Di Balai Kota Jakarta, Senin (21/11/2017), Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menyampaikan perihal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Ia sampaikan alasan utama soal mengapa gaji TGUPP di era kepemimpinannya ini harus melonjak drastis hingga 12 kali lipat dari sebelumnya.
Menurut Anies yang banyak orang sebut sebagai Gabener ini, langkah itu guna meredam dan membongkar kebiasaan lama. Atas nama Pemerintah Provinsi DKI, Anies ingin menghentikan campur tangan pihak swasta dalam kepengurusan pemerintahan daerah kini dan ke depannya.
“Kita akan hentikan praktik-praktik pembiayaan yang tidak menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) untuk orang-orang yang bekerja membantu gubernur,” kata Gubernur Anies Baswedan.
Jelas, kalimat Anies itu tiada lain adalah bentuk sentilan langsung untuk praktik pemerintahan di era sebelum dirinya, era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ia mengklaim bahwa di era sebelumnya ini pihak swasta melulu mencampuri urusan pemerintah, yang berakibat pada terkendalanya kerja-kerja kegubernuran lantaran harus dipacu berdasarkan kepentingan pemodal juga.
Terlepas benar-tidaknya, yang penting klaim dulu. Urusan benar-tidaknya, seperti yang sudah-sudah, melulu ditempatkan di akhir kisah. Pokoknya bunyi dulu, isinya soal nanti. Semua bisa diralat jika salah. Tuhan saja maha pemurah, kok?
Selain itu, langkah tersebut juga dipandang Anies sebagai upaya menghalau potensi konflik kepentingan di tubuh pemerintahan. Ia tak mau jika kerja-kerja kepengurusan daerah harus direcoki dengan konflik internal yang tidak semestinya ada. Karenanya, untuk tahun ini, gaji TGUPP dibuat tanpa ketergantungan dari pihak swasta lagi.
“Kalau mereka yang bekerja membantu gubernur menyusun kebijakan, membantu untuk percepatan pembangunan justru dibiayai pihak swasta, maka potensi konflik kepentingan itu menjadi tinggi.”
Adapun soal penganggarannya melalui APBD, bagi Anies, biar pertanggungjawabannya jelas. Bahwa yang bekerja dengan uang rakyat, klaim Gabener, tidak akan neko-neko lagi. Mereka senantiasa akan bekerja demi kepentingan rakyat—dari dan untuk rakyat.
“Kan lucu secara kepegawaian dibiayai perusahaan swasta, secara keberadaan ada di kantor gubernur. Terus nanti yang bersangkutan bekerja untuk gubernur atau untuk perusahaan swasta bila tidak dibiayai.”
Hal ini juga ditegaskan oleh Wakil Gubernur Sandiaga Uno. Sama dan sebangun, alasan yang disampaikannya juga tampak mulia. Bahwa yang mengabdi harus dibayar, dibayar melalui APBD biar lebih terbuka, transparan, sumber-sumber pendanaannya terang-benderang dan bisa lebih dipertanggungjawabkan di kemudian hari.
Lagipula, jika sumber gajinya jelas dan gede (entah mungkin segede bakpao), maka urusan perut tidak akan lagi menjadi halangan. Semua bisa bekerja sebaik-sebaik mungkin tanpa harus disibukkan lagi dengan pengejaran kebutuhan biologis macam itu.
Selanjutnya, Anies juga mengklaim bahwa rencana langkahnya itu adalah bentuk praktik good governance. Tidak ada lagi dalih menghemat anggaran jika praktiknya justru menyalahi prinsip good governance. Tata kelola pemerintahan mesti dijalankan atas dasar transparansi.
“Kami malah yakin dengan cara seperti ini. Tidak ada ketergantungan pada pihak-pihak swasta untuk membiayai staf gubernur dan staf yang membantu untuk proses pengambilan keputusan.”
