Kamis, Maret 28, 2024

Surat Terbuka untuk Donny Gahral

Abi Rekso Panggalih
Abi Rekso Panggalih
Sekjen DPN Pergerakan-Indonesia.

Semoga Bung Donny selalu dalam keadaan semangat dengan akal sehat!

Saya dan jutaan warga biasa di Indonesia, tentu memiliki banyak harapan yang luar biasa terhadap pemerintah ini. Bukan saja memperjuangkan hak-hak hidup warga negara agar lebih sejahtera, namun juga tetap menjaga asa kepercayaan kepada para pemegang kuasa.

Orang-orang seperti saya dan warga biasa lainnya, hanya punya kuasa penuh setiap lima tahun di balik bilik suara. Setelahnya tinggal lah asa sebuah harapan bahwa, orang yang kita pilih tetap amanah dalam berkata serta bekerja dibalik tudung kuasa yang kita restui.

Sebenarnya, saya sudah menganggap problem dalam lingkungan Staf Khusus Milenial tutup buku. Bukan karena masalah itu tidak penting, tentu tidak seperti itu. Masalah itu adalah deretan kesalahan yang memperburuk citra pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Saya amati, sudah banyak pendapat dan tindakan-tindakan administrasi yang ditempuh sebagai upaya penyelesaian masalah. Dan barang tentu, kesalahan itu patut diamini oleh individu yang sudah melakukan pelanggaran kuasa. Minta maaf saja bukan berarti menuntaskan masalah, semua harus dipertanggungjawabkan selayaknya seorang pemangku jabatan.

Justru, malah Bung Donny membangunkan sentimental itu kembali. Saya kembali harus menyuarakan pendapat secara terbuka dan konfrontatif sekarang.

Bung Donny, apa yang menjadi statemen Anda dalam banyak media terkait dengan urusan Staf Khusus Milenial, membuka babak baru kekecewaan publik. Terlebih dikalangan para pendukung presiden Jokowi seperti saya. Apa yang anda katakan bukan saja semakin meruntuhkan reputasi Pemerintahan Presiden Jokowi, namun juga mendangkalkan kapasitas Anda sebagai seorang doktor.

Bung Donny, surat ini bukan berupaya mempermalukan Anda di depan publik, kendati Anda sudah memulainya sendiri. Agar pendapat ini bisa Anda jawab, maka saya akan mengkomentari pendapat Anda satu-persatu melalui sumber kedua, yakni media berita online. Bagusnya dari surat terbuka ini adalah mendesak Anda menjelaskan secara akademik apa yang sudah Anda sampaikan kepada publik.

Bung Donny, sudah berapa lama anda mengenal yang dinamakan kekuasaan? Kesalahan yang dilakukan para pemegang kuasa negara tidak bisa diperlakukan dalam azas “pemakluman”. Apakah anda tidak tahu, bahwa kekuasaan itu bersifat atomik dan deterministik. Atomik yang saya maksud adalah kaliberasi kekuasaan, bisa berhubungan dengan struktural juga teritorial. Misalnya dalam lingkup rumah tangga, maka secara struktural Anda adalah kepala rumah tangga sebagai ayah juga suami. Anda memiliki struktur, istri, anak, asisten rumah tangga, supir dan seterusnya.

Teritorialnya tentu rumah, mobil atau properti yang anda miliki atas nama anda sendiri. Itulah atom kekuasaan anda. Jika dia tidak deterministik, maka selalu ada pembangkangan dari perintah atau aturan yang anda keluarkan sebagai kepala keluarga. Apabila tidak deterministik, tentu tidak akan terbangun norma keteraturan yang anda inginkan. Jika itu terjadi, maka gampangnya anda bisa dikategorikan gagal sebagai kepala keluarga. Ini contoh yang paling akrab ditengah masyarakat kita, dalam skala terkecil. Apa anda bisa bayangkan bagaimana halnya jika skala dimaksimalkan dalam bentuk kuasa negara?

