Dia pernah mendapatkan predikat sebagai The Most Important Man in the Middle East pada 10 Desember 2012 dari Majalah Times. Bahkan, fotonya terpampang di halaman depan. Tentu saja, bukan sembarang orang bisa mendapatkan kesempatan itu. Artinya, saat itu harapan besar dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat (AS) agar dirinya bisa menjadi pionir dalam menjalin sejumlah kerja sama, baik itu berupa ekonomi atau pertahanan di Timur Tengah, khususnya Mesir.
Dia pernah diagungkan oleh dosen saya saat mengampu mata kuliah Geopolitik Timur Tengah. “Saya rasa, hingga saat ini, presiden yang berhasil menempuh jalur demokrasi dan bisa mengawal pemilu dengan baik di wilayah Timur Tengah hanyalah dirinya.”
Dia juga pernah dielu-elukan oleh salah seorang sopir taksi yang mengantarkan istri saya saat melewati jalanan Mesir yang padat pada tahun 2017. “Coba kalo dia masih memimpin negeri ini, saya pikir kemacetan tak menjadi separah sekarang.”
Dan dia adalah mantan presiden Mesir yang baru saja meninggal akibat kelelahan di pengadilan. Dia adalah Mohamed Mursi.
Arab Spring yang melanda Mesir mampu menghadirkan nuansa baru bagi negeri 1000 piramida. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Mesir berdiri, akhirnya ada orang dari kalangan sipil yang mampu menjabat presiden. 24 Juni 2012, Mohamed Mursi terpilih sebagai presiden dengan memenangkan persentase 51,73 persen. Seminggu kemudian, dia dilantik.
Lalu, apakah Mursi bisa berhasil menghadirkan demokrasi pasca-turunnya Hosni Mobarak? Masyarakat menilai tidak. Pasalnya, pada tanggal 22 November 2012, Mursi mengeluarkan dekrit yang cenderung otoriter. Inti dari dekrit tersebut adalah segala ketentuan dan keputusan yang telah ditandatangani olehnya, tak dapat dibatalkan dan tak bisa diganggu gugat.
Mesir pun geger. Kemudian terbagi dua kelompok antara pro-Mursi (agamis) dan anti-Mursi (nasionalis). Pro-Mursi menggunakan argumen bahwa apa yang dilakukan oleh Mursi semata-mata untuk melindungi kepentingan nasional. Namun, bagi anti-Mursi, dia dianggap menyelewengkan nilai demokrasi.
Dia dianggap memanipulasi keputusan mayoritas. Padahal, mayoritas bukan sebagai patokan untuk membenarkan sebuah kebijakan. Minoritas perlu mengambil proses deliberasi sehingga memiliki jalan ke dalam proses penentuan kebijakan. Jika mayoritas suka melakukan manipulasi, apakah ini bisa disebut kediktatoran mayoritas?
Mungkin Mursi lupa tentang kejadian turunnya Hosni Mobarak. Padahal terdapat adagium Historia docet (sejarah itu mengajar). Mursi tidak belajar dari sejarah bahwa apabila keputusan dalam penentuan kebijakan yang semena-mena bisa berakibat fatal. Masyarakat hancur dan begitu pula dengan negaranya.
Mesir porak-poranda. Alun-alun Tahrir atau yang dikenal dengan Tahrir Square menjadi saksinya. Ratusan hingga ribuan demonstran berkumpul menuntut mundur Mursi. Padahal, dia baru saja memimpin Mesir tak lebih dari 6 bulan. Tuntutan mereka yang paling utama yaitu membatalkan dekrit. Dan benar, awal Desember 2012 dekrit dibatalkan. Namun, nasi sudah menjadi bubur.
Rakyat sudah terlanjur sakit hati. Apalagi hal ini diperparah dengan masuknya petinggi Ikhwanul Muslimin menjadi pejabat negara. Maka, gelombang demonstrasi tak terelakkan lagi. Muncul pula gerakan Al-Tamarrud (mosi tidak percaya) kepada Mursi. Hingga akhirnya Mursi digulingkan (baca: kudeta) oleh militer yang dipimpin oleh Abdel Fattah al-Sisi pada 3 Juli 2013.
Tragisnya, Mursi, Presiden ke-5 itu divonis masuk ke hotel prodeo selama 45 tahun. Vonisnya beraneka macam. Mulai dari kekerasan terhadap demonstran hingga melakukan spionase terhadap salah satu negara Teluk. Dan, akhir Desember, Ikhwanul Muslimin (IM), organisasi yang diikuti oleh Mursi divonis sebagai kelompok teroris. Maka, tuntas dan tumpaslah gerakan Islamis di Mesir.
Lalu, bagaimana politik Mesir pasca-meninggalnya Mursi?
Tentu saja, gerakan Islamis—walaupun IM sudah dianggap mati, tapi nyatanya masih bergerak dari bawah tanah—menuntut pemerintah Mesir, yaitu Sisi, bertanggung jawab. Tuntutan tersebut juga didukung oleh Erdogan. Menurutnya, pemerintah Mesir tak hanya sekadar menuntut melainkan juga mengevaluasi proses hukum yang terjadi pada Sisi.
Bagi saya, pergantian presiden dari presiden selalu menimbulkan polemik yang unik. Sebagai contoh, ketika Anwar Sadat memimpin. Mesir dipuji kalangan internasional karena berani bernegosiasi dengan Israel. Sayangnya, dia tewas dibunuh oleh kelompok Islamis. Begitu kelompok Islamis yang memimpin, yaitu Mursi, giliran kelompok nasionalis dengan dibantu militer yang berhasil melakukan kudeta.
Dari peristiwa di atas, bisa dilihat bahwa dua kelompok yang sangat kuat dalam politik praktis. Pertama, kelompok Islamis. Mereka menggunakan demokrasi demi menggaungkan ideologi yang tentu saja bertentangan dengan nilai demokrasi. Bagi mereka, kekuasaan bisa diambil dengan berbagai cara, termasuk demokrasi.
Kedua, kelompok militer. Hadirnya militer dalam politik praktis menjadi sinyal bahwa militer bisa jadi menjadi kerikil bagi demokrasi. Dan sama seperti kelompok Islamis. Demokrasi adalah cara terbaik untuk mendapatkan kekuasaan. Hingga akhirnya, dengan dalih kepentingan nasional, militer berusaha menyelipkan ide dan gagasan.
Apakah ini sama dengan di Indonesia? Bisa jadi.
Ketika istri saya pulang, salah satu hal yang sering diceritakan tentang Mesir adalah, Kullu ardza Masr mazbalah. Artinya, semua daratan di Mesir adalah tempat sampah. Bisa jadi tempat sampah tidak selalu denotatif melainkan juga konotatif. Dan itu mengacu kepada kedua kelompok tersebut.
