Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kemungkinan besar akan mengusung mantan Wakil Menteri Pertahanan yang juga mantan Panglima Kodam Jaya Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. Menurut keyakinan Gerindra, Sjafrie merupakan sosok yang tepat untuk mengimbangi popularitas dan elektabilitas Gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sejatinya, jika dilihat dari strata jabatan formal, untuk mencalonkan diri dalam pilkada bagi jenderal bintang tiga seperti Sjafrie boleh dibilang “turun pangkat”, karena jabatan gubernur pada umumnya diperuntukkan bagi perwira bintang dua. Tapi, nanti dulu, yang dikejar Sjafrie adalah jabatan gubernur DKI Jakarta yang memiliki “kasta” di atas gubernur-gubernur provinsi lain di Indonesia.
Tingginya “kasta” Gubernur DKI Jakarta, terutama setelah ada preseden sebagai pintu masuk menuju Istana Negara sebagaimana telah dilalui Joko Widodo. Popularitas jabatan gubernur DKI Jakarta saat ini hanya “satu tangga” di bawah presiden, dan hanya sedikit dibawah wakil presiden. Jadi, wajar belaka jika sekaliber Sjafrie pun ikut mencoba merebut takhta gubernur DKI Jakarta. Selain Sjafrie, ada juga mantan menteri dan mantan calon presiden yang ikut mencoba peruntungan yang sama.
Mengapa Sjafrie? “Pengalaman dalam birokrasi dan di TNI yang melatarbelakangi Gerindra akan mengusung Syafrie Syamsoeddin,” demikian kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyuono. Menurutnya, Jakarta membutuhkan sosok Syafrie untuk memimpin Ibu Kota. Karena kesopanan dan tata krama dalam berinteraksi dengan masyarakat dan bawahan sangat penting dalam memimpin Jakarta. Berbeda dengan Gubernur DKI saat ini yang terkesan arogan dan kasar.
Arief menambahkan, Jakarta membutuhkan sosok baru yang lebih memprioritaskan masalah Ibu Kota. Sebab, Gubernur periode sebelumnya pun tak bisa membuktikan janjinya. Janji Ahok (bersama Jokowi) untuk mengurangi kebanjiran dan kemacetan tidak terbukti.
Pertanyaannya, bisakah Sjafrie mengalahkan sang petahana?
Tidak mudah untuk menjawabnya. Sejumlah survei yang sudah dirilis berkaitan dengan momentum Pilkada DKI Jakarta, termasuk yang paling mutakhir oleh Partai Golkar, semuanya menempatkan Ahok pada posisi paling atas, jauh meninggalkan lawan-lawannya. Tempat kedua diduduki Yusril Ihza Mahendra. Karena itu, saya pernah menulis Yusril sebagai penantang terberat Ahok. Adapun Sjafrie, posisinya masih jauh di bawah, bahkan ada survei yang sama sekali tidak memunculkan nama Sjafrie.
Artinya, masih membutuhkan upaya-upaya ekstra keras agar sang jenderal bisa diperhitungkan. Untuk meningkatkan popularitas, misalnya, Sjafrie harus mulai banyak tampil di arena publik, tentu dengan tayangan iklan yang massif dengan memanfaatkan semua media: televisi, radio, surat kabar, media online, dan lain-lain. Tanpa upaya-upaya yang luar biasa, rasanya sulit untuk mengejar popularitas Ahok.
Setelah mampu meraih popularitas, yang perlu digenjot adalah tingkat elektabilitas. Popularitas yang tinggi, walaupun menjadi syarat mutlak untuk elektabilitas, tetap bukan jaminan yang dengan sendirinya bisa mendongkrak elektabilitas. Untuk meningkatkan elektabilitas masih dibutuhkan elemen lain selain popularitas, yakni tingkat ketersukaan publik. Jika publik sudah menyukai figurnya, potensi elektabilitasnya akan sangat besar.
Tingkat kesukaan publik biasanya terbangun karena rekam jejak yang mengesankan. Karena yang akan diraih adalah jabatan kepala daerah (provinsi), maka rekam jejak dalam memimpin daerah menjadi sangat penting. Sebelum menjadi gubernur (kemudian presiden), Jokowi adalah kepala daerah yang sukses di tingkat kota. Begitu juga Ahok yang punya pengalaman memimpin Kabupaten Belitung Timur.
Saya kira, di sinilah kekurangan Sjafrie, terutama karena belum pernah memiliki pengalaman memimpin daerah. Untuk menutupi kekurangan ini, kiranya penting baginya untuk mengajak calon pasangan dari kepala daerah, atau mantan kepala daerah yang sukses. Hanya bermodalkan “banyak disukai ibu-ibu” dan keramah-tamahan di mata publik belum cukup bagi Sjafrie untuk bisa mengalahkan Ahok.
Yang paling memungkinkan untuk menang bagi Sjafrie adalah dengan mengajak Djarot Saiful Hidayat, wakil gubernur petahana. Tapi masalahnya, Djarot berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang memiliki kursi lebih dari cukup untuk mengusung calon gubernur sendiri. Karena pertimbangan dukungan partai, aneh rasanya jika Djarot mau menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan Sjafrie yang diusung Gerindra dengan jumlah kursi yang jauh lebih kecil dari PDIP.
Selain Djarot, yang juga mungkin bisa diajak adalah Suyoto, Bupati Bojonegoro yang prestasinya diakui dunia. Suyoto sudah sering disuarakan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi calon gubernur. Sayangnya, PAN hanya memiliki dua kursi di DPRD DKI. Untuk berpasangan dengan Sjafrie, dari segi kalkulasi politik, Suyoto lebih masuk akal ketimbang Djarot. Untuk kekurangan kursinya bisa diambil dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau Partai Golkar yang belum punya tokoh unggulan. Yang penting Sjafrie harus punya “tiket” dulu sebagai syarat mutlak calon gubernur.
Jika “tiket” sudah di tangan, langkah-langkah sebagaimana layaknya calon gubernur bisa dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa untuk bisa menarik dukungan secara massif dalam waktu yang relatif singkat. Jika yang ditempuh hanya cara-cara biasa, saya kira sulit bagi Sjafrie untuk bisa mengalahkan Ahok.
Kolom Terkait:
 Sjafrie Sjamsoeddin sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.){kind=link}