Yang pertama Bung Donny, Anda meminta publik untuk memaklumi tindakan Staf Khusus Milenial. Kata ‘memaklumi’ dalam KBBI diartikan sebagai memahami. Tetapi saya akan artikan lebih dalam agar anda bisa memnemukan makna ‘maklum’ yang sebenarnya. Jika saya buat stratifikasi dari makna kata paham, maka maklum adalah yang paling rendah setelah menghetaui. Istilah maklum, tidak dikenal dalam kosakata hukum ataupun akademik. Istilah ini muncul sebagai bentuk kebiasaan masnyarakat kita yang kadang naif, peragu juga gampang melupakan masalah. Jadi strukturunya itu; memahami, mengetahui terakhir memaklumi. Lantas apa untungnya buat publik, untuk memaklumi ketidakpantasan itu Bung Donny?

Saya buat contoh agar Bung Donny semakin paham. Misalnya ini sebagai contoh kalimat; 1. Saya memaklumi Donny Gahral tidak mampu menjadi kepala keluarga; 2. Saya memaklumi Donny Gahral bukan intelektual handal. Posisi saya yang memaklumi dua kekurangan Anda itu, adalah sekedar mengerti dan tentu saya tidak akan punya minat untuk mendalami lebih jauh dari kekurangan anda. Karenanya, saya sudah memaklumi. Terlihat seperti basa-basi, ya memang secara harafiah kalimat itu berfungsi seperti itu.

Namun kata ‘maklum’ menjadi tidak relevan dalam konteks yang lain. Saya akan berikan contoh lain, pada situasi yang mengandung konsekuensi hukum. Misalnya; 1. Apakah polisi bisa memaklumi pelaku pemerkosa seorang siswi SMA?; 2. Apakah KPK bisa memaklumi terduga korupsi uang APBN? Bagaimana dengan struktur kata itu, apakah relevan menggunakan kata maklum Bung Donny?

Bung Donny, kata maklum yang anda siratkan itu semacam bentuk sebuah permintaan maaf secara naif. Beserta harapan publik mengabaikan norma peraturan yang ada, dalam konteks kepatutan administrasi. Anda tidak pantas memohon pemakluman publik atas sebuah kesalahan administrasi negara yang juga ada potensi pelanggaran hukum ketatanegaraan. Apakah anda tidak malu, sebagai seorang doktor sekaligus pengajar filsafat, gagal memahami struktur pembobotan kata. Karena kata maklum itu tersirat menghindar dari pertanggungjawaban yang berkonsekuensi pada prinsip ketatanegaraan. Karena ingin menghindari maka Anda gunakan kata itu, apa betul dugaan saya?

Yang kedua Bung Donny, saya kutip mentah-mentah dari sumber kedua yakni media online. “Perlu dimaklumi karena mereka kan profesional tadinya, bukan birokrat. Jadi mereka tidak terlalu memahami etika birokrasi, bagaimana birokrat itu seharusnya bersikap atau berperilaku”, berikut pernyataan anda yang beredar di media online.

Dalam paragraf sebelumnya saya sudah jelaskan soal poisis kata maklum dalam pernyataan Anda. Dan sekarang saya menemukan kesalah kedua, yakni pertentangan antara ‘profesional’ dan ‘birokrat’. Saya jadi bertanya-tanya, apakah Anda sudah betul-betul memikirkan kalimat yang tepat dalam setiap mengeluarkan pernyataan? Saya bertambah bingung ketika Anda justru menyempitkan makna profesional, dan mengkontraskan dengan birokrasi.

Agar Anda tidak menyepelekan KBBI, maka saya akan rujuk kembali arti kata profesional. Ada tiga rangkaian makna menurut KBBI, soal kata profesional; 1 bersangkutan dengan profesi; 2 memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; 3 mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya.

