Di tengah semarak dan khidmat HUT Bhayangkara ke-71 dua hari lalu, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyampaikan keinginannya untuk pensiun dini. Pernyataan itu mengandung makna yang tersurat dan tersirat.
Secara tersurat Jenderal Tito beralasan bahwa dengan menjabat Kapolri terlalu lama, dari 2016-2022, akan tidak sehat dan terasa membosankan, baik bagi dirinya, organisasi, dan masyarakat. Kekuasaan yang dijabat terlalu lama memang tidak baik karena akan semakin banyak tantangan dan godaan. Power tends to corrupt. Kekuasaan yang berlebih akan cenderung korup. Begitu ungkapan yang sering kita dengar.
Sebagai jenderal polisi yang juga intelektual, Tito sadar betul akan hal itu, sehingga ia menyampaikan keinginannya untuk pensiun sebelum 2022 agar bisa menikmati kehidupan. Berada di pucuk pimpinan Polri tentu merupakan posisi yang prestisius sekaligus banyak tantangan, baik internal dan eksternal. Juga akan banyak waktu sang jenderal yang harus didedikasikan bagi masyarakat dan negara, daripada untuk diri dan keluarganya.
Secara tersirat mungkin Jenderal Tito ingin menyampaikan bahwa perlu ada regenerasi di tubuh Polri dan permintaan agar Polri diberikan independensi dalam bertugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepolisian. Dalam beberapa kasus, ada anggapan bahwa penegakan hukum oleh Polri diduga telah direcoki untuk kepentingan politik dan kekuasaan.
Kita tahu Tito termasuk Kapolri termuda dan ia melompati beberapa angkatan di atasnya sehingga sempat menimbulkan gejolak. Ketika awal menjabat pada 13 Juli 2016, Jenderal Tito rajin berkonsolidasi agar Polri tetap solid dan kuat. Ia pandai merangkul kawan dan lawan. Ia meniti karirnya secara cemerlang dengan tetap menghormati para seniornya. Menang tanpo ngasorake. Begitu pepatah Jawa, yang artinya menang tanpa membuat orang lain merasa direndahkan dan dibuat malu.
Tito Karnavian menerima jabatan Kapolri dengan target untuk meningkatkan kinerja dan memperbaiki citra Polri yang masih buruk di mata masyarakat. Ia buktikan ambisinya itu dengan kinerjanya yang cukup memuaskan dan menjalin kerjasama dengan banyak pihak, termasuk berdedikasi menegakkan HAM, dengan membuat Nota Kesepahaman Kerjasama dengan Komnas HAM pada Maret 2017.
Selama hampir setahun menjabat sebagai Kapolri, berbagai peristiwa besar berhasil Jenderal Tito atasi dan kendalikan dengan cukup baik dan mengesankan.
Dua bulan setelah menjabat, Jenderal Tito menghadapi gelombang aksi organisasi yang mengklaim dirinya untuk membela Islam (Aksi Bela Islam) terkait dengan pernyataan Ahok yang dituduh telah menodai agama. Aksi berjilid-jilid itu dapat ia tangani dengan pendekatan dan strategi resolusi konflik yang cukup lihai. Alih-alih melarang penyampaian aspirasi dan ekspresi para demonstran (baca: Magnitude Politik 212), Jenderal Tito mengakomodasi aksi-aksi itu dengan tetap dalam koridor menjaga ketertiban umum dan hak publik atas rasa aman.
Praktis tak ada permasalahan berarti dalam aksi-aksi bela Islam, kecuali aksi 411 yang sempat ricuh namun bisa dikendalikan. Pada aksi 212, Tito bahkan membaur di dalam aksi dengan mengikuti tablig akbar di Monas yang diklaim diikuti oleh jutaan orang.
Sampai pada akhirnya Ahok divonis dan masuk bui, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan bela ulama dan Islam dapat ia kendalikan dalam koridor hukum dan keamanan.
Pun dengan kasus-kasus perburuan terhadap puluhan individu atau pihak tertentu oleh organisasi tertentu karena dianggap menghina ulama, Tito dan jajarannya bisa mengatasi dan melokalisasinya supaya tidak berkembang jauh menjadi chaos dan menganggu ketenangan publik dalam skala luas.
Sebagai ahli terorisme, Tito membuktikan dirinya sangat menguasai taktik dan strategi menghadapi terorisme. Meski beberapa kali tindak pidana teror tetap ada, seperti bom Kampung Melayu pada Mei lalu yang merenggut 3 jiwa anggota Polri, Tito cukup piawai mengatasinya dengan secara cepat menelusuri dan menangkap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya agar tidak menjadi teror yang lebih besar.
Maraknya gerakan-gerakan radikal dan intoleran juga Tito bisa tangani dengan cukup baik sehingga tidak berkembang lebih parah lagi, dengan cara mendekati dan bersilaturahmi dengan para kiai dan ulama di berbagai wilayah.
Ancaman terorisme yang semakin nyata dan mengambil bentuk gerakan individu (lone wolves) dan gerakan barbar militas ISIS di Marawi, Filipina, menjadi alarm penting dan wake up call bahwa ancaman teror sangat nyata, semakin manifes dan mendekat ke Indonesia. Peran dan kepiawaian Jenderal Tito masih sangat dibutuhkan dalam memimpin Polri untuk menegakkan hukum dan memberantaa terorisme, membendung gerakan radikal, dan aksi intoleran.
Pernyataan Jenderal Tito untuk pensiun dini menjadi pertanda dan refleksi bahwa dengan segala kelebihan dan kepiawaiannya, Tito adalah manusia biasa yang tidak luput dari kurang dan alpa serta keterbatasan. Tugas berat yang ada di pundak Jenderal Tito harus disokong oleh seluruh masyarakat agar Polri di hari jadinya yang ke-71 semakin profesional dan kredibel dalam menegakkan hukum dan HAM.
Jenderal Tito, kontribusi dan keahlianmu masih dibutuhkan oleh bangsa. Pensiun dini adalah pilihan, namun bukan dalam waktu yang dekat di saat masyarakat dan Polri membutuhkan sosok pimpinan yang amanah dan profesional.
Pernyataan Jenderal Tito untuk pensiun dini menunjukkan ketokohannya bahwa ia tidak kemaruk dengan kekuasaan, namun sebagai warning bahwa dirinya tahu kapan harus berhenti demi untuk kebaikan dirinya, keluarga, Polri, dan bangsa.
Baca juga:
 akan tidak sehat dan terasa membosankan. Power tends to corrupt. Ada apa di balik itu?){kind=link}