Wacana pemindahan ibukota kembali mengemuka. Hal ini sudah biasa dan terjadi di hampir setiap kepemimpinan sejak era Bung Karno. Pertama kali Bung Karno mencetuskan wacana pindah ke Palangkaraya.
Kini muncul kembali tiga alternatif. Pertama, Ibukota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga. Kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta. Ketiga adalah memindahkan Ibukota ke luar pulau Jawa, khususnya kawasan timur Indonesia. Presiden Jokowi menegaskan memilih alternatif terakhir.
Alternatif luar Pulau Jawa memunculkan tiga opsi lagi, semuanya di Pulau Kalimantan. Tiga kota opsi lokasi ibukota yang baru yakni Palangkaraya dan sekitarnya Provinsi Kalteng, Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, serta Panajam dan sekitarnya Provinsi Kalimantan Timur. Optimisme belum sepenuhnya hadir mengingat dibutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun
Banjir Jakarta
Apa pun dan kapan pun realisasi pemindahan ibukota tidak mengurangi kemendesakan mengurai masalah Jakarta. Salah satu yang terbesar adalah banjir. Jakarta, bisa dikatakan sebagai ibukota banjir Indonesia. Banjir menjadi bencana tahunan dan kerap melumpuhkan. Kondisi klasik ini sebenarnya sudah masuk darurat dan mestinya prioritas nasional mengingat Jakarta sebagai ibukota.
Hari-hari ini banjir kembali melanda Jakarta. Sungai Ciliwung meluap dan menggenangi sebagian wilayah Jakarta Timur dan Selatan, pada Jumat (26/4). Daerah terdampak banjir terdiri dari 18 titik yang terdiri dari 4 titik di wilayah Jakarta Selatan dan 14 titik di wilayah Jakarta Timur. BPBD Provinsi DKI Jakarta melaporkan sebanyak 2.942 orang mengungsi di 16 titik pengungsian.
Banjir Jakarta merupakan fenomena klasik yang terjadi pula di sebagian besar wilayah Indonesia. Musim kemarau selalu menimbulkan kekeringan di Indonesia. Hal ini adalah paradoks mengingat Indonesia sebagai negara tropis yang semestinya makmur air. Indonesia memiliki potensi sumberdaya air nomor lima terbesar sedunia. Penyebab kekeringan di Indonesia diprediksikan karena penyimpangan iklim, gangguan keseimbangan hidrologis, dan kekeringan agronomis.
Kekeringan dan banjir bagaikan dua sisi mata uang yang datang silih berganti. Krisis air didiagnosis terjadi karena efek gegar hidrologi. Gegar hidrologi seperti halnya gegar otak, merupakan kondisi di mana pengelola negeri ini tidak mampu memahami dan gagal memfungsikan kaidah-kaidah hidrologi dalam pembangunan (Siswantara, 2011).
Strategi Mitigasi
Bencana hidrologi mesti dimitigasi total melalui manajemen sumberdaya air terpadu. Manajemen tidak bisa dilakukan secara responsif dan parsial, baik dalam hal aspek maupun spasial. Selama ini kekeringan hanya dijawab dengan kebijakan dropping air. Alhasil, krisis air hanya teratasi sesaat dan cepat kambuh di kemudian hari. Harmonisasi penting diciptakan antara aspek teknis, ekonomi, sosial budaya, politik, dan ekologi. Pendekatan spasial juga harus diterapkan melalui pengelolaan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS).
Pembenahan ekologi secara natural hendaknya diprioritaskan sembari melakukan rekayasa lingkungan. Ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan, sebagaimana amanat UU No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, wajib diupayakan minimal mencapai 30 persen dari luas wilayah. Kawasan sempadan sungai juga mesti dikembalikan fungsinya. Revitalisasi kawasan dapat dilakukan dengan strategi vertikalisasi. Rumah susun adalah solusi manusiawi bagi pemukim liar.
Rekayasa lingkungan diimplementasikan dengan prinsip optimalisasi neraca air. Salah satu strategi efektif yang layak diupayakan adalah metode pemanenan air hujan. Fungsi resapan daerah hulu mesti dipertahankan dengan pengendalian konversi lahan dan peningkatan vegetasi. Sedangkan pemanenan air hujan dapat menjadi solusi praktis kekurangan air sekaligus banjir. Untuk kepentingan jangka pendek, hasil pemanenan dapat langsung dimanfaatkan bagi irigasi, cuci, dan mandi, serta untuk jangka panjang dapat menambah suplai air tanah dengan meresapkannya. Air hujan dengan treatment tertentu bahkan dapat diolah untuk keperluan minum.
