Selasa, Juni 15, 2021

HTI dan Khilafah itu Produk Politik

Anies Baswedan, “Wahabib”, dan Halalbihalal yang Dipolitisasi

Gema takbir dan tahmid Idul Fitri 1 Syawal 1438 Hijriyah rupanya tak mampu mengurangi bara kontestansi politik Pilkada DKI 2017 yang membakar jiwa nyaris...

Sekali Lagi Soal Dalil Khilâfah HTI

Mahkamah Konstitusi menolak uji materi Perppu Ormas yang dimohonkan antara lain oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Uji materi dinilai kehilangan objek karena Perppu Nomor...

Politik Kita di Tengah “Tsamaraisasi Milenial”

Politik kita akhir-akhir ini diramaikan oleh perbincangan tentang kemunculan anak muda berbakat yang bergelut sebagai politisi. Ia adalah Tsamara Amany, mahasiswi semester 6 yang...

Menuju Kehidupan Berbangsa yang Lebih Baik

“Sekali berarti, sudah itu mati” (Chairil Anwar) Kata “mati” dalam petikan puisi Chairil Anwar ini hakikatnya bukan berbicara tentang kematian. Ia justru bicara tentang kehidupan, tentang...
Avatar
Syahirul Alim
Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis lepas, pemerhati sosial, politik dan agama.

Pengunjuk rasa dari sejumlah ormas Islam melakukan aksi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Selasa (18/7). Aksi itu untuk menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang ormas. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Jika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melembagakan ide khilafahnya dengan membentuk organisasi massa, maka jelas khilafah merupakan sebuah produk politik. Sebuah produk politik tentu harus senantiasa diperkenalkan kepada publik melalui serangkaian upaya marketing, baik itu penyusunan produk politik, distribusi produk politik kepada publik dan meyakinkan bahwa produk politiknya lebih unggul dibandingkan dengan pesaing.

Institusi politik, seperti partai politik, juga kurang lebih sama: membawa dan memperkenalkan produk politiknya kepada publik menyasar segmentasi masyarakat yang berbeda-beda. Masing-masing produk politik yang diperkenalkan, saya kira, akan menjadi hak konsumen politik untuk menilai, sesuaikah produk politik yang ditawarkan dengan nilai-nilai atau ideologi yang dianut masyarakat.

Tak ubahnya seperti produk retail yang ada dalam mekanisme pasar, ia bisa diterima atau ditolak, yang pada akhirnya produk yang baiklah yang tetap bertahan.

Tidak tepat jika keberadaan sebuah produk politik malah diberangus, terlebih dianggap sebagai produk politik berbahaya. Sebab, sebuah produk politik adalah hasil dari persemaian melalui nilai-nilai atau ideologi yang dianut dan diyakini oleh masyarakat. Namun, yang pasti, sebuah produk politik yang beredar di masyarakat tentu tak bisa lepas dari gangguan-gangguan para pesaing yang merasa produk politiknya selalu kalah saing di pasaran.

Padahal, menurut hukum mekanisme pasar, semakin banyak produk, semakin masyarakat mempunyai banyak pilihan dan tentu akan tetap memilih produk yang terbaik sesuai dengan harapan mereka. Khilafah sebagai produk politik tentu dipilih oleh konsumen politik sebagai pilihan terbaik mereka, tak berbeda dengan orang lain yang memilih Partai A atau Partai B sebagai produk politik pilihan mereka.

Sejauh ini ide khilafah sepertinya sesuatu yang menakutkan, berbahaya, teror, radikal sehingga mendengarnya saja kita seperti hendak berperang. Padahal, “khilafah” merujuk pada makna aslinya dalam bahasa Arab, “khalafa”, bermakna “pergantian” atau “rotasi” yang ketika dihubungkan dengan konteks politik, “khilafah” memiliki konotasi “proses pergantian kepemimpinan secara politik”.

Sepanjang yang saya ketahui, dalam sejarah Islam, prinsip-prinsip pergantian atau rotasi kepemimpinan politik memang dihubungkan dalam konteks kekhilafahan, sehingga para pemimpin negara Muslim dalam sejarah dikenal dengan sebutan para khalifah. Jika demikian, sebenarnya apa yang ditakutkan dari sebuah konsep atau ide kekhalifahan?

Baca juga: Khilafah adalah Sebuah Kekhilafan

Khilafah, dengan demikian, lekat dengan segala proses pergantian kepemimpinan secara politik dan bisa diyakini oleh siapa saja. Istilah “khilafah” yang menggunakan bahasa Arab nampaknya kemudian menjadi persoalan, tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara Arab sekalipun yang menganggap terlampau tendensius terhadap istilah kekhilafahan.

Di Indonesia sendiri, istilah “khilafah” dengan berbagai macam perangkatnya menjadi pembicaraan yang cukup ramai, baik yang pro maupun kontra, sampai pada akhirnya, muncul Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang secara meyakinkan membubarkan HTI sebagai organisasi pengusung ide kekhalifahan.

