Di tengah sengitnya persaingan di Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini yang telah menciptakan kegaduhan dan friksi-friksi dalam masyarakat, Pemuda Muhammadiyah tetap konsisten menjalankan fungsinya sebagai organisasi dakwah. Oleh karena itu, kami memutuskan tidak mendukung salah satu kandidat tertentu atau netral.
Kami berkeyakinan, banyak cara dalam membangun bangsa selain terlibat dalam politik praktis. Termasuk lewat dengan dakwah. Menguatkan nilai-nilai keislaman kepada umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini, menurut kami sangat penting bagi kemajuan bangsa.
Dalam nilai-nilai keislaman terkandung semangat gotong royong, memajukan pendidikan, mengentaskan kemiskinan, pembelaan terhadap kaum rentan, jaminan kesehatan, dan hal-hal lain yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Sementara, tujuan dasar bernegara adalah menjamin semua hal tersebut terpenuhi melalui kepemimpinan yang bersih, adil dan merakyat.
Hal itulah yang coba terus kami gaungkan ke masyarakat, khususnya umat Islam. Agar mereka tahu hak-hak mereka dan kewajibannya sebagai warga negara menjaga persatuan nasional, karena mustahil kesejahteraan bisa tercapai jika masyarakatnya tercerai berai.
Pemahaman semacam ini muncul dalam bingkai Islam wasathiyah atau Islam moderat yang menjadi dasar dakwah keagamaan Muhammadiyah.
Maka, soal politik kami serahkan saja urusannya kepada kelompok lain yang memang terbentuk untuk mengurusinya atau punya hasrat ke arah sana. Kami yakin mereka mampu mengambil langkah-langkah yang baik bagi bangsa ini melalui jalur politik.
Namun, rupanya mengambil sikap demikian di tengah pusaran politik hari ini tidak mudah. Tekanan demi tekanan terus mengarah kepada kami agar mendukung salah satu kandidat secara organisasi. Namun, sebagai ketua saya menyatakan Pemuda Muhammadiyah secara AD/ART tidak bisa terlibat dalam politik praktis. Lagipula konstitusi kita mengatur yang berhak memilih adalah individu, bukan organisasi. Yang bisa mengusung kandidat dalam Pilpres juga parpol, bukan organisasi kemasyarakatan.
Perihal tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menyatakan dukungan kepada kandidat tertentu di Pilpres ini, pun tidak mengubah sikap kami. Saya menganggap keputusan mereka sebagai bagian dialektika poltik internal untuk sesuatu yang saling membesarkan tanpa mengurangi rasa hormat dan merendahkan.
Meskipun begitu, kami bukan berarti diam melihat ketegangan politik yang berlangsung. Sejalan dengan fungsi dakwah yang kami emban, Pemuda Muhammadiyah selalu menekankan kepada masyarakat agar tidak larut dalam ketegangan tersebut. Terlebih sampai menjadi konflik horizontal di akar rumput.
Penekanan tersebut kami sampaikan melalui pemberian pemahaman kepada mereka bahwa setiap orang berhak menentukan pilihannya. Namun, ketika berhadapan dengan orang lain yang berbeda pilihan tidak perlu memaksakan bahwa pilihannya paling benar. Mereka harus mengedepankan sikap bagimu pilihanmu, bagiku pilihanku.
Dengan begitu, mereka dapat saling memaklumi pilihan satu sama lain dan pada akhirnya bisa bersikap legowo seandainya yang mereka pilih kalah dari kandidat lainnya.
Selain itu, kami juga mengingatkan mereka agar tidak menyebarkan hoaks dan fitnah. Karena dua hal itulah yang terbukti menciptakan kegaduhan dan friksi di masyarakat. Caranya melalui penyajian data rekam jejak dan gagasan kedua kandidat sesuai dengan fakta kepada masyarakat. Agar mereka tahu latar belakang seluruh kandidat dengan benar. Urusan pilihan kembali kepada mereka.
Terakhir, kami ingin menitipkan pesan kepada kedua kandidat—Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga—agar mengedepankan gagasan yang fokus menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membuat Indonesia berdaulat di dunia internasional. Karena, dua hal itulah yang menjadi cita-cita kemerdekaan kita.
Sedangkan, sejauh ini kondisi masyarakat masih memprihatinkan. Banyak kelompok-kelompok rentan yang masih belum mampu terjamah oleh negara. Meskipun jumlah yang telah terbantu program-program pemerintah juga terus bertambah dari waktu ke waktu. Artinya pekerjaan tersebut belum usai dan harus ditingkatkan lagi.
Saat ini, Indonesia juga masih belum cukup berdaulat di dunia. Kita masih menjadi objek dari kepentingan nasional negara lain. Khususnya secara ekonomi. Negeri ini masih ketergantungan kepada negara-negara maju, terbukti dengan masih banyaknya sumber daya alam yang dikuasai asing dan banyaknya masyarakat menjadi buruh di negeri orang. Padahal, konstitusi telah mengamanatkan setiap kekayaan alam adalah milik rakyat dan dikelola negara untuk rakyat. Begitu juga menjamin setiap fakir miskin mendapat penghidupan layak di negeri ini.
Untuk menyelesaikan itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari para calon pemimpin tersebut. Saya kira, masyarakat pun tidak mau dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki komitmen terhadap hal-hal tersebut. Dan netral bukan berarti tidak memilih.
Selamat pemilu, semoga kita mendapatkan pemimpin terbaik bagi negeri ini.