Selintas, langkah dan alasannya di atas memang terlihat baik adanya. Bahwa upaya untuk menyejahterakan para pengabdi, tim pelayan rakyat, adalah hal yang memang patut dicanangkan. Terlebih adanya penambahan personel, dari yang sebelumnya berjumlah 15 orang di era Ahok menjadi 45 orang, maka kenaikan biaya untuknya pun menjadi niscaya. Wajar.
Soal mengapa personel ini bertambah, sebagaimana dituturkan Sandi, karena adanya penggabungan atau peleburan TGUPP dan Tim Wali Kota. Langkah ini demi percepatan pembangunan di DKI, dan agar TGUPP juga lebih efektif dan efisien dalam bekerja.
Mempertanyakan Alasan Anies
Meski baru sebatas rencana, belum menjadi keputusan final Pemrov DKI, isu ini sudah marak dipersoalkan. Bahkan, dalam satu kesempatan, Tim BTP (Basuki Tjahaja Purnama) melayangkan responsnya soal rencana tak lazim tersebut. Pihaknya merasa harus merespons karena adanya pernyataan Anies Baswedan yang menyentil soal gaji mereka yang katanya dibiayai oleh pihak swasta.
“Kami selama di Balai Kota DKI Jakarta murni digaji dari Operasional Gubernur Ahok. Operasional Gubernur selama Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional Sekda, 5 Wali Kota dan 1 Bupati, renovasi rumah ibadah (termasuk masjid dan gereja), serta menambah honor untuk para OB dan cleaning service yang bekerja di sekitar kantor gubernur,” kata Tim BTP.
Bahkan, lanjut Tim BTP, jikapun ada kelebihan uang operasional tersebut, semuanya akan dikembalikan lagi ke kas daerah. Singkat kata, tak ada peruntukan lain dana-dana itu kecuali hanya untuk kerja-kerja gubernur sekaligus kerja-kerja sosial-masyarakat, apalagi untuk dikorup.
Ya, setiap pemimpin memang beda, termasuk dalam hal pengambilan bentuk kebijakan. Saya kira ini sudah sunnatullah, keniscayaan.
Jika kita mau membandingkan di masa Ahok, dana operasionalnya selaku gubernur benar-benar dialokasikan ke pundi-pundi yang memang seharusnya: dana operasional gubernur untuk kerja-kerja kegubernuran beserta timnya. Adapun pengalokasian lain seperti ke kerja-kerja sosial-masyarakat, ini justru nilai plusnya. Bahwa dana tersebut berusaha dimanfaatkan untuk banyak kepentingan, bukan semata untuk tujuan eksistensinya belaka.
Dengan hanya mengandalkan dana yang tak seberapa jika dibanding rencana kebijakan gubernur penggantinya, toh percepatan pembangunan DKI di masa Ahok sudah cukup jadi bukti. Tinggi-rendahnya gaji TGUPP nyatanya tak menghalangi atau jadi hambatan dalam proses pembangunan Jakarta semasa Ahok.
Tak salah kemudian ketika banyak pihak yang justru menyayangkan rencana keputusan Pemrov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Maksudnya jelas, jika kebijakan pemimpin sebelumnya benar-benar sudah terbukti soal efektivitas dan efisiensinya, mengapa lagi harus mencoba kebijakan-kebijakan yang lain? Rencananya memang tampak apik, tapi segala hal mesti berdasar, punya alasan kuat untuk mencanangkannya.
Pada rencana kebijakan Anies Baswedan, apakah semua paparannya di atas itu benar-benar punya dasar alasan yang kuat? Pertama, soal tidak diinginkannya pihak swasta campur tangan dalam kepengurusan daerah, seperti menggaji mereka yang masuk ke TGUPP, toh alasan ini tak berdasar, sudah terpatahkan.
Adapun alasan untuk menghalau konflik kepentingan, pertanyaannya, adakah konflik semacam itu pernah terjadi di masa Ahok? Jika ada, Anies mesti menjelaskannya sebagai pihak pewacana. Ia harus bisa menunjukkan konflik kepentingan di masa Ahok karena gaji TGUPP-nya tidak dianggarkan melalui APBD.
Baca juga:
Tanggung Jawab Politik “Sang Pribumi” Anies Baswedan
