Di sebuah rumah makan dengan hidangan sop ikan yang lezat di Kota Makassar, perhatian dan mata saya tertumbuk pada ulasan teman-teman muda dari Palopo.
Mereka sudah 6 tahun belakangan ini menggerakkan isu lingkungan dan sosial ekonomi di wilayah hutan bersama masyarakat tanpa embel-embel mazhab, aliran politik atau etnik tertentu.
Presentasi anak-anak muda ini mengusik dasar berpikir saya. Bagaimana caranya hidup di tengah masyarakat dalam keragaman seraya terus memberi banyak manfaat dan makna sosial.
Sore itu di Makassar, kami sedang berkumpul dalam Forum Kelompok Kerja Intoleransi. Saya mewakili Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia. Saya hadir dalam rangkaian safari ke pelbagai daerah yang memiliki isu pelik terkait intoleransi dan diskriminasi terhadap kelompok rentan yang ada di sana.
Saya tahu persis lawatan ke pelbagai daerah, bertemu, dan berdialog dengan pelbagai lembaga dan komunitas lokal seringkali menjadi semacam makanan bergizi bagi pikiran dan jiwa saya.
Saya selalu dapat belajar banyak hal. Dan kini saya mendapatkannya dari teman-teman muda asal Palopo. Mereka bukan (terutama) dikenali sebagai penganut mazhab agama tertentu, tetapi terutama sebagai orang-orang baik dengan rekam jejak dan reputasi sosial yang tinggi di masyarakat.
Tindakan-tindakan yang mereka lakukan sederhana namun kandungan dan modal sosialnya sangat tinggi. Apa yang menjadi perhatian mereka menyentuh urusan mata pencaharian dan urusan hidup warga sehari-hari. Mereka jembatan antara pemerintah dan warga.
Pada awalnya mereka melakukan zonasi kawasan hutan dan pemetaan partisipatif untuk tujuan perlindungan lingkungan hidup. Selanjutnya dan dengan sendirinya mereka berinteraksi dengan manusia dan potensi alam yang ada di sana.
Kini mereka mengembangkan banyak hal bersama warga. Menyebut di antaranya pembuatan 10 jenis pupuk organik, budidaya lebah trigona menjadi propolis, jengkol, dan merica. Prinsipnya kolektif dan menggunakan apa yang disediakan alam.
Mereka menjunjung dan merawat alam tetap lestari sebagai aset hidup bersama dan pada gilirannya mereka mengembangkan pemberdayaan sosial ekonomi berbasis alam dengan prinsip-prinsip berkelanjutan.
Usai mendengar presentasi anak-anak muda Palopo itu, saya teringat sebuah artikel berjudul “diversity can distract us from economic inequality” yang ditulis Giles Fraser di The Guardian.
Giles menyebut satu dasawarsa belakangan ini orang-orang terkesima oleh buzzword seperti keragaman, pluralisme, dan intoleransi. Namun, menurutnya, kata-kata itu telah mengalihkan perhatian kita dari akar masalah sebenarnya, yakni ketimpangan ekonomi dan sosial.
Kaum liberal menurut Walter Benn Michaels dalam bukunya, The Trouble with Diversity, menyukai bahkan mengeraskan perhatian dunia yang terus-menerus dirundung masalah-masalah intoleransi dan pluralisme terkait identitas. Mereka, tulis Michaels, mengajarkan kita untuk terus terobsesi pada isu identitas dan sektarianisme seraya mengabaikan isu ketimpangan dan keadilan sosial.
Kaum liberal yang hidup nyaman bersama struktur yang tak adil enggan membicarakan pluralisme hidup yang lebih asasi. Seperti menantang dan mempersoalkan struktur ekonomi yang memproduksi ketidakadilan dan kolonialisme. Atau mempersoalkan kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan ketidakadilan sosial, ketimpangan hidup, dan marginalisasi sosial.
Mereka tak mau membicarakan hal-hal itu karena tema tersebut mengusik operasi kapital mereka dan asal kemakmuran mereka sendiri.
