Sabtu, April 24, 2021

Jokowi Bukan Ahok

Ambisi Mengadili (Mantan) Pemimpin

Siang itu, kami satu meja di salah satu restoran Muslim di kampus Heilongjiang University, China. Seorang teman berkebangsaan Rusia menunjukkan pemberitaan di media sosial...

Stok Pemimpin di Pilkada 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018, yaitu pada 27 Juni 2018. Ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018. Tahapan...

Belajar dari Kisah Akhilles dan Agamemnon

Cerita dimulai pada tahun ke-9, ketika suku-suku dalam wilayah Akhaia yang terletak di semenanjung Peloponesia menjalani perang Troya. Mereka terdiri dari klan-klan, kelompok-kelompok, dan...

Memahami Hadits Khilafah dan Imam Mahdi dalam Perspektif Lintas Disiplin (I)

Belakangan ini para pendukung khilafah pusing. Argumentasi mereka berguguran satu demi satu. Dari soal ketidakbakuannya sistem khilâfah, lemahnya riwayat mengenai bendera yang mereka klaim sebagai...
Avatar
Moh. Zahirul Alim
Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Brawijaya, Malang.

ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Rei

Pekan lalu ada lembaga survei yang merilis hasil temuannya terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Tidak hanya itu, lembaga survei tersebut juga merilis tingkat elektabilitas sosok tokoh yang berpeluang menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019. Dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), kita dapat mengetahui fakta bahwa tingkat kepuasaan masyarakat terhadap tiga tahun kinerja pemerintahan Jokowi mencapai angka 68 persen. Sementara itu, tingkat elektabilitas atau tingkat keterpilihannya berada di angka 38,9 persen.

Bahkan jika diadakan simulasi pilpres saat survei dilakukan pada periode September 2017 lalu, Jokowi dinyatakan unggul atas Prabowo dengan suara 57 persen berbanding 31,8 persen. Temuan SMRC terakit peluang keterpilihan calon presiden potensial di atas menempatkan sosok Jokowi berada di atas Prabowo Subianto (12 persen), pesaing terdekatnya, yang diprediksi akan kembali bertarung dalam Pilpres 2019.

Merespons survei SMRC di atas, muncul beragam komentar minor dari tokoh partai oposisi pemerintah yang tidak terima dengan fakta bahwa Jokowi diprediksi bakal unggul dalam Pilpres 2019. Pentolan Partai Gerindra Fadli Zon, misalnya, menyebut bahwa tingkat elektabilitas Jokowi dengan angka 38,9 persen menurut SMRC sangatlah rendah, dan menurutnya hal tersebut menunjukkan masyarakat menginginkan adanya presiden baru.

Ia bahkan mencontohkan, seperti terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, kepuasaan warga DKI terhadap kinerja Ahok tinggi pada ujungnya warga DKI menginginkan adanya gubernur baru. Hemat saya, boleh-boleh saja tidak terima dengan hasil survei. Pun demikian boleh juga mengharapkan Jokowi tumbang. Namun, yang harus diingat, menganalogikan Jokowi akan bernasib kalah sebagaimana tumbangnya Ahok dalam Pilkada Jakarta 2017 tidaklah tepat dan bisa jadi keliru besar.

Ingat! Jokowi bukan Ahok. Maknanya apa? Jokowi adalah sosok dengan segudang prestasi kerja yang membanggakan. Jokowi bukanlah sosok kontroversial yang mudah dicari-cari kesalahannya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sekalipun menimbulkan pro dan kontra masih dalam batas wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti yang disampaikannya, “Anda tidak setuju dengan Perppu Ormas, tidak setuju dengan UU Pemilu 2019, silakan gugat di Mahkamah Konstitusi!” Semua ada jalurnya, semua ada koridornya, tidak perlu gaduh dan membuat instabilitas.

Belum lagi dengan capaian-capaian pemerintahannya di bidang infrastruktur yang kini satu persatu mulai dapat dinikmati warga, peningkatan kualitas layanan publik, kepastian hukum yang tegas memberangus praktik pungutan liar, dan stabilitas ekonomi makro. Semuanya menjadi justifikasi pembenar atas temuan SMRC bahwa memang politik kerja Jokowi benar-benar berbuah dan dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

Senada dengan survei terbaru SMRC, survei sebelumnya juga merilis temuan bahwa isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dimobilisasi oleh satu dua partai tertentu untuk menyerang secara personal sosok Presiden Jokowi yang berpeluang besar akan berlaga dalam Pilpres 2019. Merujuk pada temuan tersebut, 86,8 persen warga Indonesia tidak setuju dengan anggapan bahwa PKI sekarang bangkit. Hanya sekitar 12,6 persen warga yang setuju.

