Donald Trump sebagai Bencana
Bencana bagi alam itu bernama Donald Trump. Tak ada yang bisa menyanggah bahwa Trump adalah bencana terbesar bagi lingkungan, umat manusia, dan makhluk lainnya sepanjang 2017. Dia adalah climate denier-in-chief. Tak malu-malu menyatakan bahwa perubahan iklim adalah hoax buatan Negeri Tiongkok untuk merugikan ekonomi Amerika Serikat, keluar dari Kesepakatan Paris, dan—48 jam sebelum tulisan ini diselesaikan—dia berkicau mengharapkan pemanasan global datang ke negerinya yang sedang menghadapi musim dingin.
Tak satu pun pernyataan itu didukung oleh fakta ilmiah. Alih-alih buatan Tiongkok, para ilmuwan Amerika Serikat-lah yang paling banyak meneliti dan mempublikasikan soal perubahan iklim. Publikasi-publikasi itu bukan saja membuktikan bahwa perubahan iklim sedang terjadi dalam kecepatan yang tak pernah terjadi sebelumnya, melainkan juga telah berdampak serius, dan disebabkan oleh aktivitas manusia.
Trump menyatakan negaranya keluar dari Kesepakatan Paris dengan dalih merugikan ekonomi AS. Dia tak peduli dengan perhitungan para ekonom negerinya sendiri bahwa perubahan iklim yang tak dikendalikanlah yang bakal merugikan dalam ukuran jauh lebih besar.
Dia juga mencoba membangkitkan pertambangan batubara yang sudah jauh lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan sektor energi terbarukan dan, lagi-lagi menurut perhitungan para ekonomnya sendiri, tak ada peluang menjadi lebih baik. Semangat Kesepakatan Paris untuk membatasi dan meninggalkan energi fosil tak diindahkannya, walau status AS sendiri belum sepenuhnya keluar.
Dan kalau dia mengejek perubahan iklim—dengan meminta pemanasan global datang ke AS—lantaran negaranya sekarang sedang menghadapi musim dingin yang parah, itu hanya menandakan ketidaktahuan soal apa itu perubahan iklim dan data tentang suhu di bagian lain Bumi. Sejumlah ilmuwan dan lembaga, untuk mengedukasi publik dan mencegah pembodohan oleh Trump, menampilkan kondisi mutakhir yang menunjukkan secara rerata suhu memang meningkat. Tahun 2017 boleh jadi akan jadi tahun terpanas, atau setidaknya ada di tiga besar tahun terpanas.
Perubahan Iklim
Tapi tahun 2017 bukan sekadar tentang Trump dan kedunguannya atas perubahan iklim. Betapapun membahayakannya sikap dan tindakan Trump, dia bukan satu-satunya kekuatan yang perlu diperhitungkan. Dulu, George Bush pernah menyatakan bahwa greenhouse effect sangat ditentukan oleh ‘White House effect’. Namun tampaknya di AS sendiri efek pemerintahan Trump sudah terbatas.
Negara bagian, kota, perusahaan, dan warganya sendiri tak sudi mengikuti kebodohan Trump dan tetap mengupayakan tindakan-tindakan pengelolaan perubahan iklim. Kalau dijumlahkan, secara ekonomi, mereka yang menentang Trump dalam urusan perubahan iklim ini berukuran jauh lebih besar daripada yang mendukungnya.
Kesepakatan Paris, di tahun 2015, sendiri adalah pencapaian yang baik bagi umat manusia. Dan di tahun 2017 masih menunjukkan harapan bagi dijangkaunya target yang sudah ditetapkan. Di sisi lain, keluarnya AS yang merupakan produsen 18% gas rumah kaca—walau dilawan habis-habisan oleh pemangku kepentingan di dalam negerinya sendiri—dan belum memadainya upaya untuk mencapai target, harus dicatat sebagai tantangan.
Kesepakatan Paris menyatakan bahwa peningkatan suhu maksimal yang dituju pada tahun 2100 adalah 2 derajat Celcius di atas suhu Bumi ketika Revolusi Industri dimulai. Bahkan, terdapat klausul untuk mengupayakan hingga 1,5 derajat saja. Nyatanya, janji negara-negara yang disetorkan dalam bentuk Nationally Determined Contributions (NDCs) di tahun 2016 dan 2017 masih akan meningkatkan suhu jauh di atas 2 derajat. Mulai tahun 2018, negara-negara harus merevisi targetnya masing-masing dan kembali lagi menyetorkannya agar umat manusia bisa selamat.
Peran Kota, Warga, dan Perusahaan
Terkait dengan hal tersebut, di banyak negara, harapan benar-benar disematkan kepada kota dan warganya serta perusahaan. Buku Climate of Hope yang ditulis Michael Bloomberg dan Carl Pope, terbit pertengahan tahun 2017, menggarisbawahi pesan tersebut lewat subjudulnya: How Cities, Business, and Citizens Can Save the Planet.