Giles Fraser memberi renungan bahwa isu keragaman, pluralisme, dan intoleransi telah menjadi alibi moral dari berlakunya operasi neoliberalisme. Terutama karena perhatian mereka yang minim terhadap isu keadilan sosial dan demokrasi pembangunan.
Keragaman bagi kaum liberal dan oligarki politik terbatas pada justifikasi untuk berlakunya terus-menerus kebebasan mengakumulasi kapital dalam seruan moral klasik non-discriminatory nature of capitalism. Nasib keadilan sosial, menjaga keragaman kelas dan sosial untuk bisa hidup bermartabat di kota dan di desa bukan menjadi perhatian mereka.
Giles Fraser dan Walter Benn Michaels tentu saja tidak anti dan hendak melawan isu keragaman dan pluralisme. Hanya saja mereka berpikir kemenangan-kemenangan yang dikehendaki kaum liberal kapitalis dalam memperjuangkan isu keragaman dan pluralisme adalah kemenangan-kemenangan semu yang meninggalkan masalah ketimpangan dan ketidakadilan sosial. Dua isu fundamental sebenarnya dalam mengadvokasi keragaman dan pluralisme.
Lawatan pertemuan saya di Makassar dan kemudian Kendari, bertemu dengan akademisi, profesional, dan aktivis, khususnya perjumpaan dengan penggiat sosial dari Palopo yang muda, bersemangat dan rendah hati dalam urusan kelompok kerja intoleransi mengajarkan banyak hal untuk diri saya.
Pelajaran itu terutama keyakinan bahwa mengikis intoleransi dan mempertahankan keragaman dan solidaritas sosial yang sebenarnya adalah dengan terlibat dalam melakukan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan membantu masyarakat menghadapi struktur sosial ekonomi yang sering menindas.
Tentu saja advokasi intoleransi melalui advokasi kebijakan, pendidikan, paralegal, kampanye media sosial tetap penting. Tapi tanpa basis di masyarakat, kegiatan-kegiatan itu kehilangan akar sosial dan cenderung bisa sangat elitis dan politis.
Contohnya seperti kasus Pilkada Jakarta sekarang ini di mana pertempuran isu begitu sempit seolah-olah masalah Jakarta saat ini hanya soal kaum toleran berhadapan dengan kaum radikal garis keras, dengan begitu saja mengabaikan isu keadilan sosial dan spektrum irisan-irisan pertemuan antara isu keragaman-intoleransi dan isu keadilan sosial.
Saya kini semakin yakin bahwa melawan intoleransi yang paling radikal dan berkelanjutan bukan dengan berkubu dan menggantungkan nasib publik begitu saja kepada pilkada atau pilpres, melainkan berperan dalam nasib hidup rakyat yang asasi seperti isu livelihood dan memperjuangkan keadilan sosial yang riil dan terlibat dalam demokrasi pembangunan.
Ikhitiar sosial untuk bersama-sama warga membangun desa, komunitas, dan kota berbasis masyarakat untuk mengembangkan pertanian, perikanan, menjaga tanah dan alam yang lestari dari amuk operasi kapital. Juga dari kebijakan yang hanya ingin meladeni korporasi dan orang kaya dalam rangka menumpuk akumulasi kapital secara primitif karena terus-menerus berorientasi pada pengerukan sumber daya alam dan menggebah warga dari tanah dan lingkungannya.
Kita memerlukan gerakan sosial yang memecahkan masalah hidup warga secara struktural bersama-sama dalam suka dan duka. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya melihat kita sebagai penganut agama ini dan itu, mazhab ini dan itu, aliran politik ini dan itu, namun lebih tulus melihat kita sebagai manusia yang bersosial dan memberi nilai kepada daya hidup masyarakat.
Sejarah dan realitas ekonomi-politik kita sendiri sudah mengajarkan kepada kita untuk tak sedemikian naif menggantungkan nasib melawan radikalisme dan intoleransi hanya dengan bertumpu pada pilkada dan pilpres.
Baca juga:
