Tahapan Pemilu sudah di tetapkan per tanggal 14 Juni 2022, hal ini tentu merupakan berita baik karena sempat terhambat beberapa kali terhambat dengan berbagai alasan. Sebagai partai baru, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dibangun dengan konsepsi gotong royong serta persahabatan menyambut baik akan keputusan tersebut. PKN tengah mempersiapkan diri dengan membangun perwakilannya di 34 provinsi dan 514 kabupaten serta lebih dari 4000 kecamatan sebagaimana di persyaratkan dalam aturan dasar undang undang pemilu.
Melalui Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PKN juga membangun strategi yang dapat menggugah dan merebut hati para pemilih yang di dominasi oleh kaum muda produktif dengan ideologi perjuangan Nasionalisme Kenusantaraan.
Kenusantaraan menjadi visi yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan persoalan bangsa yang saat ini banyak terkendala akibat fragmentasi masyarakat Indonesia dengan isu suku, agama, ras dan golongan serta behavior dari pejabat yang semakin jauh dari rasa empati dan etika.
PKN hadir dengan menawarkan solusi dari berbagai persoalan yang ada saat ini, bagaimana mencairkan kembali kebekuan fragmentasi masyarakat akibat isu politik identitas, membangun fundamental pendidikan dasar yang berbasis norma dan etika serta kejujuran, perlindungan data pribadi, pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan berkeadilan hingga isu lingkungan seperti green mobility hingga menjadian Indonesia sebagai pusat carbon trading dunia yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Tidak hanya itu PKN juga hadir untuk menjawab tantangan kedepan terutama tentang persoalan kebangsaan baik untuk Indonesia Raya maupun Indonesia maya (baca:Indonesia di dunia maya). Jati diri sebagai orang Nusantara dengan bingkai Indonesia harus dikedepankan disemua medium baik itu virtual maupun realita.
Banyaknya ketidakpahaman akan tanggung jawab di dunia virtual mengakibatkan tindakan hukum secara realita terjadi. Fragmentasi platform sosial media menjadi isu yang perlu di selesaikan secara cepat sebelum mengarah kepada berbagai perpecahan yang terjadi di beberapa negara lain. Negara harus melindungi setiap potensi ancaman perpecahan tanpa terkecuali dan memberikan ruang untuk setiap pemikiran dan kritik yang beretika. Platform sosial media harus tunduk dan patuh pada aturan yang dibuat dalam rangka ikut menjaga harmonisasi hubungan masyarakat di bumi nusantara.
Menata Kembali Politik Indonesia
Sebagai partai politik yang dibangun dengan pondasi gotong royong, PKN menjadi salah satu partai yang tidak dapat dikontrol oleh oligarki maupun korporasi. Jati diri gotong royong ternyata memiliki kekuatan tersendiri yang membuat PKN bisa melesat menjadi pemain baru dalam kancah perpolitikan nasional dengan kecepatan dan akselerasinya membangun jaringan di seluruh bumi nusantara.
Masyarakat Indonesia sudah berpengalaman dalam memilih, tahun 2024 menjadi ajang titik balik rasionalitas politik yang semakin dewasa. Pengalaman perpecahan dan fragmentasi pada tahun 2014 dan 2019 dengan model politik identitas cenderung akan menurun seiring dengan realitas politik yang terjadi. Model “money politics” mungkin akan tetap ada tetapi potensi elektabilitas akan semakin turun drastis seiring dengan kesadaran politik masyarakat dan kampanye akan pentingnya masa depan bangsa dalam memilih para pemimpinnya yang semakin masif.