Kota-kota yang merasakan dampak perubahan iklim dan berbagai isu lingkungan lainnya memang mulai berubah. Mereka tak lagi mau duduk berpangku tangan menunggu uluran tangan pusat. Merekalah yang menjadi korban dan kalau tak berbuat sesuatu, kesengsaraan akan terus mereka rasakan.
Maka, kota-kota di seluruh dunia beserta warganya sudah sejak bertahun-tahun belakangan sangat aktif berjejaring, menjadikan gerakan sustainable cities marak di level negara, regional, maupun global. Mereka berbagi pengalaman dan kiat lewat beragam forum, juga berbagi sumberdaya lain. Dan tahun 2017 menyaksikan semakin kuatnya gerakan tersebut.
Perusahaan yang progresif pun setali tiga uang. Forum-forum internasional tentang bisnis banyak sekali bicara soal keberlanjutan, termasuk isu-isu perubahan iklim. Hampir tak ada forum bisnis yang tak bicara keberlanjutan di tahun 2017. Sustainable Development Goals (SDGs) yang berlaku mulai awal 2016 semakin tampak menjadi pemandu wacana dan praktik keberlanjutan perusahaan. Dan pembicaraan serta perwujudannya itu tidak lagi berkutat soal bagaimana perusahaan berdonasi pada kegiatan-kegiatan pelestarian alam, melainkan pada keniscayaan perubahan bisnis inti mereka bila ingin sintas dan berkembang di masa mendatang.
Maka, pembicaraan soal bagaimana bisnis beradaptasi pada perubahan iklim, bagaimana perusahaan bisa melakukan mitigasi gas rumah kaca lewat penghematan energi dan seterusnya adalah pembicaraan yang wajar. Tindakan-tindakan korporasi pun mencerminkan hal itu. Bahkan, berbagai korporasi yang berada di garda depan terus mendesak negara-negara untuk menetapkan gas ruma kaca sebagai polutan dan mengadopsi pajak karbon yang bersifat mandatori. Kini, pengelolaan perubahan iklim dan keberlanjutan bukan lagi pilihan.
Perkembangan yang menggembirakan ini tidak menafikan kenyataan bahwa di tahun 2017 mayoritas kota dan warganya, serta perusahaan belumlah beranjak dari kebodohan dan ketidakpedulian. Lantaran sibuk dengan urusan mempertahankan kekuasaan, para pemimpin kota kerap abai atas ancaman nyata dari bencana lingkungan.
Lantaran terus tergiur oleh keuntungan jangka pendek dan peluang eksternalisasi dampak negatif, banyak perusahaan terus menangguk keuntungan lewat cara-cara yang menghancurkan keberlanjutan. Tetapi, perubahan positif yang sedang terjadi di seluruh sektor mustahil tidak mereka sadari. Sifat kalkulatif pasti akan membuat mereka semua pada akhirnya akan loncat ke gerbong keberlanjutan. Ini hanya soal waktu, tetapi tampaknya butuh setidaknya satu dekade setelah 2017 untuk menjadi arus utama.
Ketimpangan Sosial dan Pengerukan Sumber Daya Alam
Situasi yang masih didominasi oleh ignoransi kota dan perusahaan berpengaruh pada dua hal penting lainnya. Secara ekonomi-sosial seluruh dunia masih melihat pertambahan ketimpangan yang semakin menganga dan tekanan terhadap sumber daya alam. Setiap tahun kita menyaksikan betapa Rasio Gini terus bertambah di seluruh dunia—Indonesia adalah salah satu di antara sedikit negara yang bisa menurunkannya dalam tiga tahun terakhir—dengan konsekuensi semakin kuatnya gesekan antar-kelas. Kalau di tahun 2017 populisme tampak menguat, salah satu bahan bakar paling pentingnya memang ketimpangan yang semakin parah itu.
Terhadap sumber daya alam, pengerukan tak juga tampak direm. Kalaupun ada perlambatan sangat jelas itu adalah konsekuensi dari perlambatan ekonomi secara keseluruhan. Sumber-sumber energi fosil menjadi berkurang pengambilannya manakala kebutuhannya memang menurun. Sementara itu, sumber-sumber terbarukan, walau pemanfaatannya terus meningkat, seperti dilaporkan oleh International Renewable Energy Agency (IRENA) setiap tahun, memang masih jauh dari menjadi proporsi terbesar. Pengambilan mineral non-energi juga tak jauh berbeda.