Selain itu, ihwal keterkaitan Jokowi dengan PKI,  hasil survei juga menunjukkan 75,1 persen warga tidak percaya Jokowi terkait PKI, hanya 5,1 persen warga yang mempercayai. Yang patut menjadi perhatian dari survei tersebut, rupanya 19 persen pendukung Prabowo yang setuju dengan isu kebangkitan PKI. Hal ini beririsan juga dengan temuan bahwa partai-partai oposisi seperti Gerindra dan PKS cendrung setuju dengan isu kebangkitan PKI.

Tokoh-tokoh kedua partai juga tidak canggung untuk menyatakan bahwa PKI sedang bangkit. Bahkan beberapa waktu lalu ada seorang oknum fungsionaris Partai Gerindra terang-terangan menuduh PDI-P, kendaraan politik Jokowi, sebagai sarangnya PKI. Inilah realitas politik mutakhir Indonesia, menggunakan sentimen SARA dan cara-cara fitnah untuk menjatuhkan lawan.

Jika dalam Pilkada Jakarta 2017 isu SARA laris dijual dan dijadikan senjata guna melumpuhkan lawan politik di mana pasangan petahana Ahok-Djarot berhasil disingkirkan dan ditenggelamkan, maka cara yang sama akan coba dipakai menyongsong pagelaran Pilpres 2019. Kalau sebelumnya Ahok diserang karena dia berasal dari etnis China, Kristen, dianggap temperamental, arogan, kontroversial, dan hal-hal sensitif lainnya, kini giliran Jokowi coba diserang dengan isu PKI dan beberapa isu SARA.

Terhadap hal tersebut, saya berkeyakinan dan berani memastikan bahwa modus tak beradab itu sangatlah tidak mujarab digunakan untuk menjatuhkan Jokowi. Sia-sia belaka menyerang Jokowi dengan fitnah buta, malah Jokowi yang akan beruntung, ia semakin leluasa untuk membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang apa adanya, bukan agen komunis seperti yang dituduhkan para pembenci, mampu memberikan dedikasi terbaik dengan prestasi-prestasi kerja.

Singkatnya, jangan pernah menyamakan sosok Jokowi dengan Ahok. Mereka berbeda satu sama lain. Kalaupun keduanya pernah terlibat kerjasama politik saat berhasil terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2012, itu pun dalam nafas politik kerja, politik pengabdian bagi negara, bukan politik kotor untuk memperkaya diri dan golongan. Dan kini keduanya memiliki takdirnya masing-masing.

Seiring kekalahan telak dan kasus hukum yang menjeratnya, Ahok sudah menyatakan pensiun dari panggung politik. Sementara itu, Jokowi dengan rasa optimismenya siap untuk terus mengabdi, memberikan dedikasi terbaik dengan kerja-kerja nyata yang terukur. Jokowi adalah Jokowi, sosok yang susah dicari padanannya. Sekali lagi, Jokowi bukanlah Ahok! Stop mobilisasi persepsi dan politik fitnah yang memecah belah bangsa!

Kolom terkait:

Politik dan Desakralisasi Agama

Jokowi dalam Pusaran Isu Sensitif dan Kontroversial

Isu Anti-Cina dan Nasionalisme Kaum Muda

Keluar dari Jebakan Politik tanpa Identitas

Ada Apa dengan Identitas dan Kebhinekaan? 

Avatar
Moh. Zahirul Alim
Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Brawijaya, Malang.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Toleransi, Kita Perlu Belajar dari Negeri Tolland

Sebelum mulai mendaratkan jemari diatas keyboard laptop, sejenak terlintas dalam pikiran saya sebuah kutipan yang menarik dari buku yang berjudul “Berjamaah (lagi) walau tak...

Terorisme Lahir dari Watak yang Retak

Salah satu musuh terbesar kemanusiaan adalah terorisme. Ia lahir dari watak retak manusia yang dikendalikan hasrat untuk membunuh. Dalam aksinya yang agresif, teroris tak...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mencari Teman Masa Pandemi? Why Not, Berikut Tipsnya

Sudah Satu Tahun Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia. sekolah-sekolah, kampus, tempat yang bahkan kantor sekalipun harus berkegiatan online. Mahasiswa baru, murid baru dan orang-orang yang baru memulai...

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

ARTIKEL TERPOPULER

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mempertanyakan Wacana Koalisi Partai Islam Oleh PKS dan PPP

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa kita sangkut pautkan sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan...

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.