provinsi, juga memiliki BUMD yang bergerak dibidang perkebunan. Jika melihat komposisi yang ada, tim pemulihan ekonomi wilayah Sumatera Utara perlu memberikan titik tekan maksimal pada komoditas perkebunan. Komoditas pengolahan kelapa sawit adalah penghasil utama.
Dengan skema pemulihan ekonomi yang ada bisa saja Sumatera Utara dipilih menjadi daerah pengembang komoditas kelapa sawit dan turunannya. Bersama dengan para kepala daerah di Sumatra Utara mendorong UMKM rakyat kedalam komoditas kelapa sawit dan turunannya.
Beberapa hari belakangan ini Menteri Erick Thohir telah melakukan dua hal penting yang sangat strategis bagi penguatan UMKM. Yang baru-baru ini tersiar adalah terkait dengan tata kelola baru Sarinah yang akan menitikberatkan pada UMKM. Sebagaimana dalam pernyataan Menteri Erick Thohir, bahwa penguatan UMKM akan dilakukan dengan empat tahap strategis.
Pertama adalah penguatan dalam tingkatan keahlian khusus terkait proses dari produksi, rebranding, teknik pemasaran, penyaluran bahan baku serta memanfaatkan akses digital yang ada. Kedua, adalah membuka akses pasar baik pada level dalam negri maupun luar negri. Sebagaimana Kementerian BUMN sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Luar Negri. KBRI yang ada di negara-negara sahabat bisa menjadi tempat pemasaran di luar negri.
Ketiga, adalah penguatan akses permodalan yang sudah disipakan oleh Kementerian BUMN melalui skema kredit Himbara. Keempat sekaligus terakhir adalah dukungan penuh entitas BUMN dalam rangka peningkatan TKDN. Bisa jadi hal ini adalah sebuah proses industrialisasi BUMN yang akan menyerap UMKM berbasis bahan baku serta jasa-jasa pendukung industrialisasi.
Di ruang digital Menteri Erick Thohir juga telah meluncurkan Pasar Digital Usaha Mikro Kecil Menengah (PaDi UMKM). Ini adalah sebuah trobosan yang efektif, di mana konektivitas antara kebutuhan dan ketersediaan barang serta jasa bisa dipertemukan pada satu ruang digital. Pasar Digital ini yang akan menjadi konsentrasi utama BUMN dan Koperasi UMKM mengajak pemerintah daerah untuk sama-sama mempersiapkan rakyat Indonesia membangun kemandirian ekonomi.
Semua upaya-upaya progresif ini tidak akan berujung pada cerita baik, jikalau optimisme kita masih dibendung oleh paradigma kecurigaan. Kita tidak bisa diam dan meratapi situasi tanpa melakukan hal-hal efektif yang berdampak baik bagi sekeliling kita.
Maka dengan itu derap langkah transformatif BUMN dan Koperasi UMKM, tetap membutuhkan semangat kerakyatan yang nyata. Nasionalisme perlu kita wujudkan dalam ruang-ruang yang telah dibuka oleh pemerintah. Tentu ini adalah ujian sekaligus momentum bagi kita segenap rakyat Indonesia, dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat.