Memang ada negara kecil seperti Costa Rica yang sudah memenuhi 99% kebutuhan energinya dari sumber terbarukan. Tetapi, di antara negara-negara besar dan maju, proporsinya jauh lebih kecil. Jerman yang dianggap paling progresif dalam energi terbarukan sekalipun, baru bisa mencapai 30% dari seluruh energinya. Itu adalah angka dari tahun 2016, yang meningkat pesat dari angka sebelumnya yang hanya 19%. Kita masih harus menunggu angka resmi untuk 2017.
Apa yang terlihat jelas di tahun 2017 adalah pengakuan bahwa perusahaan-perusahaan memang semakin tergantung pada sumber daya alam dan merasa perlu untuk menyematkan harga yang tepat pada sumber daya tersebut. Bukan cuma terhadap karbon sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, melainkan juga terhadap sumber daya seperti air dan tanah.
Mereka menyadari bahwa tanpa penyematan harga yang mencerminkan jasa lingkungan yang sepantasnya, maka pemanfaatannya akan serampangan. Sebaliknya, hanya harga yang tepat saja yang akan bisa menertibkan pengelolaan sumber daya alam.
Menatap Masa Depan yang Lebih Cerah
Kesadaran tersebut membuat kita melihat pembicaraan soal jasa lingkungan sangat kuat di sepanjang 2017. Sangat jelas dominasi wacana Natural Capitalism di forum-forum bisnis. Kalau dalam kapitalisme jelas sekali digariskan bahwa financial capital itu harus dipertahankan pokoknya bahkan ditingkatkan jumlahnya, sementara yang dapat dinikmati adalah return-nya, mengapa hal yang berbeda diterapkan pada natural capital? Demikian gugatan yang terdengar kuat sepanjang 2017.
Para pakar berbicara soal bagaimana alam seharusnya dijaga dan ditingkatkan daya dukungnya, dan jasa lingkunganlah yang seharusnya bisa dipanen. Sementara, pemanfaatan sumber daya tak terbarukan dinyatakan perlu dilakukan dengan ekstra-bijak. Pemanfaatan limbah harus digalakkan, demikian juga sumber daya lain yang telah diambil. Kita kemudian melihat tahun 2017 bukan saja sebagai tahun dengan contoh-contoh recycle, melainkan upcycle. Kalau istilah yang pertama mengacu pada pemanfaatan ulang yang setara, istilah kedua menantang kita untuk terus meningkatkan manfaatnya. Ekonomi sirkular nirlimbah adalah salah satu ciri terpenting di tahun ini.
Demikianlah. Tahun 2017 menyaksikan bencana terbesar bernama Trump, namun bencana itu pula yang membuat kesadaran sebagian umat manusia untuk menyatukan upaya melawannya. Berbagai kemajuan bisa dilihat dalam inisiatif dari kota, warganya, serta perusahaan—walau memang belum menjadi arus utama. Tetapi, sangat jelas pula dunia mengarah pada berbagai perbaikan yang penting, termasuk menguatnya paradigma Natural Capitalism dan ekonomi sirkular. Dari sini kita bisa berkesimpulan bahwa umat manusia cenderung memilih keberlanjutan, walaupun dalam praktiknya belum cukup kokoh.
Bagaimana dengan situasi di Indonesia? Tampaknya tak jauh berbeda. Kita tentu belum pulih dari dampak kebakaran hutan dan lahan di 2015 yang masih membutuhkan upaya rehabilitasi jangka panjang. Kota, warga, dan perusahaan di Indonesia juga masih jauh dari kekuatan dominan yang memihak keberlanjutan. Tetapi, di tahun 2017 kita menyaksikan juga berhentinya gugatan hukum atas UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan dimenangkannya Kementerian Lingkungan Hidup dalam kasus melawan Riau Andalan Pulp and Paper.
Tahun ini juga adalah tahun kemunculan regulasi progresif seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Keuangan Berkelanjutan, Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB, terjemahan resmi dari SDGs), Peraturan Pemerintah tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (IELH), dan upaya keras untuk belajar dari pengalaman Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Keuangan berkelanjutan, TPB, IELH, dan KLHS adalah benih-benih keberlanjutan yang menyembul dari lapisan humus kebijakan di tahun 2017. Kerja keras untuk menyemainya, memupuknya, serta melindunginya dari serangan hama dan penyakit yang memusuhi keberlanjutan adalah pekerjaan besar bangsa Indonesia di tahun 2018 dan seterusnya.
Kolom terkait:
Bersama Al Gore Menjadi Pawang Perubahan Iklim
Menuju Neraka dan Banjir Besar? [Catatan Perubahan Iklim 2016]
Filantropi Perusahaan: Cuci Dosa atau Nilai Korporat?
Leonardo DiCaprio: Perubahan Iklim Itu Nyata
Kopenhagen, Paris, Jakarta: Dari COP21 Menuju Tindakan Nyata di Level Nasional