Banyak model pemanenan yang dapat dikembangkan, antara lain penampungan air hujan (PAH), sumur resapan, lahan terbuka, lubang biopori, polder, dan lainnya. Pola dan prioritas pemanfaatan air pun dapat dilakukan seperti memanfaatkan air hujan untuk keperluan sekunder, misalnya menyiram tanaman.
Wilayah di Indonesia mayoritas dibelah oleh sungai-sungai. Sungai merupakan ekosistem yang membutuhkan manajemen pengelolaan DAS secara konsisten dan berkelanjutan. Manajemen DAS di Indonesia belum dikelola secara baik. Kementerian PU menyebutkan sekitar 282 DAS dalam kondisi sangat kritis dan menjadi penyebab bencana banjir dan kekeringan. Sungai yang multi potensi juga menjadi faktor negatif citra wilayah. Sungai identik dengan kekumuhan, penuh sampah, lokasi pembuangan limbah, dan lainnya. Sungai cenderung menjadi bagian belakang belum menjadi wajah depan kawasan. Ke depan sungai mesti dikembalikan dan dibalikkan menjadi primadona kawasan. Konsep water front city dapat dikembangkan secara seimbang ekologi, sosial, dan ekonomi.
Krisis air adalah hantu masa depan manusia. Sekelompok penduduk yang kini masih aman airnya tidak ada jaminan kondisi ke depan. Diagnosis krisis air yang mengindikasikan sebab gegar hidrologi dan merekomendasikan manajemen terpadu penting disadari dan dijadikan isu bersama. Kunci implementasi manajemen sumberdaya air terpadu adalah komitmen politik pemimpin negeri, kepedulian swasta, dan partisipasi masyarakat.
Komitmen politik pemimpin terpilih ke depan kaitannya dengan pengelolaan lingkungan dan kepedulian bencana diharapkan dapat mewarnai kebijakan. Beberapa indikator dapat menuntun kita menilai komitmen politik ekologi.
Pertama, visi dan misi. Komitmen politik akan hadir jika pemimpin memiliki visi-misi hijau. Visi hijau merupakan pondasi yang secara eksplisit menyatakan kepedulian lingkungan dan berisi mimpi terkait masa depan lingkungan. Misi hijau menjadi jabaran praktis mengenai langkah yang akan dilakukan untuk membuktikan bahwa visinya realistis.
Kedua, rekam jejak. Rekam jejak kepedulian lingkungan penting untuk dibuktikan ke depan. Jejak kepedulian dapat direkam pada masa lalu dan masa kampanye yang lalu. Jika kurang peduli terhadap sampah, merusak pohon, atau lainnya selama kampanye, maka diprediksi akan susah diharapkan komitmen mendatangnya. Publik mesti terus menekan dan mengkritisinya.
Ketiga, inovasi kebijakan. Konservasi lingkungan butuh terobosan inovatif agar lebih efektif. Selama ini upaya terkesan mandul karena komitmen lemah dan minim terobosan teknis. Kebijakan yang normatif dan hanya pengulangan sekarang dipastikan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Inovasi menggerakkan partisipasi lintas pihak juga penting dicari. Konservasi tidak akan optimal tanpa partisipasi.
Ekologi politik merupakan kata kunci mengantisipasi bencana, khususnya antropogenik di kemudian hari. Pembangunan berkelanjutan mesti terjamin dengan ditandai keminiman kejadian bencana dengan segala dampak dan korbannya. Kualitas lingkungan merupakan kunci utama mewujudkannya. Realitasnya, kualitas lingkungan negeri ini masih di bawah standar.
Kejadian banjir Jakarta mestinya mengetuk mata hati para pemimpin dan politisi supaya lebih peka dan melek terhadap bencana. Kebijakan pembangunan berbasis kebencanaan penting dijadikan salah satu pilar visioner mengelola bangsa dan wilayah. Pemindahan ibukota adalah satu hal, menyelesaikan masalah klasik banjir Jakarta adalah hal lain yang setara