Kekeliruan Anda, Bung Donny, adalah menjebak diri anda sendiri dengan menyempitkan makna profesional. Seakan-akan Anda ingin mengatakan bahwa profesional itu hanya dimiliki orang-orang yang bergelut di swasta. Bukankah debat kusir seperti itu sudah lama kita tutup. Bahwa profesionalisme itu kaitannya pada sebuah keahlian, apapun keahliannya. Sama halnya integritas, jangan Anda berfikir integritas hanya harus dimiliki oleh para pejabat berwenang. Maka, salah jika Anda berfikir begitu! Integritas juga nilai yang harus dimiliki oleh siapapun orang baik dalam mengerjakan tugasnya. Sekalipun dia seorang ojek online, dia juga punya integritas.

Jadi, sangat tidak penting jika Anda justru mendikotomikan antara profesional dan pemerintahan. Apalagi jika Anda juga memasukan faktor usia yang harus ditoleransi dalam mengelola jabatan kuasa. Siapapun dia dalam politik usia biologis bukanlah faktor penentu yang menyiratkan sesorang dalam basis kelayakannya.

Siapapun dia, ketika sudah dilantik secara resmi dan mendapatkan mandat tugas kenegaraan, maka dia sama di mata kewenangan atas ketatanegaraan. Berhenti berfikir soal dikotomi usia, karena dia masih muda atau datang dari dunia berbeda. Sekali lagi, berhenti membangun argumentasi seperti itu. Karena ketika setiap orang memiliki komitmen atas tugas dan kewenangan sebagai pejabat negara, dia harus siap belajar, serta menanggung jawab sendiri atas resiko kekuasaan yang didapuknya.

Bung Donny, satu-satunya kata yang saya sepakat pada Anda adalah ‘Etika Birokrasi’, meski saya tetap memberikan masukan atas sikap Anda terkait etika birokrasi.

Begini Bung Donny, jika anda ingin membahas problem staf khusus milenial dalam koridor etika birokrasi, maka sudah semestinya anda tidak perlu ungkapkan terbuka pada publik. Mengapa? Karena jika koridor pembahasannya etika birokrasi, seharusnya pembelaan Anda ditujukan kedalam birokrasi itu sendiri. Karena bicara soal etika birokrasi artinya, soal kepatutan serta kepantasan yang ditimbang dalam kacamata etis birokrat.

Apa gunanya hal itu Anda siarkan kepada publik?

Karena, pertimbangan etis hanya bisa melahirkan konsensus dalam sebuah komunitas dengan standar yang sama. Ketika anda siarkan kepada publik, pesannya justru anda amatiran sebagai kolega birokrat pemerintah.

Blunder berita hoaks yang pernah diposting Angkie, surat Taufan kepada para Camat, serta keterlibatan Belva dengan program pra-kerja adalah derertan kasus yang menunjukan amatirnya lembaga Staf Presiden sekarang. Ditambah anda Bung Donny, dengan embel-embel jabatan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden justru memberikan pernyataan yang tidak etis. Pernyataaan Anda yang banyak salahnya itu justru memperkeruh citra lembaga kepresidenan yang sudah dimulai dari teman-teman Staf Khusus Milenial.

Masukan kepada anda sebagai Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, dari warga biasa seperti saya. Pertama, tidak patut anda sebagai pejabat negara berwenang melakukan sebuah pembelaan atas tindakan yang tidak pantas secara etika birokrasi (dalam kasus Staf Khusus Milenial). Maka secara otomatis, pernyataan yang Anda keluarkan pun menjadi tidak etis.

Kedua, jika pun Anda secara terpaksa ingin membela ketidakpantasan itu, mintalah orang lain yang bukan sesama pejabat negara untuk menyuarakan pendapat Anda. Sehingga tidak turut serta menebalkan lumpur dihalaman Istana Presiden.

Ketiga, lebih hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan keluar, jika tidak ingin dicap sebagai aktor politik amatiran. Karena Anda sekarang bukan saja seorang dosen biasa, anda punya kewenangan kuasa. Karena melekat embel-embel “orang Istana”.

Salam,

Bandung, 19 April 2020

Abi Rekso Panggalih (Warga Negara Biasa)

Abi Rekso Panggalih
Abi Rekso Panggalih
Sekjen DPN Pergerakan-Indonesia.
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.