Memang, banyak negara yang telah lebih dulu membubarkan Hizbut Tahrir, namun alasan pembubaran cukup kuat, karena ideologi yang ditawarkan kelompok ini dijadikan “alat politik” untuk melawan dan menggulingkan kekuasaan yang sah.

Bagi saya, terlalu berlebihan jika ide khilafah itu distigmatisasi “menakutkan” atau “membahayakan”, apalagi disebut “mengancam” negara. Dalam sebuah sistem yang demokratis, memberikan ruang kebebasan kepada publik untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya, baik melalui jalur kelembagaan seperti organisasi atau pendapat yang bersifat individu, adalah hal yang wajar dan dilindungi undang-undang.

Bahkan dalam bahasa yang tampak ekstrem, Emha Ainun Najib alias Cak Nun menyebut “Khilafah NKRI” dengan kalimat yang agak filosofis memandang bahwa keberadaan NKRI adalah perwujudan dari eksistensi setiap manusia yang menjadi “khalifah” di muka bumi. Ada atau tidaknya Hizbut Tahrir, Hizbul Wathan, atau Hizb Nashr—yang terakhir ini dikenal sebagai amalan dzikir, bukan organisasi—manusia di muka bumi ini adalah “khalifah” dan digantikan oleh generasi-generasi berikutnya atau “khilafah”.

Baca juga: HTI, Yahudi Madinah, dan Perongrong Negara Kesepakatan

Jika alasan utama pemerintah membubarkan HTI atas dasar ide kekhalifahan yang dipromosikannya, saya kira ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, terutama soal kebebasan berpendapat, berkumpul dan berorganisasi. Lagi pula, HTI menganggap ide kekhalifahan sebagai “nilai politik” yang sesuai dengan keyakinan mereka dan melakukan promosi politik kepada segmen masyarakat tertentu yang juga mempunyai kesamaan nilai dan ideologi politik.

Sejauh ini, tidak pernah ada paksaan kepada orang lain agar mengikuti keyakinan khilafah sebagai satu-satunya nilai kepolitikan yang harus dianut.

Saya beranggapan, khilafah merupakan tawaran dari sebuah “produk politik”. Sama halnya dengan institusi politik lain yang juga menawarkan produk politiknya kepada publik, dengan asumsi yang kurang lebih sama: menyuarakan perlunya rotasi kepemimpinan dalam ranah kekuasaan politik. Politik sendiri tentu akan terkait erat dengan pernyataan sebuah nilai (value). Jadi, isu politik tidak saja sebatas hal yang diperdagangkan, tetapi menyangkut keterikatan simbol dan nilai yang menghubungkan individu-individu.

Sebuah produk politik yang ditawarkan kepada publik tentu tak mungkin lepas dari “nilai” dan “simbol” sebagai aktivitas sosial yang akan menegaskan identitas bagi masyarakat. Khilafah, dengan demikian, sarat dengan “nilai” dan “simbol” yang mewujud dalam sebuah aktivitas sosial sekaligus penegas bagi identitas mereka.

Tidak ada yang salah dalam sebuah produk politik, selama tidak dipergunakan untuk melawan keberadaan eksistensi negara. Menganggap khilafah sebagai bentuk teror yang menakutkan atau mengancam adalah cara yang sengaja dibuat oleh tiran-tiran kontemporer yang takut hidup di alam demokrasi.

Kolom Terkait:

Pro-Kontra Perppu Pembubaran Ormas (HTI)

Pemisahan Khilafah dan Otoritas Agama

Proyek Gagal Khilafah dan Tumbangnya Moral Islam

NKRI tanpa HTI

Avatar
Syahirul Alim
Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia. Penulis lepas, pemerhati sosial, politik dan agama.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

McDonalds dan “The BTS Meal”

Belum lama ini, perusahaan ternama di dunia yaitu McDonalds (Mcd) mengeluarkan menu terbarunya, yakni “The BTS Meal” yang terdiri dari Mc Chicken Nugget, French...

Kenapa Kuliah Gratis?

Buku dan pena adalah senjata terbaik melawan kemiskinan ~ Malala Yousafzai Memberi bekal dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan adalah cara terbaik menolong orang untuk keluar...

Buya Syafii Maarif, Harapan Terus Ada

Siapa yang tidak tahu Buya Ahmad Syafii Maarif ini. Tokoh Muhammadiyah dan tokoh nasional penting yang masih tersisa pada zaman ini. Mestinya, orang seperti...

Menakar Komunikasi Persuasi Pemerintah dalam Menghadapi Pandemi

Pada awal tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan bahwa virus baru yaitu coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 (Covid-19) masuk...

BTS Meals dan Cerita Kuatnya Soft Power

BTS Meal merupakan sebuah menu paket makanan hasil kolaborasi antara salah satu franchise makanan cepat saji besar di dunia yakni McDonald's atau biasa dikenal...

ARTIKEL TERPOPULER